DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau Nomor 12 Tahun 2018

Nomor: 12
Tahun: 2018
Ditetapkan: 30 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengenai rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah Kabupaten Malinau tahun 2016-2026. peraturan ini mencakup visi dan misi; startegis pengembangan; program dan kegiatan; pembiayaan dan sumber daya; pemetaan dan penataan destinasi; peran serta masyarakat; pengawasan dan evaluasi. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas dan terstruktur dalam pengembangan sektor pariwisata sehingga dapat meningkatkan daya tarik wisata, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, dan menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Malinau.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2026. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Intonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.Undang‐Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 11, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5.Undang‐Undang........
5.Undang‐Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Propinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5262);
10.Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;
11.Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
12.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kerpariwisataan Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 13).
14.Peraturan Daerah......
14.Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017 Nomor 4). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU dan BUPATI MALINAU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2016-2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Malinau;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Bupati adalah Bupati Malinau;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau, sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Daerah;
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau;
6.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Kabudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Malinau;
7.Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2016-2026, yang selanjutnya disingkat RIPPARDA Tahun 2016-2026 adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat kabupaten yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan;
8.Rencana induk........
8.Rencana induk pengembangan dan atau pembangunan obyek wisata yang selanjutnya disingkat RIPOW, adalah kebijaksanaan pengembangan obyek wisata yang berisi rencana struktural tata ruang, arahan ketentuan ruang dan bangunan serta indikasi program pembangunannya;
9.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pengusaha, serta stakeholder lainnya;
10.Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka mewujudkan nilai tambah sesuai dengan yang dikehendaki;
11.Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya suatu kawasan Kepariwisataan yang memadai;
12.Destinasi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Destinasi Pariwisata yang berskala Kabupaten;
13.Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata kabupaten yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan;
14.Obyek Daya Tarik Wisata atau disingkat menjadi ODTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan;
15.Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata;
16.Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya;
17.Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian;
18.Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata;
19.Pemberdayaan.......
19.Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataan;
20.Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya;
21.Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata;
22.Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan;
23.Organisasi Kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataan;
24.Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisataan;
25.Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata;
26.Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisataan;
27.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
28.Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata;
29.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah;
30.Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata;
31.Kawasan wisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata;
32.Kawasan........
32.Kawasan pengembangan pariwisata yang selanjutnya disingkat menjadi KPP, adalah suatu kawasan yang didalamnya terdapat beberapa obyek dan daya tarik wisata;
33.Kawasan pembangunan pariwisata daerah adalah kawasan geografis di dalam destinasi pariwisata yang memilikitema tertentu, dengan komponen daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan;
34.Infrastruktur pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar dan baik, sehingga memudahkan wisatawan memenuhi kebutuhannya;
35.Ekowisata adalah pariwisata yang mengandalkan segala sesuatu yang memiliki keunikan, keaslian, nilai dan keindahan berbagai bentang alam baik di daratan maupun di perairan, potensi sumber daya alam dan sosial budaya masyarakat setempat;
36.Ekowisata berbasis masyarakat adalah usaha ekowisata yang dikelola dan dikembangkan oleh masyarakat setempat yang memiliki kepedulian, tanggung jawab dan komitmen terhadap kelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat;
37.Standarisasi kepariwisataan adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang kepariwisataan;
38.Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja;
39.Meeting, Incentive, Convention, Exhibition yang selanjutnya disebut MICE adalah salah satu kegiatan dalam industri pariwisata yang bertujuan merencanakan, menyusun dan menyelenggarakan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi dan pameran.

BAB II

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 2

(1)Pembangunan Kepariwisataan meliputi :
1. a.Destinasi Pariwisata Daerah;
2. b.Industri Pariwisata;
3. c.Kelembagaan Kepariwisataan;
4. d.Pemasaran Pariwisata.
(2)Pembangunan.......
(2)Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARDA.

Pasal 3

Visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Malinau adalah terwujudnya Malinau sebagai destinasi ekowisata, berkelanjutan dan berbasis budaya local.

Pasal 4

Misi pembangunan kepariwisataan daerah adalah :

a.membangun destinasi pariwisata daerah berbasis ekowisata, terutama komponen daya Tarik alam dan budaya, amenitas dan aksesibiltas yang memenuhi standar pelayanan pariwisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekowisata;
b.membangun industri pariwisata Malinau yang memenuhi standar pelayanan pariwisata, sesuai permintaan pasar wisata dengan tidak mendegradasi kualitas budaya dan lingkungan setempat;
c.membangun sistem pengelolaan pariwisata yang tangguh dan akuntabel, sehingga mampu mengelola kompleksitas pariwisata Kabupaten Malinau secara berkesinambungan dan kosisten;
d.membangun pasar dan pemasaran pariwisata berdasar pada asas kejujuran informasi melalui promosi pariwisata yang logis dan strategik;
e.membangun sumber daya manusia industri pariwisata, masyarakat dan stakeholder Kabupaten Malinau yang mempunyai etos dan budaya pariwisata sehingga mampu memberi pelayanan, penjelasan, kebanggan akan pariwisata dan mempertahankan kesinambungan kehidupan pariwisata demi kehidupan mereka.

