DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Program Milenial Mandiri yang meliputi Ketentuan Umum, Program Milenial Mandiri, Koordinasi, Kelembagaan, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan, serta Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan pembangunan kepemudaan yang partisipatif dan inklusif, menekankan keadilan, kebersamaan, dan kesetaraan bagi pemuda diperlukan peran Pemerintah Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Program Milenial Mandiri. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.Undang-Undang............... SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU dan BUPATI MALINAU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PROGRAM MILENIAL MANDIRI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2.Bupati adalah Bupati Malinau.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Malinau.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan tugas Pemerintahan dibidang kepemudaan.
6.Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
7.Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda
8.Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
9.Mitra...................
9.Mitra adalah lembaga berbadan hukum yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program Milenial Mandiri.
10.Organisasi Kepemudaan adalah wadah resmi yang berbadan hukum atau terdaftar di pemerintah yang berfungsi mengembangkan potensi pemuda daerah.
11.Milenial adalah generasi muda yang berusia 16 (enam belas) sampai 40 (empat puluh) tahun yang tumbuh di tengah perkembangan teknologi digital dan memiliki karakteristik seperti adaptasi cepat dengan teknologi, keinginan untuk bekerja sesuai hasrat, dan sifat inklusif serta progresif.
12.Mandiri adalah kemampuan pemuda untuk mengambil tanggung jawab terhadap kebutuhan diri mereka sendiri, dan kemampuan untuk mendapatkan penghasilan secara finansial.
13.Program Milenial Mandiri adalah program unggulan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau untuk memberdayakan generasi muda, agar memiliki keterampilan dan kemandirian ekonomi, mampu berkontribusi secara aktif dalam pembangunan Daerah, memiliki kehidupan yang mandiri secara finansial, lebih berdaya, kreatif, dan mandiri, sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan Daerah dan mencapai kehidupan yang lebih sejahtera.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian Milenial dan mendorong peran serta Milenial untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini diselenggarakan berdasarkan asas:

a.Ketuhanan Yang Maha Esa;
b.kemanusiaan;
c.kebangsaan;
d.kebhinekaan;
e.demokratis;
f.keadilan;
g.partisipatif;
h.kebersamaan;
i.keberlanjutan;
j.kesetaraan; dan
k.kemandirian. Umum Pasal 4.....................

BAB II

PROGRAM MILENIAL MANDIRI

Pasal 4

Sasaran program Milenial Mandiri yaitu Milenial yang berada di Daerah.

Pasal 5

Program Milenial Mandiri meliputi peningkatan:

a.kapasitas dan kualitas Milenial;
b.peran serta Milenial di sektor perekonomian; dan
c.partisipasi Milenial di sektor pembangunan Daerah;

Pasal 6

Peningkatan kapasitas dan kualitas Milenial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan dalam bentuk:

a.pendidikan;
b.pelatihan;
c.pengkaderan;
d.pembimbingan;
e.pendampingan;
f.kajian dan/atau kegiatan keagamaan;
g.seminar, diskusi, dan temu ilmiah kepemudaan;
h.lokakarya, dan workshop;
i.jambore dan temu kreativitas kepemudaan;
j.talkshow dan/atau debat kepemudaan;
k.penyuluhan dan sosialisasi;
l.perlombaan kepemudaan; dan/atau
m.diseminasi kesadaran hukum.

Pasal 7

Peningkatan peran serta Milenial di sektor perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan dalam bentuk:

a.pelatihan wirausaha, keahlian, industri ekonomi kreatif, dan teknologi digital dan informasi;
b.pembimbingan;
c.pendampingan;
d.pembentukan organisasi Kepemudaan;
e.promosi;
f.Kemitraan; dan
g.bantuan akses permodalan;

Pasal 8

(1)Peningkatan peran serta Milenial di sektor perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui:
1. a.penyediaan instruktur atau fasilitator dan tenaga pendamping;
2. b.pengembangan kurikulum;
3. c.pendirian inkubator kewirausahaan Milenial;
4. d.akses sertifikasi dan standarisasi produk kewirausahaan Milenial;
5. e.penyediaan sarana dan prasarana;
6. f.penyediaan pendanaan; dan
7. g.pemberian pelatihan melalui balai latihan kerja
(2)Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi penyediaan balai latihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan melalui:
1. a.balai latihan kerja yang diselenggarakan oleh PD bidang ketenagakerjaan; dan
2. b.balai latihan kerja yang dilaksanakan oleh lembaga berbadan hukum dan bersertifikat

Pasal 9

Peningkatan peran serta Milenial di sektor perekonomian dalam bentuk promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilaksanakan melalui:

a.penyelenggaraan pameran wirausaha Milenial, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional;
b.pengenalan produk atau promosi barang dan jasa;
c.sosialisasi gagasan atau penemuan baru serta kemudahan pendaftaran kekayaan intelektual;
d.pengembangan jaringan promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, media sosial, dan media digital; dan/atau
e.gelar karya atau demonstrasi produk

Pasal 10

(1)Peningkatan peran serta Milenial di sektor perekonomian dalam bentuk Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan memfasilitasi Kemitraan antara Pemuda atau Organisasi Kepemudaan dengan:
1. a.organisasi Kepemudaan;
2. b.dunia usaha;
3. c.lembaga pendidikan; dan
4. d.kalangan profesional.
(2)Kemitraan dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat
(3)Kemitraan dapat dilakukan pada tingkat:
1. a.desa...............
2. a.desa;
3. b.kecamatan;
4. c.Daerah;
5. d.Nasional; dan
6. e.Internasional
(4)Fasilitasi Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.pengembangan sumber daya manusia;
2. b.pemberian bantuan manajemen;
3. c.pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
4. d.perluasan akses pasar;
5. e.pengembangan jaringan Kemitraan Milenial pada tingkatan desa, kecamatan, Daerah, nasional, maupun internasional; dan/atau
6. f.penyediaan akses informasi, akses peluang usaha dan akses penguatan permodalan.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…