DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 23 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai lembaga keuangan yang berfungsi untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Peraturan ini bertujuan untuk menjadikan BPR sebagai lembaga yang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi daerah, dengan memfasilitasi akses masyarakat terhadap layanan keuangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Bank Perkreditan diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan dan perekonomian daerah serta menambah sumber Pendapatan Asli Daerah, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Malinau. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang.......... SALINAN 2 188.45/BHKABMAL
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 3 Tahun 2004(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
7.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
12.Undang-Undang........ 3 188.45/BHKABMAL
12.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tahun 1995 tentang Persereon Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
13.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 111)
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.
17.Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2002 Nomor 8);
18.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 351);
19.Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 16/SEOJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KEBUPATEN MALINAU dan BUPATI MALINAU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN MALINAU BAB I............. 4 188.45/BHKABMAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Bupati adalah Bupati Malinau.
6.Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
7.Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang- Undang;
8.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut Perusda BPR adalah Bank Perkreditan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau yang modalnya baik sebagian maupun seluruhnya merupakan kekayaan daerah.
9.Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Malinau.
10.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Malinau.
11.Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Malinau.
12.Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia.
13.OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan. 5 188.45/BHKABMAL

BAB II

TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

(1)Kantor Pusat Perusda BPR berkedudukan di Kabupaten Malinau.
(2)Perusda BPR dapat membuka Kantor Cabang, dan Kantor Pelayanan Kas atau Unit Pelayanan dalam Wilayah Kabupaten Malinau yang ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Perusda BPR dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi, keadilan dan pemerataan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Pasal 4

Perusda BPR didirikan dengan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

BAB IV

TUGAS DAN USAHA

Pasal 5

Perusda BPR mempunyai tugas:

a.membantu menggerakkan perekonomian masyarakat;
b.membantu menyediakan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;
c.memberikan pelayanan pinjaman modal dengan cepat, tepat dan efisien untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah dengan tetap memperhati Peraturan yang berlaku;
d.menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Pasal 6

Perusda BPR menyelenggarakan usaha-usaha:

a.menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan, deposito berjangka dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
b.memberikan kredit dan melakukan pembinaan khususnya terhadap usaha mikro, kecil dan menengah;
c.menempatkan......... 6 188.45/BHKABMAL
c.menempatkan dananya dalam bentu Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Pasal 7

Perusda BPR dilarang:

a.menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
b.melakukan kegiatan dalam valuta asing;
c.melakukan penyertaan modal;
d.melakukan usaha perasuransian;
e.melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

BAB V

KEPEMILIKAN DAN PERMODALAN

Pasal 8

(1)Perusda hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh :
1. a.Pemerintah Kabupaten Malinau;
2. b.Warga negara Indonesia; dan/atau
3. c.Badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia.
(2)Dalam hal badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diajukan sebagai calon PSP BPR, badan hukum dimaksud harus telah beroperasi paling sedikit selama 2 (dua) tahun pada saat pengajuan menjadi pemilik.

Pasal 9

(1)Modal Dasar Perusda BPR sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah).
(2)Pada tahap awal Pemerintah Daerah menyetorkan dana sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Tahun 2018 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);
2. b.Tahun 2019 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah).
(3)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan penyertaan Modal dari Pemerintah Daerah (Pemegang Saham).
(4)Penyertaan........ 7 188.45/BHKABMAL
(4)Penyertaan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bila bersumber dari Pemerintah Daerah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan yang bersumber dari APBD Kabupaten Malinau.
(5)Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB VI

PENGURUS

Pasal 10

(1)Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan, melakukan koordinasi dan pengawasan serta evaluasi seluruh kegiatan operasional Perusda BPR.
(2)Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan Perusda BPR.
(3)Direksi wajib menyelenggarakan Rapat Tahunan atau Rapat Pemegang Saham.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…