Pasal 5

(1)Membangun Destinasi Pariwisata, dengan tujuan :
1. a.membangun citra pariwisata Kabupaten Malinau sebagai destinasi wisata;
2. b.mengembangkan daya tarik berbasis ekowisata: Taman Nasional dengan berbasis budaya yang sesuai nilai‐nilai budaya setempat;
3. c.menyiapkan dan membangun infrastruktur, pintu masuk, akses jalan, telekomunikasi dan informasi, air bersih, di seluruh Kabupaten Malinau yang menghubungkan ke objek‐objek wisata;
4. d.membangun........
5. d.membangun Kabupaten Malinau sebagai destinasi ekowisata unggulan di wilayah Kaltara dengan “heart of borneo” sebagai ikon;
6. e.membangun, menata, dan melestarikan desa‐desa budaya serta situs budaya sebagai bagian dari atraksi wisata budaya;
7. f.meningkatkan fasilitas kuliner berbasis masyarakat yang mempunyai standar kesehatan kepariwisataan internasional.
(2)Membangun Industri Pariwisata, dengan tujuan :
1. a.mendorong terbentuknya kelembagaan asosiasi di sector kepariwisataan ang akan menjadi mitra pemerintah dalam membangun kepariwisata di Malinau;
2. b.mempersiapkan SDM yang profesionalisme dan kompeten sesuai standar kelayakan pelayanan terhadap organsiasi pelayanan kepariwisataan seperti ASITA, PHRI, Asosiasi Pramuwisata dan sebagainya;
3. c.membina dan meningkatkan kemampuan industri kerajinan tradisional, kuliner, dan pakaian adat berbasis potensi dan bahan setempat.
(3)Membangun sistem pengelolaan pariwisata, dengan tujuan :
1. a.membangun dan memperkuat organisasi pengelolaan keparwisataan pada objek‐objek wisata utama yang mempunyai otoritas tertentu (terbatas) dengan tetap berbasis masyarakat di bawah koordinasi pemerintah;
2. b.membangun sistem koordinasi lintas sektoral dan antar SKPD yang dapat menghilangkan ego sectoral;
3. c.memperkuat struktur dan kedudukan urusan pariwisata sehingga mempunyai wewenang yang lebih kuat dan utuh.
(4)Membangun pasar dan pemasaran pariwisata, dengan tujuan :
1. a.mempersiapkan strategi pemasaran pariwisata yang tepat secara terus‐menerus ke semua pasar potensial, baik nusantara maupun mancanegara;
2. b.mempromosikan destinasi wisata Kabupaten Malinau kepada pasar potensial;
3. c.mempromosikan pariwisata Kabupaten Malinau secara jujur melalui berbagai media (terutama elektronik dan duta wisata dengan jumlah pengikut media social terbanyak);
4. d.menggapai pasar wisatawan yang telah datang ke destinasi yang saat ini lebih unggul yang berada di koridor Kalimantan untuk datang ke Kabupaten Malinau.
(5)Membangun.........
(5)Membangun sumber daya manusa industri pariwisata , masyarakat dan stakeholder, dengan tujuan :
1. a.membangun masyarakat mempunyai etos pelayanan pariwisata sebagai kepentingan bersama, bukan individu;
2. b.melaksanakan sosialisasi sadar dan paham wisata, paham dan mampu memberi pelayanan wisata yang baik kepada semua stakeholder, masyarakat umum, dan industri pariwisata secara terus menerus;
3. c.melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi kualitas pelayanan wisata;
4. d.kepada masyarakat umum dan industri pariwisata secara terus menerus.

