DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2021

Nomor: 11
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengendalikan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, mengendalikan terjadinya dampak perubahan iklim, menjamin keberlangsungan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan, mengurangi sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga serta menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga. Dalam peraturan ini diatur tentang perencanaan umum, inventarisasi penggunaan PSP, penetapan kawasan pengendalian dan pengurangan penggunaan PSP, penyusunan rencana aksi daerah tentang pengurangan penggunaan PSP, hak dan kewajiban pemerintah, peran serta masyarakat serta pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penggunaan Plastik Sekali Pakai telah menjadi permasalahan tentang lingkungan, sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap dampak kurang baik dari Plastik Sekali Pakai secara komprehensif dan terpadu agar memberikan rasa aman, bersih, dan sehat bagi lingkungan hidup;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengurangan Sampah Plastik. Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4.Undang-Undang………. SALINAN 2
4.Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5347);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6522);
8.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
9.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Keutanan Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Penurangan Sampah Oleh Produsen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1545). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU dan BUPATI MALINAU MEMUTUSKAN : Menetapkan…………….. 3 Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2.Bupati adalah Bupati Malinau.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
5.Plastik Sekali Pakai, yang selanjutnya disingkat PSP adalah segala bentuk alat/bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik,lateks sintetis atau polyethylene thermoplastik synthetic polymeric dapat berupa kantong dengan atau tanpa pegangan yang digunakan sebagai wadah untuk mengangkat dan mengangkut diperuntukkan untuk penggunaan sekali pakai.
6.Pelaku Usaha adalah orang atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di Kabupaten Malinau yang melakukan kegiatan di bidang industri dan/atau perdagangan.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan mengenai pengurangan PSP dilaksanakan asas :

a.tanggungjawab;
b.kelestarian dan keberlanjutan;
c.kesrasian…….. 4
c.keserasian dan keseimbangan;
d.keterpaduan
e.manfaat
f.kesadaran
g.keselamatan
h.keadilan; dan
i.partisipatif.

Pasal 3

Pengaturan terhadap pengendaliann dan pengurangan penggunaan plastik dimaksudkan untuk mengendalikan peredaran sampah plastik yang berpotensi merusak lingkungan hidup dan membahayakan makhluk hidup di daerah;

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

a.mengendalikan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
b.mengendalikan terjadinya dampak perubahan iklim;
c.menjamin keberlangsungan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
d.meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
e.mengurangi sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga; dan
f.menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga. 5

BAB III

TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengurangan penggunaan PSP, yang meliputi :

a.Menumbuhkembangkan dan meningktakan kesadaran masyarakat dalam pengurangan penggunaan PSP;
b.Menfasilitasi, mengembangkan,dan melaksanakan upaya pengurangan penggunaan PSP;
c.Melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam penggunaan PSP.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan program pengurangan penggunaan PSP, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :

a.Menetapkan kebijakan dan strategi partisipasi masyarakat dalam pengurangan penggunaan PSP;
b.Melakukan pembinaan,pengawasan dan evaluasi secara periodik terhadap penggunaan PSP oleh pelaku usaha dan/atau konsumen.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 7

Perencanaan pengurangan penggunaan PSP dilaksanakan melalui tahapan:

a.inventarisasi penggunaan PSP;
b.penetapan kawasan pengurangan penggunaan PSP;
c.penyusunan rencana aksi daerah tentang pengurangan pengunaan PSP.

Pasal 8

(1)Inventarisasi penggunaan PSP meliputi penggunaan PSP pada pelaku usaha besar,sedang,dan kecil;
(2)Inventarisasi……………. 6
(2)Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai penggunaan PSP yang meliputi:
1. a.jenis PSP yang dimanfaatkan;
2. b.bentuk penggunaan PSP;
3. c.pengetahuan terhadap PSP yg ramah lingkungan;
4. d.bentuk kerusakan dan/ atau pencemaran lingkungan.

Pasal 9

(1)Bupati menetapkan Kawasan pengendalian dan pengurangan penggunaan PSP sebagaimana di maksud pada pasal 7 huruf b berdasarkan pada intensitas penggunaan dan potensi pencemaran lingkungan;
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan Kawasan Pengendalian dan Pengurangan PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Bupati menetapkan penyusunan rencana aksi daerah tentang pengurangan penggunaan PSP sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf c;
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penysunan rencana aksi daerah tentang pengurangan penggunaan PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…