DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 21 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp 1.522.770.111.826,64 bertambah sejumlah Rp 79.870.023.177,76 sehingga menjadi Rp 1.602.640.135.004,40 jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 1.515.761.304.925,56 jumlah belanja setelah perubahan Rp. 1.602.640.135.004,40 surplus/(defisit) setelah perubahan (Rp. 86.878.830.078,84) jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 86.878.830.078,84 sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0,00

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.Undang-Undang........... SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12.Peraturan Pemerintah..........
12.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3092), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19.Peraturan Pemerintah...........
19.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2009 Nomor 18, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan K euangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2012 tentang Dana Darurat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5299);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
26.Peraturan Pemerintah ..........
26.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 20 14 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
29.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
30.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
31.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Ta hun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
32.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
33.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
34.Peraturan Pemerintah.........
34.Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Viruse 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
35.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah dua kali di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
36.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
37.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
38.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 525);
39.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
40.Peraturan Menteri ...........
40.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
41.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
42.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
43.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1213);
44.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
45.Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Diserse 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
46.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 7);
47.Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 7);
48.Peraturan Daerah.........
48.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2015 Nomor 11);
49.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2010 Nomor 4);
50.Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 14);
51.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 3);
52.Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 4);
53.Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 5);
54.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 Nomor 3);
55.Peraturan Daerah........
55.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 3);
56.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Bergerak Langap, Rumah Sakit Kelas D Pratama dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 2);
57.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 9);
58.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2020 Nomor 1);
59.Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 50);
60.Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2020 Nomor 50);
61.Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2020 Nomor 17). Dengan Persetujuan Bersama.......... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU dan BUPATI MALINAU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

1.Pendapatan Daerah:

a.semula Rp. 1.525.770.111.826,64
b.bertambah/(berkurang) (Rp. 10.008.806.901,08) jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 1.515.761.304.925,56
1. 2.Belanja Daerah:
a.semula Rp. 1.522.770.111.826,64
b.bertambah/(berkurang) Rp. 79.870.023.177,76 jumlah belanja setelah perubahan Rp. 1.602.640.135.004,40 surplus/(defisit) setelah perubahan (Rp. 86.878.830.078,84)
1. 3.Pembiayaan Daerah:
a.Penerimaan Pembiayaan Daerah: 1) semula Rp. 0,00 2) bertambah/(berkurang) Rp. 89.878.830.078,84 jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 89.878.830.078,84
b.Pengeluaran Pembiayaan Daerah: 1) semula Rp. 3.000.000.000,00 2) bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 3.000.000.000,00 jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 86.878.830.078,84 sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0,00 Pasal 2.............

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Pendapatan Asli Daerah: 1) semula Rp. 72.473.031.926,64 2) bertambah/(berkurang) (Rp. 20.371.656.961,44) jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 52.101.374.965,20
2. b.Dana Perimbangan: 1) semula Rp. 1.207.766.336.000,00 2) bertambah/(berkurang) (Rp. 17.804.400.396,00) jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp. 1.189.961.935.604,00
3. c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah: 1) semula Rp. 245.530.743.900,00 2) bertambah/(berkurang ) Rp. 28.167.250.456,36 jumlah lain-lain pendapatan daerah setelah perubahan sejumlah Rp. 273.697.994.356,36
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah: 1) semula Rp. 14.063.200.000,00 2) berkurang/(bertambah) (Rp. 7.837.920.000,00) jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 6.225.280.000,00
2. b.Retribusi Daerah: 1) semula Rp. 1.293.678.000,00 2) bertambah/(berkurang) (Rp. 601.460.000,00) jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 692.218.000,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan: 1) semula Rp. 5.756.333.000,00 2) bertambah/(berkurang) (Rp. 2.927.187.588,11) jumlah setelah Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 2.829.145.411,89
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah: 1) semula Rp. 51.359.820.926,64 2) berkurang/(bertambah) (Rp. 9.005.089.373,33) jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp. 42.354.731.553,31
(3)Dana perimbangan........
(3)Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak: 1) semula Rp. 182.476.871.000,00 2) bertambah/(berkurang) Rp. 76.975.641.458,00 jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp. 259.452.512.458,00
2. b.Dana Alokasi Umum sejumlah: 1) semula Rp. 876.885.051.000,00 2) bertambah/(berkurang) (Rp. 91.214.858.000,00) jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp. 785.670.193.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah: 1) semula Rp. 148.404.414.000,00 2) bertambah/(berkurang) (Rp. 3.565.183.854,00 jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 144.839.230.146,00
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pendapatan Hibah: 1) semula Rp. 0,00 2) bertambah/(berkurang) Rp. 100.000.000,00 jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp. 100.000.000,00
2. b.Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya: 1) semula Rp. 48.158.999.900,00 2) bertambah/(berkurang) Rp. 22.553.199.086,02 jumlah dana bagi hasil dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp. 70.712.198.986,02
3. c.Dana penyesuaian dan otonomi khusus: 1) semula Rp. 24.765.346.000,00 2) bertambah/(berkurang) ( Rp. 3.163.995,000,00) jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp. 21.601.351.000,00
4. d.Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya: 1) semula Rp. 0,00 2) bertambah/(berkurang) Rp. 9.856.009.370,34 jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp. 9.856.009.370,34
5. e.Pendapatan Lainya..........
6. e.Pendapatan Lainya: 1) semula Rp. 172.606.398.000,00 2) bertambah/(berkurang) (Rp. 1.177.963.000,00) jumlah pendapatan lainya setelah perubahan Rp. 171.428.435.000,00

