DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang mencakup Ketentuan Umum, Sistematika (Pendahuluan; Gambaran Umum Daerah; Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah; Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Penutup), Pengendalian dan Evaluasi, Perubahan RPJMD, serta Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.Undang-………… SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU Dan BUPATI MALINAU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2.Bupati adalah Bupati Malinau.
3.Pemerintah……
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dengan berpedoman pada RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJM Nasional tahun 2025- 2029.
10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
11.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
12.Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
14.Kerangka……………
14.Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.
15.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan/terwujudpada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun.
16.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi RPJMD . RPJMD Tahun 2025-2029.
17.Tujuan adalah rangkaian kerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMD Tahun 2025-2029.
18.Sasaran adalah adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.
19.Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD.
20.Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD.
21.Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen untuk mewujdukan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknis cascading (penurunan) kinerja.

Pasal 2

RPJMD merupakan :

a.penjabaran Visi, Misi dan Program Prioritas Bupati ke dalam tujuan, Sasaran, Strategi, kebijakan umum, program Pembangunan Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah dengan memperhatikan RPJPD;
b.dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang menjadi arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan Daerah dalam mewujudkan pembangunan Daerah yang berkesinambungan.

BAB II

SISTEMATIΚΑ

Pasal 3

(1)Sistematika RPJMD disusun sebagai berikut:
1. a.BAB I : PENDAHULUAN;
2. b.BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH;
3. c.BAB III………………
4. d.BAB III : VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
5. e.BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH; dan
6. f.BAB V : PENUTUP.
(2)Uraian sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
(2)Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah terhadap implementasi program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD.
(3)Dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
(4)Tindak lanjut atas pengendalian dan evaluasi implementasi RPJMD dilaksanakan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
(5)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 5

(1)Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa subtansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. c.terjadi perubahan yang mendasar, mencakup:
  1. 1.bencana alam;
  2. 2.goncangan politik;
  3. 3.krisis ekonomi;
  4. 4.konflik sosial budaya;
  5. 5.gangguan………
  6. 5.gangguan keamanan;
  7. 6.pemekaran Daerah; dan/atau
  8. 7.perubahan kebijakan nasional.
(2)Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Perubahan Renstra PD.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau. Ditetapkan di Malinau pada tanggal 20 Agustus 2025 BUPATI MALINAU, Ttd WEMPI W.MAWA Diundangkan di Malinau pada tanggal 20 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU, Ttd ERNES SILVANUS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2025 NOMOR 2. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA (113/2/2025) PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 I. UMUM Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan rencana pembangunan yang mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mengoptimalkan peran serta masyarakat. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah menjamin penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan amanat tersebut, maka perencanaan pembangunan di daerah disusun dalam tahapan-tahapan baik dalam jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta dengan memperhatikan beberapa peraturan pelaksanaannya antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun RPJMD, dan RKPD sebagai rencana tahunan. RPJMD sebagai penjabaran visi, misi Bupati dan Wakil Bupati, merupakan komitmen kinerja (performance agreement) Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2025-2029 sesuai periode. Tujuan, sasaran, dan program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD harus selaras dengan RPJMN serta rencana Pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kalimantan Utara. Lebih lanjut, RPJMD menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Proses penyusunannya yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah, DPRD, tokoh masyarakat, hingga dunia usaha, memastikan adanya partisipasi dan transparansi dalam perencanaan pembangunan. Dengan adanya indikator kinerja yang jelas dalam RPJMD, kemajuan pembangunan dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan, serta melakukan koreksi yang diperlukan demi tercapainya tujuan utama, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malinau melalui pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…