DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 12 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Melakukan Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Penyelengggaran Kearsipan pada Pasal 1, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 35, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 50, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 61,

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan. Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4.Undang-Undang.............
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7.Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 24 Tahun 2012 tentang Materi Muatan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
8.Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan;
9.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 5). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU dan BUPATI MALINAU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2015 Nomor 7), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 4...........
1.Ketentuan angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 19, angka 21, angka 22, angka 23, angka 24, angka 25, angka 26, angka 27, angka 28, angka 29, angka 30, angka 31, angka 32, angka 33, angka 34, angka 35, angka 36, angka 37, angka 38, angka 39, angka 40, angka 41, angka 42, angka 43, angka 44 Dan angka 45 Diubah dan ditambah 5 angka yakni angka 46, angka 47, angka 48, angka 49 dan angka 50, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM ”Pasal 1

Pasal 7

Penyelenggaraan kearsipan daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan dilaksanakan oleh Dinas sebagai dinas kearsipan daerah.

3.Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: ”Pasal 8

(1)Dinas menyelenggarakan kearsipan yang komprehensif dan terpadu melalui SKD untuk menjaga autentisitas dan keutuhan arsip.
(2)SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pengelolaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip statis.

4.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: ”Pasal 10

(1)Dinas membangun SIKD untuk memberikan informasi yang autentik dan utuh dalam mewujudkan arsip sebagai tulang punggung manajemen penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, memori kolektif daerah, dan simpul pemersatu daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2)Dalam melaksanakan fungsi SIKD, Dinas membentuk JIKD.

5.Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: ”Pasal 12

(1)JIKD berfungsi untuk meningkatkan:
1. a.akses dan mutu layanan kearsipan kepada masyarakat;
2. b.kemanfaatan arsip bagi kesejahteraan rakyat;dan
3. c.peran sera masyarakat dalam bidang kearsipan.
(2)Penyelenggara JIKD adalah Dinas sebagai pusat jaringan daerah.

6.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ”Pasal 13

(1)Organisasi kearsipan terdiri atas dinas, unit kearsipan dan unit pengolah pada pencipta arsip.
(2)Unit kearsipan.........
(2)Unit kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibentuk oleh setiap perangkat daerah, BUMD, dan Pemerintahan Desa.

7.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: ”Pasal 14 Unit kearsipan pada pencipta arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) memiliki fungsi :

a.pengelolaan arsip inaktif dari unit pengolah di lingkungannya;
b.pengolahan arsip dan penyajian arsip menjadi informasi;
c.pemusnahan arsip di lingkungan dinasnya;
d.penyerahan arsip statis oleh pimpinan pencipta arsip kepada dinas; dan
e.pembinaan dan pengevaluasian dalam rangka penyelenggaraan kearsipan di lingkungannya.
1. 8.Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat

(3)sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Unit kearsipan pada pemerintahan daerah berada di lingkungan perangkat daerah.
(2)Unit pengolah sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas :
1. a.melaksanakan pengelolaan arsip aktif di unit satuan kerja lingkungannya;
2. b.melaksanakan pengelolaan arsip inaktif di unit satuan kerja lingkungannya;
3. c.mempersiapkan pemindahan arsip inaktif oleh Pimpinan unit satuan kerja kepada unit kearsipan.
(3)Organisasi Kearsipan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dibentuk oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memiliki kewajiban melaksanakan pengolahan arsip statis dan pembinaan kearsipan.

9.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1)Dinas melaksanakan pengelolaan arsip ststis yang diterima dari:
1. a.perangkat daerah;
2. b.desa;
3. c.perusahaan;
4. d.organisasi politik;
5. e.organisasi kemasyarakatan; dan
6. f.perseorangan.
(2)Dinas memiliki tugas:
1. a.pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun yang berasal dari perangkat daerah;
2. b.pembinaan kearsipan terhadap pencipta arsip di lingkungan daerah Kabupaten Malinau.
  1. 10.Ketentuan Pasal 18 diubah dan ayat (2) dihapus , sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Dinas dan Unit kearsipan pada pencipta arsip dan dinas kearsipan harus memiliki sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan.

11.Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat

(3)sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(1)Dinas melaksanakan pembinaan dan pengembangan arsiparis dan tenaga kearsipan sehingga memiliki kompetensi dan profesionalisme di bidang kearsipan.
(2)Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan/pelatihan kearsipan.
(3)Ketentuan mengenai persyaratan pengangkatan tenaga Arsiparis sesuai ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan peraturan perundang- undangan.