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung: 1) semula Rp. 939.214.081.683,64 2) bertambah/(berkurang) Rp. 55.854.790.647,28 jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan sejumlah Rp. 995.068.872.330,92
2. b.Belanja Langsung: 1) semula Rp. 583.556.030.143,00 2) bertambah/(berkurang) Rp. 24.015.232.530,48 jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp. 607.571.262.673,48
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai 1) semula Rp. 533.465.378.863,64 2) bertambah/(berkurang) Rp. 6.574.622.647,28 jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 540.040.001.510,92
2. b.Belanja Subsidi 1) semula Rp. 5.000.000.000,00 2) bertambah/(berkurang) Rp 0,00 jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. 5.000.000.000,00
3. c.Belanja hibah sejumlah 1) semula Rp. 75.439.705.000,00 2) bertambah/(berkurang) Rp. 1.145.631.000,00 jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 76.585.336.000,00
4. d.Belanja Bantuan Sosial Sejumlah 1) semula Rp. 2.850.000.000,00 2) bertambah/(berkurang) Rp. 1.812.500.000,00 jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 4.662.500.000,00
5. e.Belanja bantuan ..........
6. e.Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa: 1) semula Rp. 319.958.997.820,00 2) bertambah/(berkurang) (Rp. 1.177.963.000,00) jumlah belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa setelah perubahan Rp. 318.781.034.820,00
7. f.Belanja tidak terduga sejumlah: 1) semula Rp. 2.500.000.000,00 2) bertambah/(berkurang) Rp. 47.500.000.000,00 jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 50.000.000.000,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai 1) semula Rp. 124.690.822.056,00 2) bertambah/berkurang) Rp. 2.381.182.999,95 jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 127.072.005.055,95
2. b.Belanja Barang dan Jasa sejumlah: 1) semula Rp. 298.180.918.652,00 2) bertambah/berkurang) Rp. 21.814.194.312,72 jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan sejumlah Rp. 319.995.112.964,72
3. c.Belanja Modal sejumlah: 1) semula Rp. 160.684.289.435,00 2) bertambah/berkurang) (Rp. 180.144.782,19) jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 160.504.144.652,81

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Penerimaan Pembiayaan Daerah: 1) semula Rp. 0,00 2) bertambah/(berkurang) Rp. 89.878.830.078,84 jumlah penerimaan pembiayaan daerah setelah perubahan Rp. 89.878.830.078,84
2. b.Pengeluaran Pembiayaan Daerah: 1) semula Rp. 3.000.000.000.00 2) bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 jumlah pengeluaran pembiayaan daerah setelah perubahan Rp. 3.000.000.000,00
(2)Penerimaan Pembiayaan.........
(2)Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya: 1) semula Rp. 0,00 2) bertambah/(berkurang) Rp. 89.878.830.078,84 jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp. 89.878.830.078,84
(3)Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 1) semula Rp. 3.000.000.000,00 2) bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan Rp.3.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1.Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2.Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD);
3.Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi perangkat daerah (OPD), program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4.Lampiran IV Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi perangkat daerah (OPD), program dan kegiatan;
5.Lampiran V Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6.Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7.Lampiran VII Daftar piutang daerah;
8.Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (Investasi) daerah.

Pasal 6

(1)Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggaranya, yang selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
(2)Keadaan darurat........
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya memenuhi kreteria sebagai berikut:
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
2. b.tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. c.berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah;
4. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 7

Penjabaran Perubahan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau. Ditetapkan di Malinau pada tanggal 21 September 2020. BUPATI MALINAU, TTD YANSEN TP Diundangkan di Malinau pada tanggal 21 September 2020. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU, TTD ERNES SILVANUS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2020 NOMOR 2. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA : ( 62 / 2 /2020)

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…