DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2018

Nomor: 10
Tahun: 2018
Ditetapkan: 30 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengenai pengawasan bahan tambahan pangan dan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan. Peraturan ini mencakup definisi dan klasifikasi; pengawasan bahan tambahan pangan; peredaran dan pengendalian bahan berbahaya; sertifikasi dan izin; pengawasan dan penegakan hukum; edukasi dan sosialisasi; koordinasi dan kerja sama. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari risiko kesehatan yang mungkin ditimbulkan oleh bahan tambahan pangan dan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam produk pangan, serta untuk memastikan bahwa pangan yang beredar di Kabupaten Malinau aman dan memenuhi standar yang berlaku.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penggunaan bahan tambahan pangan dan penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan saat ini di Daerah semakin meluas dan meningkat;
c.bahwa dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat dari pangan yang mengandung bahan tambahan pangan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan bahan berbahaya, perlu dilakukan upaya pengawasan peredarannya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang Pengawasan Bahan Tambahan Pangan dan Peredaran Bahan Berbahaya yang disalahgunakan Dalam Pangan. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3.Undang-Undang..........
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 239/Menkes/Per/V/1985 tentang Zat Warna Tertentu yang dinyatakan sebagai Bahan Berbahaya;
11.Peraturan Menteri......
11.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M- DAG/PER/9/2009 tentang pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M- DAG/PER/9/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya;
12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 757);
13.Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 36 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengawet (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 800);
14.Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan bahan Tambahan Pangan Pewarna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 801);
15.Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 38 Tahun 2013 Tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Antioksi dan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 802);
16.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 43 Tahun 2013 tentang Pengawasan Bahan Berbahaya Yang Disalahgunakan Dalam Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 929). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU dan BUPATI MALINAU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN DAN PEREDARAN BAHAN BERBAHAYA YANG DISALAHGUNAKAN DALAM PANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Malinau
2.Pemerintah Daerah.........
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai Unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3.Bupati adalah Bupati Malinau.
4.Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang kesehatan dalam wilayah Kabupaten Malinau.
5.Disperindag adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Perdagangan dan Perindustrian.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
7.Pangan adalah segala sesuatu yang bersumber dari hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan atau pembuatan makanan atau minuman.
8.Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan.
9.Pangan siap saji adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau diluar tempat usaha.
10.Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
11.Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.
12.Bahan Tambahan Pangan selanjutnya disingkat BTP adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.
13.Bahan berbahaya yang selanjutnya disingkat B2 adalah Zat, bahan kimia dalam biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun (toksisitas), Karsinoggenik, Teratogenik, Mutagenik, Korosif, dan iritasi.
14.Batas Maksimum adalah jumlah maksimum BTP yang diizinkan terdapat pada pangan dalam satuan yang ditetapkan.
15.penyalahgunaan adalah penggunaan bahan berbahaya dalam pangan pada proses produksi pangan dan/atau produk pangan.
16.Pengecer...........
16.Pengecer terdaftar Bahan Berbahaya, yang selanjutnya disingkat PT-B2 adalah Perusahan yang ditunjuk oleh distributor terdaftar bahan berbahaya dan mendapatkan izin usaha perdagangan khusus bahan berbahaya dari Bupati atau Pejabat yang berwenang, untuk menjual bahan berbahaya kepada pengguna akhir bahan berbahaya.
17.Pejabat yang berwenang adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi di Bidang Perdagangan dan Perindustrian, setelah mendapatkan pelimpahan Kewenangan dari Bupati.
18.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseorangan terbatas, perseroan komonditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana Pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi politik, atau organisasi lainnya, organisasi lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
19.Setiap orang adalah perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
20.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang- undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas dalam penyusunan Peraturan daerah ini di dasarkan pada perlindungan, keadilan, kepastian hukum, dan keterbukan.

Pasal 3

(1)Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah:
1. a.memberikan perlindungan atas keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kenyamanan masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan pangan dan/atau pangan olahan.
2. b.menjamin mutu pangan dan/atau pangan olahan yang di produksi dan/atau diperdagangkan sesuai standar mutu yang berlaku; dan
3. c.memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha serta peningkatan daya saing produk barang di Daerah.
(2)Tujuan dibentuknya Peraturan daerah ini adalah :
1. a.memberikan keamanan, dan keselamatan kepada masyarakat dalam mengkonsumsi atau menggunakan pangan dan/atau pangan olahan;
2. b.meningkatkan............
3. b.meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
4. c.mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari pengguna produk pangan dan/atau pangan olahan yang tidak sesuai ketentuan;
5. d.memberikan kepastian ketersediaan produk pangan dan/atau pangan olahan higienis dan Halal bagi masyarakat;
6. e.menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya produk pangan dan/atau pangan olahan dan higienis dan halal bagi masyarakat sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
7. f.meningkatkan kualitas mutu dan daya saing produk di Daerah; dan
8. g.mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.

BAB III

PENGAWASAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN

Pasal 5

(1)Setiap orang atau yang memproduksi Pangan wajib memenuhi standar dan persyaratan keamanan, mutu, dan gizi pangan.
(2)Pangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Pangan segar, Pangan Siap Saji, dan Pangan Olahan.

Pasal 6

(1)Setiap orang atau Badan yang memproduksi pangan atau diedarkan dilarang menggunakan:
1. a.BTP yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; dan atau
2. b.bahan yang dilarang digunakan sebagai BTP.
(2)Ketentuan mengenai BTP yang melampaui ambang batas maksimal sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

(1)Penggunaan BTP dan bahan yang dilarang yang digunakan dalam pangan olahan dan/atau pangan siap saji sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Jenis BTP dan bahan yang dilarang dalam Pangan olahan dan/atau pangan siap saji sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Setiap toko/warung/Industri rumah tangga/rombong Pasar dan/atau tempat penjualan bahan pangan dan/atau pangan olahan wajib memiliki tanda bukti bahwa bahan pangan dan/atau pangan olahan yang dijual atau diproduksi aman/higenies dan halal dikonsumsi masyarakat.
(2)Tanda bukti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk sertifikat atau label stiker yang ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat atau dibaca oleh konsumen.
(3)Tanda bukti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Tim Pengawasan terpadu yang dibentuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3).
(4)Dalam memberikan tanda bukti halal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Tim Pegawasan Terpadu bekerja sama dengan majelis Ulama Indonesia di Daerah.

BAB IV

PENGAWASAN PEREDARAN BAHAN BERBAHAYA

Pasal 9

(1)Setiap orang atau Badan dilarang menggunakan B2 pada proses produksi pangan.
(2)Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pangan segar, pangan siap saji dan pangan olahan.
(3)Jenis B2 yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Setiap orang atau Badan dilarang memperjualbelikan dan/atau mengemas kembali B2 dalam kemasan yang lebih kecil tanpa memiliki izin usaha perdagangan khusus B2.
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.distributor B2 terdaftar;atau
2. b.pengecer B2 terdaftar.
(3)Setiap orang dilarang memperjualbelikan pangan yang mengandung B2.

Pasal 11

(1)Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…