DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2018

Nomor: 11
Tahun: 2018
Ditetapkan: 30 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengenai pedoman pemberian nama jalan dan sarana umum tertentu. peraturan ini mencakup ketentuan pemberian nama jalan dan sarana umum tertentu; tata cara pemberian nama jalan dan sarana umum tertentu; pembinaan dan pengawasan. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemberian nama jalan dan sarana umum dilakukan dengan cara yang teratur, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai lokal. Hal ini juga membantu dalam mempermudah administrasi, navigasi, dan identifikasi di masyarakat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan mengenai pedoman pemberian nama jalan dan sarana umum tertentu, dilakukan untuk memberikan kepastian dan kejelasan kepada masyarakat;
c.berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum Tertentu. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang........
4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perundang- Undangan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU dan BUPATI MALINAU

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM TERTENTU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2.Pemerintah Daerah.......
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Malinau.
4.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan perlengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan tol dan jalan kabel.
5.Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
6.Nama Jalan adalah identitas yang membedakan antara jalan yang satu dengan jalan yang lain.
7.Sarana umum adalah sarana yang dibangun dan dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukan untuk kepentingan masyarakat.
8.Fasilitas Umum Tertentu adalah fasilitas umum tertentu yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan bersifat monumental dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.
9.Kawasan adalah suatu wilayah yang mempunyai fungsi dan/atau aspek tertentu.

BAB II

KETENTUAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM TERTENTU

Pasal 2

(1)Setiap jalan dan sarana umum tertentu di daerah diberi nama sebagai wujud penghargaan terhadap tokoh nasional dan tokoh masyarakat tertentu yang telah meninggal dunia dan berjasa kepada bangsa dan negara serta daerah.
(2)Pemberian nama jalan dan sarana umum tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat pula diambil dari nama flora, fauna dan nama geografis serta dapat pula diambil dari nama lainnya sepanjang tidak menimbulkan pertentangan baik unsur politik maupun (Suku, Agama, Ras, serta Antar Golongan).
(3)Pemberian nama jalan dan sarana umum tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dapat diusulkan oleh :
1. a.Organisasi kemasyarakatan;
2. b.Tokoh masyarakat, pemuka agama dan pemangku adat ;
3. c.Keluarga/ahli waris dari tokoh pejuang yang berjasa kepada bangsa dan negara serta daerah;
4. d.Perusahaan pengembang perumahan bagi jalan-jalan di kawasan pemukiman yang dibangunnya;
5. e.Badan usaha.......
6. e.Badan usaha swasta sejenisnya.

Pasal 3

(1)Jalan dan sarana umum tertentu yang diberi nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah jalan dan fasilitas umum tertentu yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
(2)Jalan dan sarana umum tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain :
1. a.jalan kabupaten;
2. b.jalan ibukota kecamatan;
3. c.jalan desa;
4. d.jalan sekitar daerah perkantoran;
5. e.stadion, lapangan terbuka dan/atau tertutup dan taman;
6. f.prasarana dan sarana lainnya.
(3)Jalan dan sarana umum tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dapat terletak pada suatu lokasi maupun kawasan tertentu yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

(1)Pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus disesuaikan dengan klasifikasi jalan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
(2)Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM TERTENTU

Pasal 5

(1)Usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis kepada bupati dengan mengajukan minimal 2 (dua) alternatif nama beserta alasan dengan latar belakang usulan dimaksud.
(2)Nama-nama jalan dan sarana umum tertentu yang sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tidak mengalami pergantian dan/atau perubahan kecuali masyarakat menginginkan pergantian dan/atau perubahan nama jalan dan fasilitas umum tertentu, dapat mempedomani ketentuan dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini.

Pasal 6

Pelaksanaan pendataan, inventarisasi, tata cara, dan proses/penetapan pergantian dan/atau perubahan nama jalan dan sarana umum tertentu serta pembuatan dan pemasangan plang nama jalan akan diatur lebih lanjut oleh bupati.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh bupati melalui Perangkat Daerah dan Instansi terkait.

Pasal 8

Pedoman pemberian nama Jalan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan segera menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau. Ditetapkan di Malinau pada tanggal 30 November 2018. BUPATI MALINAU, t.t.d YANSEN TP Diundangkan di Malinau pada tanggal 30 November 2018. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU, t.t.d HENDRIS DAMUS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2018 NOMOR 11. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA : ( 49 / 11 /2018).

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…