DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 28 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini terdiri atas: Ketentuan Umum; APBD; Anggaran Pendapatan Daerah; Anggaran Belanja Daerah; Anggaran Pembiayaan Daerah; Ketentuan Lain-lain; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2024. b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Ketja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersamaDewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 11 Agustus 2023 dan sudah disempumakan berdasarkan hasil evaluasi Gubemur Kalimantan Utara; Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 311 ayat

(1)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang danjuncto Pasal 104 ayat
(1)Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama; BUPATIMALINAU, DENGANRAHMAT TUHANYANGMAHAESA ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJADAERAH TABUNANGGARAN 2024 TENTANG NOMOR3 TABUN2023 PERATURAN DAERAHKABUPATEN MALINAU BUPATI MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

8.Undang-Undang . 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaban Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintab Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, TambabanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tabun 2022 tentang Perubaban Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambaban Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana te1ah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tabun 2021 tentang Harmonisasi PeraturanPerpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambaban Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3896) sebagaimana te1ah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubaban atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
17.Peraturan Menteri .
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6847);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3.Bupati adalah ..... "." 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 1. Daerah adalah Kabupaten Malinau. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 1

Menetapkan : PERATURANDAERAH TENTANGANGGARANPENDAPATANDANBELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 MEMUTUSKAN: BUPATIMALINAU dan DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN MALINAU Dengan Persetujuan Bersama

21.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 3).
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor431);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah SertaPelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18.Pembiayaan adalah .
17.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
16.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAKadalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
14.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
13.Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBNkepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
12.Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBNkepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
11.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBDadalah reneana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. 7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kese1uruhan kegiatan yang meliputipereneanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945. 5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahaan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRDadalahLembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Malinau.

(2)Pajak Daerah . d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan b. Retribusi Daerah; a. Pajak Daerah;
(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp61.768.670.758,00 (Enam Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh RatusLima Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:

Pasal 4

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. b. Pendapatan Transfer; a. Pendapatan Asli Daerah; Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.391.707.136.744,00 (Dua Triliyun Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat PuluhEmpat Rupiah), yang bersumber dari:

Pasal 3

APBDterdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 2

23.Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
22.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
21.Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umumdaerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan us aha milik negara, BadanUsaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
20.Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/ atau kewajiban Pemerintah Daerahyang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
19.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bemilai uang daripihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
18.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

b.Belanja Modal; . a. Belanja Operasi; Anggaran Be1anja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp3.189.644.261.139,OO (Tiga Triliyun Seratus Delapan Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu SeratusTiga Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:

Pasal 7

(2)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (Enam Miliar Rupiah). a. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(1)Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,OO (Enam Miliar Rupiah), yang terdiri atas:

Pasal 6

(3)Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.712.198.986,00 (Empat Puluh. Miliar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh. Enam Rupiah).
(2)Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)hurufa direncanakan sebesar Rp2.283.226.267.000,OO (Dua TriliyunDua Ratus Delapan Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua RatusEnam Puluh Tujuh Ribu Rupiah).b. Pendapatan Transfer Antar Daerah. a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
(1)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3

huruf b direncanakan sebesarRp2.323.938.465.986,00 (Dua Triliyun TigaRatus Dua Puluh Tiga Miliar Sembilari Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus EnamPuluh Lima Ribu Sembilan Ratus DeZapan Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:

Pasal 5

(5)Lain-lain Pendapatan AsHDaerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp41.210.000.000,00 (Empat Puluh Satu Miliar Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah).
(4)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c direncanakan sebesar Rp3.600.000.000,OO(Tiga Miliar Enam Ratus Juta Rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp1.973.274.100,00 (Satu Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah).
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.985.396.658,00 (Empat Belas Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).
1. d.Belanja ModalJalan '" . c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan; b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin; a. Belanja ModalTanah;
(1)Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp901.393.434.158,OO (Sembilan Ratus Satu Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Seratus Lima Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:

Pasal 9

(6)Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e direncanakan sebesar Rp20.409.383.704,OO (Dua PuZuhMiliar Empat Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah).
(5)Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar RpI28.002.614.570,OO (Seratus Dua Puluh Delapan Miliar Dua Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah).
(4)Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c direncanakan sebesar Rp57.621.101.840,OO (Lima Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah)
(3)Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp849.430.517.544,OO (Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Empat Rupiah).
(2)Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a direncanakan sebesar Rp765.639.994.175,OO (Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilari PuZuhEmpat RibuSeratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).e. Belanja Bantuan Sosial. d. Belanja Hibah; dan c. Belanja Subsidi; b. Belanja Barang dan Jasa; a. Belanja Pegawai;
(1)Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.821.103.6I1.833,OO (Satu Triliyun DeZapanRatus Dua Puluh Satu Miliar Seratus Tiga Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:

Pasal 8

d. Belanja Transfer. c. Belanja Tidak Terduga; dan b. Belanja Modal;

(2)Belanja Bagi Hasil . b. Belanja Bantuan Keuangan. R. Belanja Bagi Hasil;
(1)Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp319.869.798.300,00 (Tiga Ratus Sembilan Belas Millar Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan PuluhDelapan Ribu Tiga Ratus Rupiah), yang terdiri atas:

Pasal 11

(2)Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar RpI47.277.416.848,00 (Seratus Empat Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).a. Belanja Tidak Terduga.
(1)Anggaran Tidak Terduga sebagairnana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar RpI47.277.416.848,00 (Seratus Empat Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu DeZapanRatus Empat Puluh DeZapanRupiah), yang terdiri atas: Pasall0
(7)Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.800.722.000,00 (Tiga Millar DeZapan Ratus Juta Tujuh Ratus Dua PuZuhDua Ribu Rupiah).
(6)Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagairnana dimaksud pada ayat
(1)huruf e direncanakan sebesar Rp280.000.000,00 (Dua Ratus DeZapanPuluh Juta Rupiah).
(5)Belanja ModalJalan, Jaringan, dan lrigasi sebagairnana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp462.426.584.538,00 (Empat Ratus Enam Puluh Dua Miliar Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tiga Puluh DeZapan Rupiah).
(4)Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp253.239.356.387,00 (DuaRatus Lima Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh EnamRibu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah).
(3)Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar RpI67.531.826.681,OO (Seratus Enam Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh EnamRibu Enam Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah).
(2)Belanja Modal Tanah sebagairnana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar RpI4.114.944.652,OO (Empat Belas Miliar Seratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus LimaPuluh Dua Rupiah).f. Belanja ModalAset Lainnya. e. Belanja ModalAset Tetap Lainnya. d. Belanja ModalJalan, Jaringan, dan lrigasi;
(2)Keadaan darurat ..
(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/ atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkandalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam PerubahanAnggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2024.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…