DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 15 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengenai retribusi pelayanan kesehatan rumah sakit bergerak langap, rumah sakit kelas D pratama dan pusat kesehatan masyarakat. Peraturan ini mencakup nama, objek dan subjek retribusi; golongan retribusi; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip dan kebijakan penetapan retribusi; pelayanan yang dikenakan retribusi; pungutan dan pengelolaan; sanksi dan tindakan; transparansi dan akuntabilitas. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa biaya layanan kesehatan di berbagai fasilitas kesehatan tersebut diatur secara sistematis dan adil, serta untuk mendukung keberlanjutan dan kualitas layanan kesehatan di daerah tersebut.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa retribusi pada Rumah Sakit Bergerak, Rumah Sakit Kelas D Pratama dan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) tidak sesuai lagi maka dipandang perlu disesuaikan dengan perkembangan pelayanan kesehatan;
c.bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Operasional Rumah Sakit Bergerak Langap dari Kementerian Kesehatan RI kepada Bupati Malinau perlu diatur kembali Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Bergerak Langap;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Bergerak Langap, Rumah Sakit Kelas D Pratama dan Pusat Kesehatan Masyarakat. Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3.Undang-Undang....... 2
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama;
9.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU dan BUPATI MALINAU MEMUTUSKAN : Menetapkan: RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT BERGERAK LANGAP, RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BAB I.......... 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Malinau;
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Malinau.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Malinau.
5.Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau.
6.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8.Retribusi Pelayanan Kesehatan, selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
9.Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah melalui rumah sakit untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
10.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
12.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
13.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menetukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
14.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau benda.
15.Surat Keputusan........ 4
15.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
16.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan satuan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
17.Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
18.Rumah Sakit Bergerak, Rumah Sakit Kelas D Pratama dan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS), adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau
19.Rumah Sakit Bergerak adalah fasilitas kesehatan yang siap guna dan bersifat sementara dalam jangka waktu tertentu dan dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain di daerah tertinggal, terpencil, kepulauan dan daerah perbatasan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan upaya kesehatan perorangan yang dilakukan selama 24 jam melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan dan pelayanan gawat darurat
20.Rumah Sakit Kelas D Pratama adalah fasilitas kesehatan yang melayani daerah perbatasan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan upaya kesehatan perorangan yang dilakukan selama 24 jam melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan dan pelayanan gawat darurat.
21.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut PUSKESMAS adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan yang perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya
22.Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
23.Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh dokter atau jika berhalangan oleh perawat atau bidan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lain yang ada hubungannya dengan kesehatan.
24.Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
25.Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang datang ke Poliklinik di Rumah Sakit dan Puskesmas.
26.Pelayanan Rawat........ 5
26.Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang diindikasikan untuk rawat inap melalui unit rawat jalan (poliklinik) dan/atau unit gawat darurat pada Rumah Sakit dan Puskesmas Perawatan.
27.Konsultasi Medis adalah konsultasi baik oleh pasien kepada tenaga medis maupun antar tenaga medis, dari jenis spesialis yang berbeda dalam hal penanganan terhadap kasus penyakit.
28.Pelimpahan Tugas adalah tindakan – tindakan medik tertentu yang dapat dilimpahkan kepada bidan dan atau perawat berdasarkan kesepakatan antara komite medik dan komite keperawatan dengan persetujuan Direktur.
29.Pelayanan Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan ditujuan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik sehat maupun sakit.
30.Asuhan Keperawatan adalah rangkaian interaksi Perawat dengan klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat dirinya.
31.High Care Unit (HCU) adalah unit pelayanan di Rumah Sakit bagi pasien dengan kondisi respirasi, hemodinamik, dan kesadaran yang stabil yang masih memerlukan pengobatan, perawatan dan observasi secara ketat.
32.NICU (Neonatal Intensive Care Unit) adalah unit pelayanan intensif yang memberikan penanganan dan perawatan terhadap kasus – kasus dengan sakit kritis yang memerlukan pemantauan, tindakan dan terapi intensif dengan tujuan menekan angka kematian (mortalitas) dan angka kecacatan (morbiditas) pada bayi baru lahir
33.PICU (Pediatric Intensive Care Unit) adalah unit pelayanan intensif yang memberikan penanganan dan perawatan terhadap kasus-kasus dengan sakit kritis yang memerlukan pemantauan, tindakan dan terapi intensif dengan tujuan menekan angka kematian (mortalitas) dan angka kecacatan (morbiditas) pada bayi dan balita.
34.ICU (Intensive Care Unit) adalah ruangan khusus dalam rumah sakit yang mempunyai staf dan peralatan khusus, dengan tujuan merawat pasien trauma atau pasien dengan komplikasi yang mengancam jiwa dan ICCU (Intensive Coronary Care Unit) adalah unit perawatan pasien yang bertujuan untuk mengurangi angka kematian karena serangan penyakit jantung.
35.Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter dan atau dokter gigi di rumah sakit.
36.Tindakan Medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnostik, terapi/pengobatan, pemulihan keadaan cacat badan atau jiwa, pencegahan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat kesehatan/medis dan atau bahan wewenang untuk itu.
37.Jenis Tindakan......... 6
37.Jenis Tindakan Medis :

