DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 103

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Ketentuan Umum, Penanggungjawab dan Pengelola KIA, Hak dan Kewajiban, Penyelenggaraan KIA, Sumber Daya KIA, Pendayagunaan Sistem Komunikasi dan Informasi, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan, Partisipasi Masyarakat, Sanksi Administratif, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak ditujukan untuk menjaga kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan dan mempersiapkan generasi masa depan yang sehat, cerdas dan berkualitas, serta dapat menurunkan angka kematian ibu dan bayi;
c.bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu dan anak di Daerah, diperlukan pengaturan yang komprehensif mengenai kesehatan ibu dan anak;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesehatan Ibu dan Anak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
3.Undang-Undang………… SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara
6.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU dan BUPATI MALINAU, MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEHATAN IBU DAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2.Bupati adalah Bupati Malinau.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Pemerintah………….
5.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6.Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif.
7.Ibu adalah perempuan yang mengandung, melahirkan, dan/atau menyusui Anak atau mengangkat Anak, yang merawat, mendidik, dan/atau mengasuh Anak.
8.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
9.Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah suatu program yang meliputi pelayanan dan pemeliharaan bagi ibu hamil, ibu melahirkan, ibu dalam masa nifas, ibu dengan komplikasi kebidanan, pelayanan keluarga berencana, ibu menyusui, bayi dan anak balita, serta anak sekolah.
10.Bayi Baru Lahir adalah anak umur 0 (nol) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari.
11.Bayi adalah anak mulai umur 0 (nol) hari sampai dengan 11 (sebelas) bulan.
12.Anak adalah seseorang sampai berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
13.Anak Bawah Lima Tahun yang selanjutnya disebut Anak Balita adalah salah satu periode usia manusia setelah bayi dengan rentang usia dimulai dari 1-4 tahun.
14.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
15.Tenaga Kesehatan Ibu dan Anak yang disingkat Tenaga KIA adalah setiap orang yang mempunyai kompetensi dalam melakukan layanan KIA baik secara langsung maupun tidak langsung yang bekerja pada sarana layanan kesehatan Pemerintah, swasta maupun mandiri.
16.Fasilitas Pelayanan adalah alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
17.Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
18.Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
19.Badan………………
19.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
20.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
21.Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan hukum yang dibentuk oleh dan dimiliki oleh desa untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya demi kesejahteraan masyarakat desa.
22.Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat in, rawat jalan, dan gawat darurat.
23.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya di wilayah kerjanya.
24.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Penyelenggaraan KIA berasaskan:

a.keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.keadilan;
c.kesetaraan gender;
d.perlindungan
e.kemanfaatan;
f.pemberdayaan;
g.keterpaduan;
h.keterbukaan;
i.akuntabilitas;
j.keberlanjutan;
k.kepentingan terbaik bagi Ibu dan Anak; dan
l.non diskriminasi.

Pasal 3

Penyelenggaraan KIA bertujuan untuk:

a.mencapai kemampuan hidup sehat melalui peningkatan derajat kesehatan yang optimal bagi ibu dan keluarganya;
b.meningkatkan……………….
b.meningkatkan derajat kesehatan anak guna menjamin proses tumbuh kembang yang optimal, yang menjadi landasan peningkatan kualitas manusia seutuhnya;
c.peningkatan kemampuan ibu dalam mengelola kesehatan diri dan keluarganya dengan menggunakan teknologi yang sesuai seperti Posyandu, dan sejenisnya;
d.peningkatan usaha pembinaan kesehatan anak balita dan prasekolah di lingkungan keluarga, Posyandu, Karang Balita, dan Taman Kanak;
e.peningkatan cakupan pelayanan kesehatan bagi bayi, anak balita, ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan ibu menyusui;
f.peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan ibu menyusui, bayi dan anak balita; dan
g.Peningkatan kemampuan dan partisipasi masyarakat, keluarga serta seluruh anggota keluarga dalam mengatasi masalah kesehatan ibu, balita, dan anak prasekolah terutama dengan meningkatan peran ibu dalam keluarga.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan KIA meliputi:

a.penanggungjawab dan Pengelola KIA;
b.hak dan Kewajiban;
c.penyelenggaraan KIA;
d.sumber daya KIA;
e.pendayagunaan Sistem Komunikasi dan Informasi;
f.pembinaan dan pengawasan;
g.pendanaan
h.partisipasi masyarakat; dan
i.sanksi Administratif.

