DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau No. 8 Tahun 2014

Nomor: 8
Tahun: 2014
Ditetapkan: 17 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengenai upaya melindungi lahan pertanian dari alih fungsi menjadi penggunaan lain. Tujuan utama peraturan ini adalah untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan dan memastikan ketahanan pangan daerah. Hal ini mencakup penetapan zonasi lahan pertanian, pengawasan penggunaan lahan, serta upaya untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas pertanian.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan produksi pertanian pangan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan di Kabupaten Malinau dibutuhkan penyediaan dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan kepada masyarakat;
c.bahwa semakin meningkatnya jumlah penduduk, serta pertumbuhan ekonomi dan industri yang dapat mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan diperlukan adanya payung hukum terhadap perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan secara berkelanjutan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4.Undang-Undang.......... 2
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
6.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
14.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
15.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14.Peraturan Pemerintah........... 3
16.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenanngan Pemerintah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 1). Dengan Persetujuan.......... 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU dan BUPATI MALINAU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Malinau;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3.Bupati adalah Bupati Malinau;
4.Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Malinau;
5.Camat adalah Camat di Kabupaten Malinau;
6.Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Malinau;
7.Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia;
8.Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian;
9.Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan;
10.Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat;
11.Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
12.Lahan Pertanian........... 5
12.Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah;
13.Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang;
14.Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan;
15.Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional;
16.Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal;
17.Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau;
18.Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
19.Intensifikasi lahan pertanian adalah kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.
20.Eksentensifikasi lahan pertanian adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan lahan-lahan yang belum diusahakan.
21.Diversifikasi pertanian adalah usaha penganekaragaman usahatani (diversifikasi horizontal) dan penganekaragaman usaha dalam penanganan satu komoditi pertanian seperti usaha produksi penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran (diversifikasi vertikal).
22.Alih Fungsi......... 6
22.Alih Fungsi Lahan adalah suatu proses yang disengaja oleh manusia untuk mengubah fungsi lahan yang akibatnya dapat mempengaruhi keberlanjutan dan kelestarian fungsi lahan.
23.Pengendalian Alih Fungsi Lahan adalah kegiatan untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan yang dapat mempengaruhi kelestarian fungsi lahan.
24.Pemberdayaan adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin keamanan, ketertiban, ketaatan, pemeliharaan, kesinambungan dan keberuntungan.
25.Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
26.Tanah Telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya. Tanah Telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
27.Tanah Telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
28.Lahan marginal adalah lahan yang miskin hara dan air yang tidak mencukupi kesuburan tanah dan tanaman seperti tanah kapur/karst dan tanah pasir.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas :

a.manfaat;
b.keberlanjutan dan konsisten;
c.produktif.
d.keterpaduan;
e.Keterbukaan................. 7
e.keterbukaan dan akuntabilitas;
f.kebersamaan dan gotong-royong;
g.partisipatif;
h.keadilan;
i.keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
j.kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
k.desentralisasi;
l.tanggung jawab;
m.keragaman; dan
n.sosial dan budaya.

Pasal 3

(1)Maksud perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan guna menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan secara berkelanjutan.
(2)Tujuan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah:
1. a.mempertahankan luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
2. b.mempertahankan dan meningkatkan produksi pertanian pangan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan di Kalimantan Utara;
3. c.melindungi dan memberdayakan petani dan masyarakat sekitar lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. d.mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
5. e.melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
6. f.meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
7. g.meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
8. h.meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
9. i.mewujudkan revitalisasi pertanian; dan
10. j.mempertahankan keseimbangan ekosistem Bagian Kedua............ 8

Pasal 4

Ruang lingkup perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilaksanakan secara terintegrasi, meliputi :

a.perencanaan dan penelitian;
b.system informasi dan penetapan;
c.pengembangan;
d.alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
e.pemenfaatan;
f.kerjasama;
g.perlindungan dan pemberdayaan petani;
h.peran serta masyarakat;
i.insentif dan disinsentif;
j.pembinaan dan pengawasan;
k.pengendalian dan peran masyarakat; serta
l.larangan dan sanksi.

BAB III

PERENCANAAN, PENELITIAN, SISTEM INFORMASI DAN PENETAPAN

Pasal 5

(1)Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan merencanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD.
(2)Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
1. a.kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
2. b.lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
3. c.lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
(3)Rencana Perlindungan.............. 9
(3)Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering.
(4)Rencana perlindungan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap:
1. a.tanah terlantar;
2. b.alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian pangan; dan
3. c.kawasan lahan marginal.
(5)Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebijakan;
2. b.strategi;
3. c.program;
4. d.rencana pembiayaan; dan
5. e.evaluasi.
(6)Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.rencana jangka panjang disusun untuk waktu 20 (dua puluh) tahun;
2. b.rencana jangka menengah disusun untuk waktu 5 (lima) tahun; dan
3. c.rencana jangka pendek disusun untuk waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan menyusun program Kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada kawasan, lahan dan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
(2)Perencanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan disusun sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
(3)Perencanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
1. a.inventarisasi dan identifikasi;
2. b.koordinasi dengan instansi terkait;
3. c.menampung aspirasi masyarakat;
4. d.Pemetaan................. 10
5. d.pemetaan; dan
6. e.penetapan.
(4)Perencanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perhitungan:
1. a.pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk;
2. b.pertumbuhan produktivitas;
3. c.kebutuhan pangan daerah dan nasional;
4. d.kebutuhan dan ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
5. e.pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
6. f.budaya dan kearifan lokal;
7. g.kebutuhan lapangan kerja di pedesaan; dan
8. h.hasil inventarisasi, identifikasi dan penelitian.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penyusunan perencanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melakukan penelitian dalam mendukung perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Daerah.
(2)Penelitian lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Pengembangan penganekaragaman pangan;
2. b.Identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;
3. c.Pemetaan zonasi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. d.Inovasi pertanian;
5. e.Teknologi konservasi tanah dan air;
6. f.Fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
7. g.Fungsi ekosistem dan ekologi lansekap; dan
8. h.Sosial budaya dan kearifan lokal.
(3)Penelitian..................... 11
(3)Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan peran serta lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi.

Pasal 8

(1)Penelitian lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan terhadap lahan yang sudah ada maupun terhadap lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di Daerah.
(2)Hasil penelitian lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan kepada publik melalui media yang mudah diakses oleh petani dan pengguna lainnya.
(3)Penyebarluasan informasi kepada publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 9

(1)Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat.
(2)Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
(3)Sistem Informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan paling sedikit memuat data lahan mengenai:
1. a.kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
2. b.lahan pertanian pangan berkelanjutan;
3. c.lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan; dan
4. d.tanah terlantar dan subjek lainnya.
(4)Data lahan dalam Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana di maksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi mengenai:
1. a.fisik alamiah;
2. b.fisik buatan;
3. c.kondisi sumberdaya manusia dan sosial ekonomi;
4. d.status kepemilikan dan/atau penguasaan;
5. e.luas dan lokasi lahan; dan
6. f.Jenis Komoditas........... 12
7. f.jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.

Pasal 10

(1)Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat di Kabupaten Malinau.
(2)Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…