a.berdasarkan kegawatan/kedaruratannya adalah tindakan medis terencana (non akut/non emergency) dan tindakan medis tidak terencana (akut/emergency);
b.berdasarkan resiko dan beratnya tindakan/kesukaran adalah tindakan sederhana, kecil, sedang dan besar;
c.berdasarkan klasifikasi teknis intervensi medis adalah :
1. 1.tindakan Medis operatif (pembedahan/insisi);
2. 2.tindakan medis non operatif (non pembedahan/non insisi).
3. 38.Cito adalah semua tindakan medik, pemeriksaan penunjang dan obat- obatan yang bersifat segera dilaksanakan.
4. 39.Rehabilitasi Medis adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk pelayanan fisioterapi, akupasionale, wicara, ortetik/protektik, bimbingan social medis dan jasa fisiologi.
5. 40.Pelayanan Radiodiagnostik/ adalah pelayanan untuk melakukan diagnosis dengan menggunakan radiasi pengion, meliputi antara lain pelayanan X- Ray konvensional dan CT Scan.
6. 41.Pelayanan Imajing Diagnostik adalah pelayanan untuk melakukan diagnosis dengan menggunakan radiasi non pengion antara lain pemeriksaan dengan USG.
7. 42.Pelayanan Hemodialisa adalah pelayanan bagi pasien yang membutuhkan fasilitas cuci darah akibat terjadinya gangguan pada ginjal.
8. 43.Pelayanan Kefarmasian adalah pelayanan yang harus dilakukan oleh Apoteker setelah pasien/pengguna jasa menyetujui dan menyelesaikan seluruh biaya pelayanan farmasi, termasuk pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
9. 44.Pelayanan gizi dan asuhan gizi adalah pelayanan kesehatan medis yang diselenggarakan secara terpadu dengan upaya pelayanan gizi promotif, preventif, dan rehabilitatif.
10. 45.Medico Legal adalah rahasia kedokteran yang terkait dengan informasi medik dari pasien yang wajib untuk dirahasiakan sesuai dengan Undang- undang dan peraturan yang berlaku.
11. 46.Mobil Ambulance adalah mobil yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau yang dipergunakan untuk mengangkut orang sakit.
12. 47.Mobil Jenazah adalah mobil jenazah yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau yang dipergunakan untuk mengangkut mayat/jenazah.
13. 48.Jasa Pelayanan........ 7
14. 48.Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima atas penggunaan jasa pelayanan kesehatan.
15. 49.Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima dari penggunaan sarana dan prasarana fasilitas Kesehatan.
16. 50.Pasien Umum adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter dan atau dokter gigi di rumah sakit yang pembiayaannya dibayar pada saat sebelum atau setelah pemberian pelayanan.
17. 51.Pasien Jaminan adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter dan atau dokter gigi di rumah sakit yang pembiayaannya menggunakan jaminan baik oleh pemerintah maupun oleh badan usaha.
18. 52.Penjamin adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas biaya pelayanan kesehatan yang menjadi tanggungannya.
19. 53.Orang Hukuman adalah orang yang dihukum sesuai dengan keputusan pengadilan.
20. 54.Orang Tahanan adalah orang yang ditahan atas perintah Kepolisian atau Kejaksaan atau Pengadilan.
21. 55.Rujukan Swasta adalah kiriman dari dokter dan atau pelayanan kesehatan swasta.
22. 56.Akomodasi adalah penggunaan fasilitas inap dengan atau tanpa makan di Rumah Sakit dan PUSKESMAS.
23. 57.Bahan Medis Habis Pakai adalah bahan kimia obat untuk kesehatan (habis pakai), bahan radiology dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya yang dapat disediakan Puskesmas dan Rumah Sakit.
24. 58.Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan di Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan, bukan untuk proses peradilan.
25. 59.Bendahara Penerima adalah bendahara pada Rumah Sakit, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau
26. 60.Tenaga Medis adalah tenaga Dokter Spesialis, Dokter Spesialis Gigi, Dokter Umum dan Dokter Gigi yang berkerja di Rumah Sakit dan Puskesmas Kabupaten Malinau.
27. 61.Tenaga Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
28. 62.Tenaga Bidan adalah seseorang yang telah mengikuti program pendidikan bidan yang telah lulus dan diakui oleh Pemerintah serta memenuhi kualifikasi dan telah dinyatakan lulus registrasi.
29. 63.Tenaga Kesehatan....... 8
30. 63.Tenaga Kesehatan Non Keperawatan adalah Apoteker, Asisten Apoteker, Radiografer, Analis Kesehatan, Tenaga Gizi, Tenaga Elektromedik, Tenaga Kesehatan Lingkungan, dan Tenaga Fisioterapis.
31. 64.Tenaga Non Kesehatan adalah tenaga selain tenaga medis, Perawat, Bidan dan Tenaga Kesehatan Non Keperawatan.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