Pasal 6

Sasaran pengembangan kepariwisataan Kabupaten Malinau meliputi :

a.meningkatnya secara kuantitas dan kualitas daya tarik wisata;
b.meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendukung pariwisata;
c.terciptanya image Malinau sebagai salah satu destinasi ekowisata unggulan di Kaltara atau di Indonesia;
d.terjaganya dan lestarinya desa‐desa budaya;
e.terciptanya produk kuliner khas dari Malinau;
f.terciptanya SDM yang professional dan mempunyai kompetensi;
g.terbentuknya kelembagaan ASITA, PHRI, HPI dan sebagainya;
h.terciptanya industri kreatif pendukung pariwisata;
i.terciptanya kelembagaan pengelola pariwisata yang mumpuni;
j.terciptanya sistem koordinasi antar lintas sektoral yang harmonis dan kuat;
k.terciptanya pemahaman yang kuat terhadap peran penting pariwisata;
l.terbangunnya strategi atau program pemasaran dan promosi yang efektif dan tepat sasaran untuk segmen wisatawan mancanegara dan nusantara;
m.terbangunnya website pariwisata yang menjadi salah satu media promosi digital;
n.terbangunnya TIC (Tourism Information Center) di beberapa titik strategis;
o.kesadaran masyarakat akan Sapta Pesona dan Sadar Wisata meningkat;
p.iklim pariwisata.......
p.iklim pariwisata dapat dirasakan di lingkungan masayarakat di sekitar daya tarik wisata.

Pasal 7

(1)Arah kebijakan pengembangan kepariwisataan Kabupaten Malinau, meliputi :
1. a.perencanaan pembangunan Kawasan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Malinau;
2. b.penegakan regulasi pembangunan Kawasan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Malinau;
3. c.pengendalian implementasi pembangunan Kawasan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Malinau.
(2)Arah kebijakan pembangunan destinasi, meliputi :
1. a.pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan Kawasan Pariwisata Kabupaten Malinau serta pengembangan daerah;
2. b.pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas prosuk wisata guna menarik minat dan loyalitas pasar;
3. c.pemantapan daya tarik wisata untuk meningkakan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang (repeater) dan segmen pasar yang lebih luas;
4. d.revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan Kawasan Pariwisata Daerah.
(3)Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat, meliputi :
1. a.peningkatan kapasitas masyarakat dalam pembangunan bidang kepariwisataan;
2. b.peningkatan usaha ekonomi di bidang kepariwisataan;
3. c.penguatan kesadaran wisata masyarakat.
(4)Arah kebijakan investasi pariwisata, meliputi :
1. a.peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata;
2. b.peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata.
(5)Arah kebijakan .......
(5)Arah kebijakan pemasaran pariwisata, meliputi :
1. a.pemetaan, analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial;
2. b.pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar dalam mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata dan dinamika pasar global;
3. c.pemantapan segmen pasar wisatawan massal (mass market);
4. d.pengembangan dan pemantapan citra Kabupaten Malinau sebagai destination branding;
5. e.peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan wisata nusantara;
6. f.pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan;
7. g.pendukungan kebijakan promosi penggerak wisatawan nusantara.
(6)Arah kebijakan industri pariwisata, meliputi :
1. a.peningkatan kualitas dan keragaman produk‐produk usaha pariwisata;
2. b.penguatan kemitraan usaha pariwisata.
(7)Arah kebijakan kelembagaan kepariwisataan, meliputi :
1. a.restrukturisasi dan Reposisi Organisasi Kepariwisataan;
2. b.optimalisasi koordinasi antar antar dinas dengan kabupaten se Kabupaten Malinau;
3. c.optimalisasi kemitraan usaha pariwisata antara pemerintah provinsi, swasta dan masyarakat.
(8)Arah kebijakan SDM pariwisata, meliputi :
1. a.optimalisasi dan akselerasi kompetensi sdm pemerintah;
2. b.optimalisasi kuantitas SDM bidang pariwisata.

Pasal 8

Arah kebijakan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Malinau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi dasar strategi dan indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten Malinau yang tercantum dalam Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Malinau sebagai Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1)RIPPARDA Tahun 2016-2026 dapat ditinjau kembali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sekali guna mendapat bahan masukan sebagai bahan penyempurnaan RIPPARDA selanjutnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi maupun perkembangan yang sedang terjadi dan yang akan datang.
(2)Dalam hal terjadi bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas wilayah Daerah maka RIPPARDA Tahun 2016-2026 dapat ditinjau lebih dari satu kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
(3)Hasil peninjauan kembali RIPPARDA Tahun 2016-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi berupa :
1. a.RIPPARDA tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau
2. b.RIPPARDA perlu dilakukan perubahan.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau. Ditetapkan di Malinau pada tanggal 30 November 2018. BUPATI MALINAU, t.t.d YANSEN Diundangkan di Malinau pada tanggal 30 November 2018. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU t.t.d HENDRIS DAMUS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2018 NOMOR 12 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA : ( 50 / 12 /2018).

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…