DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 10 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengenai penambahan penyertaan modal pemerintah Kabupaten Malinau kepada PDAM Kabupaten Malinau. Peraturan ini mencakup tujuan dari pemanbahan penyertaan modal; Untuk meningkatkan kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Malinau kepada PDAM Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kabupaten Malinau menambah penyertaan modal daerah sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah); Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan air minum di Kabupaten Malinau melalui penguatan modal perusahaan daerah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Malinau Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malinau. Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang....... 2
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Penguasaan Sumber Daya Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14.Peraturan Menteri......... 3
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1101);
15.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2015 Nomor 11);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kepengurusan Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2013 Nomor 7);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017 Nomor 11);
18.Peraturan Bupati Kabupaten Malinau Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017 Nomor 75). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU dan BUPATI MALINAU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MALINAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Malinau;
2.Pemerintah........ 4
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3.Bupati adalah Bupati Malinau;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau;
6.Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malinau yang selanjutnya disingkat PDAM adalah BUMD yang melakukan kegiatan usaha penyediaan air minum yang sehat dan memenuhi syarat bagi masyarakat dalam daerah;
7.Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang mau pun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat berharga dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
8.Penyertaan Modal adalah setiap usaha bersama antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden, royalty, manfaat social dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
9.Masyarakat berpenghasilan rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

(1)Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Kabupaten Malinau bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan air bersih kepada masyarakat.
(2)Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip- prinsip ekonomi perusahaan dan pelayanan publik dan meningkatkan.
(3)Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.
(4)Meningkatkan cakupan pelayanan air minum perpipaan yang diprioritaskan MBR dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan. 5

BAB III

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Untuk meningkatkan kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Malinau kepada PDAM Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kabupaten Malinau menambah penyertaan modal daerah sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Pasal 4

Dengan adanya penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka nilai keseluruhan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Kabupaten Malinau menjadi Rp 22.020.653.513,00,-(dua puluh dua miliar dua puluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tiga belas rupiah).

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau. Ditetapkan di Malinau Pada tanggal 10 April 2018. BUPATI MALINAU YANSEN TP Diundangkan di Malinau Pada tanggal 10 April 2018. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU, HENDRIS DAMUS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2018 NOMOR 1. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA : ( 39/ 1 /2018).

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…