(1)Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan Kesehatan di RS Bergerak, RS Kelas D Pratama dan PUSKESMAS Kabupaten Malinau.
(2)Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan pada RS Bergerak, RS Kelas D Pratama dan PUSKESMAS Kabupaten Malinau.
(3)Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan pada RS Bergerak, RS Kelas D Pratama dan PUSKESMAS Kabupaten Malinau.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 4

Tingkat pengguna jasa pelayanan kesehatan pada RS Bergerak, RS Kelas D Pratama dan PUSKESMAS Kabupaten Malinau berdasarkan jenis, waktu pelayanan, kebutuhan, permintaan jumlah kunjungan pada pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap serta tingkat pemanfaatan sarana.

BAB V

PRINSIP DAN KEBIJAKAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 5

(1)Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
(2)Biaya penyelenggaraan RS Bergerak, RS Kelas D Pratama dan PUSKESMAS ditanggung bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan Negara/ Daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
(3)Retribusi RS Bergerak, RS Kelas D Pratama dan PUSKESMAS tidak dimaksudkan untuk mencari laba dan ditetapkan berdasarkan azas gotong- royong dan adil, dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
(4)Retribusi RS........ 9
(4)Retribusi RS Bergerak, RS Kelas D Pratama dan PUSKESMAS untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin, ditetapkan atas dasar saling membantu melalui suatu ikatan perjanjian tertulis.
(5)Retribusi RS Bergerak, RS Kelas D Pratama dan PUSKESMAS diperhitungkan atas dasar pola tarif dari setiap jenis pelayanan dan kelas perawatan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi mayarakat, sifat pelayanan dan rumah sakit lainnya (pesaing) serta kebijakan subsidi silang.

BAB VI

PELAYANAN YANG DIKENAKAN RETRIBUSI

Pasal 6

(1)Pelayanan di Rumah Sakit yang dapat dikenakan Retribusi dikelompok-kan ke dalam pelayanan:
1. a.Pelayanan Rawat Jalan;
2. b.Pelayanan Rawat Darurat;
3. c.Pelayanan Rawat Inap;
4. d.Pelayanan Tindakan Medik
5. e.Pelayanan Anastesi;
6. f.Pelayanan Gigi dan Mulut;
7. g.Pelayanan Kebidanan dan Ginekologi
8. h.Pelayanan Penunjang Medik;
9. i.Pelayanan Farmasi;
10. j.Pelayanan Rehabilitasi Medik;
11. k.Pelayanan Medico Legal;
12. l.Pelayanan pemulasaran/perawatan jenazah;
13. m.Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah;
(2)Retribusi pelayanan di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen Jasa Sarana Rumah Sakit, Jasa Pelayanan, Bahan Medis Habis Pakai.
(3)Besaran retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(4)Hasil pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan disetorkan ke kas daerah. 10

Pasal 7

(1)Pelayanan di PUSKESMAS yang dapat dikenakan retribusi dikelompok- kan dalam pelayanan :
1. a.pelayanan rawat jalan;
2. b.pelayanan rawat inap;
3. c.pelayanan persalinan;
4. d.pelayanan penunjang diagnostik;
5. e.pelayanan visum et repertum;
6. f.pelayanan administrasi;
7. g.pelayanan rujukan.
(2)Besaran retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Hasil pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan disetorkan ke kas daerah.