BAB II

PENANGGUNGJAWAB DAN PENGELOLA KIA

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan KIA.
(2)Tanggung Jawab Pemerintah Daerah menyelenggarakan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
1. a.memprioritaskan program perbaikan gizi terutama pada 1000 (seribu) hari pertama kehidupan, dimulai pada masa kehamilan hingga anak berumur 2 (dua) tahun;
2. b.menyediakan ketersediaan dan kesinambungan alokasi dana dan sumber daya manusia serta kebijakan yang mendukung peningkatan KIA;
3. c.melakukan……………...
4. c.melakukan koordinasi internal dan eksternal;
5. d.memfasilitasi peningkatan pemberdayaan keluarga dan masyarakat melalui buku KIA dan kegiatan di tingkat masyarakat yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak;
6. e.memfasilitasi ketersediaan dan kesinambungan ketersediaan dan kesinambungan pelayanan KIA yang terjangkau, efektif dan berkualitas secara berjenjang dan berkelanjutan sesuai siklus hidup manusia dan Fasilitas Pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan intelegensia;
7. f.mewajibkan seluruh Rumah Sakit dan Puskesmas dalam harus mengembangkan kebijakan untuk keselamatan dan KIA serta menjamin ketersediaan biaya operasional, jasa pelayanan, pemeliharaan sarana dan prasarana, farmasi dan perbekalan kesehatan sesuai standar;
8. g.mengupayakan ketersediaan dan distribusi tenaga kesehatan bagi pelayanan KIA yang berkompeten di Fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan di seluruh Daerah;
9. h.mengupayakan kesinambungan ketersediaan dan integrasi data KIA pada fasilitas pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier;
10. i.menjamin keterjangkauan pelayanan KIA bagi seluruh penduduk melalui mekanisme Jaminan Kesehatan Nasional dan sumber daya lain yang mendukung;
11. j.melaksanakan supervisi fasilitatif dan menjamin tindak lanjutnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan KIA secara berkala;
12. k.melakukan perencanaan dan penganggaran pelayanan KIA secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
13. l.menyediakan tablet tambah darah untuk remaja putri;
14. m.mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan KIA baik melalui skema sistem jaminan maupun melalui penganggaran program; dan
15. n.memberikan cuti dan pengurangan beban kerja bagi ibu pada masa kehamilan, melahirkan dan nifas.

Pasal 6

(1)Dalam penyelenggaraan KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Bupati menunjuk Pengelola KIA.
(2)Pengelola KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu PD yang membidangi urusan kesehatan.
(3)Pengelola KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.menyiapkan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan KIA;
2. b.mendata……………..
3. b.mendata, memverifikasi dan memvalidasi calon peserta KIA;
4. c.mengelola dana penyelenggaraan KIA; dan
5. d.berkoordinasi dengan pihak dan/atau instansi terkait dalam pelaksanaan KIA.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas pengelola KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

