DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 14 Oktober 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang azas dan kedudukan, tujuan RPJMD Kab Malinau, ruang lingkup, sistematika, visi misi, pelaksanaan RPJMD, pengendalian dan evaluasi, perubahan rencana pembangunan daerah, serta ketentuan peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 70 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026.

1.Mengingat........ Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang.........
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673)
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13.Peraturan Pemrintah Nomor 65 Tahun 2005 tenetang Pedoman Penysunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lemabran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4585);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17.Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18.Peraturan Pemerintah........
18.Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633)
20.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
21.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minima.
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
28.Peraturan Daerah.....
28.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 ( Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2011 Nomor 5);
29.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 9)
30.Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau Tahun 2012-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 13);
31.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU dan BUPATI KABUPATEN MALINAU MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2021-2026.

BAB I

: PENDAHULUAN;

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Malinau.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Dearah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3.Kepala Daerah.......
3.Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Malinau.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau.
5.Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dan dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJPN, adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional yang memuat penjabaran visi, misi, dan program Presiden ke dalam strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program prioritas Presiden, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal untuk pembangunan jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 .
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau, yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten Malinau, adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Malinau yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau, yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Malinau, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Malinau yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 dengan berpedoman pada RPJPD Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2020-2024.
10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11.Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra- PD, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
12.Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja-PD, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
13.Anggaran Pendapatan.......
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14.Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD sebelum disepakati dengan DPRD.
16.Kerangka Pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
17.Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
18.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
19.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20.Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
21.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
22.Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
23.Arah Kebijakan adalah pedoman dan gambaran dari pelaksanaan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan bidang, urusan pemerintahan daerah yang dapat terukur.
24.Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
25.Indikator pencapaian adalah alat ukur berupa statistik yang dapat menunjukkan perbandingan, kecenderungan atau perkembangan.

BAB II

: GAMBARAN UMUM KONDISI KABUPATEN MALINAU;

Pasal 2

(1)RPJMD Kabupaten Malinau ini disusun berdasarkan azas ;
1. a.manfaat;
2. b.berkeadilan;
3. c.ketepaduan;
4. d.keserasian, keselarasan dan kesimbangan;
5. e.tata kelola pemerintah yang baik;
6. f.berkelanjutan;
7. g.berwawasan lingkungan;
8. h.efektif dan efisien;
9. i.kemandirian.
(2)RPJMD Kabupaten Malinau disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terukur, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.
(3)RPJMD Kabupaten Malinau merupakan :
1. a.penjabaran Visi, Misi dan Program Bupati kedalam Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan Umum, Program Pembangunan Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah dengan memperhatikan RPJPD Kabupaten Malinau;
2. b.dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang menjadi arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

BAB III

: GAMBARAN KEUANGAN DAERAH;

Pasal 3

Tujuan penetapan RPJMD Kabupaten Malinau adalah untuk :

a.memberikan panduan bagi penyelenggara pembangunan daerah jangka menengah;
b.mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsi, Kabupaten/Kota serta dengan Kabupaten yang berbatasan;
c.sebagai pedoman dalam : 1) Penyusunan Renstra PD untuk kurun waktu 5 (lima) Tahun; 2) Penyusunan RKPD setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) Tahun; 3) Penyusunan Renja PD setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) Tahun.

BAB IV

: PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH;

Pasal 4

(1)RPJMD Kabupaten Malinau dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2020-2024.
(2)RPJMD Kabupaten Malinau memuat visi, misi, program pembangunan Bupati, arah kebijakan keuangan daerah, kebijakan umum, program Satuan Kerja Perangkat Daerah, program lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3)RPJMD Kabupaten Malinau disamping memuat hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam penyusunannya juga memperhatikan saran dan masukan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau.
(4)RPJMD Kabupaten Malinau bertujuan untuk mewujudkan Pembangunan Kabupaten Malinau dengan Visi "Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai, dan Sejahtera didukung Pemerintahan yang Profesional".

BAB V

: VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN;

Pasal 5

(1)Sistematika RPJMD Kabupaten Malinau disusun sebagai berikut:
(2)Rincian RPJMD Kabupaten Malinau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

VISI MISI

Pasal 6

(1)Visi RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026 adalah TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MANDIRI, DAMAI, DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL.
(2)Misi RPJM...........
(2)Misi RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021 -2026 adalah :
1. a.Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul;
2. b.Mewujudkan pembangunan ekonomi yang berbasis pada potensi daerah, karakteristik dan kearifan lokal;
3. c.Mewujudkan infrastrukur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
4. d.Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan;

BAB VII

PELAKSANAAN RPJM DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2021-2026

Pasal 7

(1)RPJMD Kabupaten Malinau menjadi pedoman untuk penyusunan RKPD, Renstra PD, Renja PD, serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
(3)Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
(4)Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB VIII

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Malinau.
(2)Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan oleh perangkat daerah Kabupaten Malinau terhadap implementasi program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Malinau.
(3)Tindak lanjut atas pengendalian dan evaluasi implementasi RPJMD Kabupaten Malinau dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah.
(4)Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyusun RPJMD Kabupaten Malinau periode berikutnya, berdasarkan hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.
(5)Mekanisme dan tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Malinau ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 9

(1)Perubahan RPJMD Kabupaten Malinau hanya dapat dilakukan apabila :
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang- undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa subtansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
3. c.terjadi perubahan yang mendasar ; dan/atau
4. d.merugikan kepentingan nasional.
(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional.
(3)Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

Pasal 10

Perubahan RPJMD Kabupaten Malinau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…