BAB VII

KELAS PERAWATAN

Pasal 8

(1)Kelas perawatan di Rumah Sakit ditetapkan sebagai berikut :
1. a.kamar kelas III;
2. b.kamar kelas II;
3. c.kamar kelas I;
4. d.kamar VIP;
5. e.kamar VVIP terdiri dari fasilitas yang sama dengan kelas VIP dengan tambahan fasilitas sofa bed, kamar mandi dengan water heater dan lokasi yang representatif;
6. f.kamar High Care fasilitas terdiri dari: tempat tidur pasien, overbed table/meja makan pasien, Bedside Cabinet, EKG / Electrocardiograph, Patient monitor, Defibrilator, Film Viewer, Infusionpump, syringe pump, Blood and Plasma warming device, Matras Dekubitus, Pulse Oxymetri,Stetoskop, Suction Pump,Tensimeter;
7. g.kamar ICU........ 11
8. g.kamar ICU fasilitas terdiri dari : tempat tidur elektrik, overbed table/meja makan pasien, Bedside Cabinet, Patient Monitor7 Parameter, EKG/Electrocardiograph,Infusion pump, syringe pump, ventilator, Defibrilator, suction pump, Emergency Trolley (Resuscitation Crash Cart), Lampu periksa, Nebulyzer, Tensimeter;
9. h.kamar ICCU fasilitas terdiri dari : tempat tidur elektrik, overbed table/meja makan pasien, Bedside Cabinet, Patient Monitor 7 Parameter, EKG/Electrocardiograph,Infusion pump, syringe pump, ventilator, Defibrilator, suction pump, Emergency Trolley (Resuscitation Crash Cart), Lampu periksa, Tensimeter;
10. i.kamar PICU fasilitas terdiri dari : tempat tidur elektrik, overbed table/meja makan pasien, Bedside Cabinet, Patient Monitor, EKG/Electrocardiograph,Infusion pump, syringe pump, ventilator, Suction pump, Emergency Trolley (Resuscitation Crash Cart), Lampu periksa,Nebulyzer, Pulse Oxymetri,Phototherapy unit;
11. j.kamar NICU fasilitas terdiri dari :Patient monitor,Syringe Pump, CPAP (Continuous Positive Airway Pressure), Emergency Trolley (Resuscitation Crash Cart), Infant Warmer, Infant Ventilator, Infusion Pump, Inkubator Bayi, Lampu Periksa, Nebulyzer, Pulse Oxymetri,Phototherapy Unit, Suction Pump baby;
12. k.kamar isolasi fasilitas terdiri dari: tempat tidur pasien, overbed table/meja makan pasien, Bedside Cabinet, Oxygen Concentrator, Kursi tunggu;
(2)Setiap Pasien Umum berhak mengajukan permintaan di kelas manapun pasien ingin dirawat, sesuai dengan kemampuan keuangan dan sesuai dengan ruang yang tersedia di Rumah Sakit Kabupaten Malinau.
(3)Pasien Nara pidana dan pasien berstatus tahanan diharuskan membawa surat keterangan yang berwajib, dikenakan biaya penuh dan ditetapkan perawatannya di kelas III atau dapat dirawat di kelas yang lebih tinggi apabila dikehendaki oleh pasien dan keluarganya atas izin yang berwajib.
(4)Bagi peserta asuransi kesehatan berhak memperoleh perawatan di kelas yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5)Peserta Jaminan Kesehatan yang dirawat inap di kelas yang melebihi hak perawatan yang ditetapkan maka kelebihan biayanya harus ditanggung oleh Peserta yang dimaksud atau jaminan kesehatan lainnya.
(6)Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) tidak diperkenankan naik kelas perawatan.

Pasal 9

PUSKESMAS Perawatan disetarakan dengan Kelas Perawatan Kamar Kelas III Rumah Sakit. 12

BAB VIII

RUMAH SAKIT BERGERAK DAN RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA

Pasal 10

(1)Retribusi Rawat Jalan di Rumah Sakit dinyatakan dalam bentuk kwitansi harian.
(2)Yang termasuk Pelayanan Rawat Jalan adalah :
1. a.Poliklinik Umum/ Spesialis;
2. b.Poliklinik Gigi dan Mulut;
3. c.Poliklinik Gizi.
4. d.IGD (Instalasi Gawat Darurat).
(3)Besarnya retribusi rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…