(1)Setiap Ibu berhak mendapatkan:
1. a.pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar, aman, bermutu, dan terjangkau pada masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan yang disertai pemenuhan jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kesehatan;
2. b.jaminan gizi pada masa kehamilan, persalinan, pasca persalinan sampai dengan Anak berusia 6 (enam) bulan;
3. c.pelayanan keluarga berencana;
4. d.pemenuhan kesejahteraan sosial;
5. e.pendampingan dari suami, keluarga, pendamping profesional, dan/atau pendamping lainnya pada masa kehamilan, keguguran, persalinan dan pasca persalinan;
6. f.rasa aman dan nyaman serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, penelantaran, eksploitasi, perlakuan merendahkan derajat dan martabat manusia, pelanggaran hak asasi manusia, serta perlakuan melanggar hukum lainnya;
7. g.pelayanan konsultasi, layanan psikologi, dan/atau bimbingan keagamaan;
8. h.edukasi, pengembangan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan tentang perawatan, pengasuhan, pemberian makan dan tumbuh kembang Anak;
9. i.perlakuan dan fasilitas khusus pada sarana dan prasarana umum; dan
10. j.kesempatan menjadi pendonor ASI bagi Anak yang tidak memungkinkan mendapatkan ASI dari Ibu kandungnya karena kondisi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.
(2)Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Ibu berhak memberikan ASI Eksklusif sejak Anak dilahirkan sampai dengan Anak berusia 6 (enam) bulan dan pemberian ASI dilanjutkan hingga Anak berusia 2 (dua) tahun disertai pemberian makanan pendamping.
(3)Selain………………
(3)Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), setiap Ibu yang bekerja berhak mendapatkan:
1. a.cuti melahirkan dengan ketentuan:
  1. 1.paling singkat 3 (tiga) bulan pertama; dan
  2. 2.paling lama 3 (tiga) bulan berikutnya jika terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
2. b.waktu istirahat 6 (enam) Minggu atau 45 (empat puluh lima) hari kalender atau sesuai dengan surat keterangan dokter, dokter kebidanan, dan kandungan, atau bidan jika mengalami keguguran;
3. c.kesempatan dan fasilitas yang layak untuk pelayanan kesehatan dan gizi serta melakukan laktasi selama waktu kerja;
4. d.waktu yang cukup dalam hal diperlukan untuk kepentingan terbaik bagi Anak; dan/atau
5. e.akses penitipan anak yang terjangkau secara jarak dan biaya.
(4)Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib diberikan oleh pemberi kerja.
(5)Kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 meliputi:
1. a.Ibu yang mengalami masalah kesehatan, gangguan kesehatan, dan/atau komplikasi pasca persalinan atau keguguran; dan/atau
2. b.Anak yang dilahirkan mengalami masalah kesehatan, gangguan kesehatan, dan/atau komplikasi.

Pasal 8

(1)Setiap Ibu yang melaksanakan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b tidak dapat diberhentikan dari pekerjaannya dan tetap memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang ketenagakerjaan.
(2)Setiap ibu yang melaksanakan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a berhak mendapatkan upah:
1. a.secara penuh untuk 3 (tiga) bulan pertama;
2. b.secara penuh untuk bulan keempat; dan
3. c.75% (tujuh puluh lima persen) dari upah untuk bulan kelima dan bulan keenam.
(3)Dalam hal Ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberhentikan dari pekerjaannya dan/atau tidak memperoleh haknya, Pemerintah Daerah memberikan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Untuk menjamin pemenuhan hak Ibu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, suami dan/atau keluarga harus mendampingi.
(2)Suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan pegawai/karyawan berhak mendapatkan hak cuti pendampingan istri pada:
1. a.masa…………….
2. a.masa persalinan, selama 2 (dua) hari dan dapat diberikan paling lama 3 (tiga) hari berikutnya atau sesuai dengan kesepakatan; atau
3. b.saat mengalami keguguran, selama 2 (dua) hari.
(3)Selain cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), suami diberikan waktu yang cukup untuk mendampingi istri dan/atau Anak dengan alasan:
1. a.istri yang mengalami masalah kesehatan, gangguan kesehatan, dan/atau komplikasi pasca persalinan atau keguguran;
2. b.Anak yang dilahirkan mengalami masalah kesehatan, gangguan kesehatan, dan/atau komplikasi;
3. c.istri yang melahirkan meninggal dunia; dan/atau
4. d.Anak yang dilahirkan meninggal dunia.
(4)Selama melaksanakan hak cuti pendampingan istri, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), suami berkewajiban:
1. a.menjaga kesehatan istri dan Anak;
2. b.memberikan gizi yang cukup dan seimbang bagi istri dan Anak;
3. c.mendukung istri dalam memberikan ASI Eksklusif sejak Anak dilahirkan sampai dengan Anak berusia 6 (enam) bulan; dan
4. d.mendampingi istri dan Anak dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan gizi sesuai dengan standar.

Pasal 10

Selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Ibu penyandang disabilitas memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyandang disabilitas.

Isi peraturan

Teks103PDFHirarki

Memuat teks peraturan…