Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini, terdiri dari :
a.Lampiran I : laporan realisasi anggaran;
Lampiran I.1 : ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi; Lampiran I.2 : rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiran I.3 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Lampiran I.4.......... Lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
b.Lampiran II : laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c.Lampiran III : laporan operasional;
d.Lampiran IV : laporan perubahan ekuitas;
e.Lampiran V : neraca;
f.Lampiran VI : laporan arus kas;
g.Lampiran VII : catatan atas laporan keuangan;
h.Lampiran VIII :
daftar rekapitulasi piutang daerah;
i.Lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih
j.Lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
k.Lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
l.Lampiran XII : daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
m.Lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset tetap;
n.Lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
o.Lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainya;
p.Lampiran XVI : daftar dana cadangan daerah;
q.Lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek;
r.Lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang;
s.Lampiran XIX : daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan t.
u. Lampiran XX Lampiran lainnya : : ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah; ikhtisar laporan keuangan desa. Pasa 11 Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah :
a.ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran XX peraturan daerah ini.