12.Ketentuan.......
12.Ketentuan Pasal 20 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut : ”Pasal 20

(1)Pemerintah daerah dapat mengembangkan prasarana dan sarana kearsipan dengan mengatur standar kualitas dan spesifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dinas dan pencipta arsip menyediakan prasarana dan sarana sesuai dengan standar kearsipan untuk pengelolaan arsip dinamis dan statis.
(3)Prasarana dan sarana kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

13.Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut : ”Pasal 24

(1)Dinas mengintensifkan sosialisasi kearsipan dalam rangka mewujudkan masyarakat sadar arsip.
(2)Sosialisasi kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan, dan penyuluhan serta melalui penggunaan berbagai sarana media komunikasi dan informasi.
(3)Sosialisasi kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pemerintahan daerah, dinas pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan.
(4)Dinas menyediakan layanan informasi arsip, konsultasi, dan bimbingan untuk pengelolaan arsip masyarakat.

14.Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 25 diubah dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1)Pengelolaan arsip dilakukan terhadap arsip dinamis dan arsip statis.
(2)Pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.arsip vital;
2. b.arsip aktif; dan
3. c.arsip inaktif.
(3)Pengelolaan........
(3)Pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pencipta arsip.
(4)Pengelolaan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh arsiparis.

15.Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 26 diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

(1)Pengelolaan arsip dinamis wajib dilakukan oleh pencipta arsip yang meliputi:
1. a.pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, serta BUMN dan/atau BUMD yang kegiatannya didanai oleh APBD dan atau bantuan luar negeri;
2. b.pihak ketiga yang diberi pekerjaan berdasarkan perjanjian kerja dengan pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, serta BUMN atau BUMD sebagai pemberi kerja.
(2)Pengelolaan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan setelah pihak ketiga mempertanggungjawabkan kegiatannya.
(3)Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) wajib menyerahkan arsip yang tercipta dari kegiatan yang didanai dengan APBD dan/atau bantuan luar negeri.
(4)Dihapus.
(5)Kewajiban pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi :
1. a.penciptaan arsip;
2. b.penggunaan arsip;
3. c.pemeliharaan arsip;
4. d.penyusutan arsip.
  1. 16.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 27 diubah dan ditambah satu ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut: ”Pasal 27
(1)Penciptaan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf a meliputi kegiatan:
1. a.pembuatan arsip;
2. b.penerimaan arsip.
(2)Pembuatan........
(2)Pembuatan dan penerimaan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan berdasarkan tata naskah dinas, klasifikasi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip.
(3)Tata naskah dinas, klasifikasi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip ditetapkan oleh pimpinan pencipta arsip berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala ANRI.
(4)Pembuatan dan penerimaan arsip harus dijaga autentisitasnya berdasarkan tata naskah dinas.

17.Ketentuan ayat (1) dan ayat (6) Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

(1)Penggunaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat
(4)huruf b diperuntukkan bagi kepentingan pemerintahan daerah dan masyarakat.
(2)Ketersediaan dan autentisitas arsip dinamis menjadi tanggung jawab pencipta arsip.
(3)Pimpinan unit pengolah bertanggung jawab terhadap ketersediaan, pengolahan, penyajian arsip vital dan arsip aktif.
(4)Pimpinan unit kearsipan bertanggung jawab terhadap ketersediaan, pengolahan dan penyajian arsip inaktif untuk kepentingan penggunaan internal dan kepentingan publik.
(5)Dalam rangka ketersediaan arsip untuk kepentingan akses, arsip dinamis dapat dilakukan alih media.
(6)Penggunaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip.

18.Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

(1)Pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dan memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun dilakukan di lingkungan satuan kerja perangkat daerah atau penyelenggara pemerintahan daerah dan menjadi tanggung jawab unit pengolah.
(2)Pemindahan arsip inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah melewati retensi arsip aktif.
(3)Pemindahan........
(3)Pemindahan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dilakukan dari pencipta arsip di lingkungan satuan kerja perangkat daerah atau penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten ke dinas.
(4)Pelaksanaan pemindahan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan penandatanganan berita acara serah terima arsip oleh pimpinan unit pengolah dan pimpinan unit kearsipan dan/atau pimpinan unit kearsipan dan pimpinan dinas kearsipan daerah.

19.Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut : ”Pasal 45

(1)Pengelolaan arsip statis wajib dilakukan oleh Dinas.
(2)Pengelolaan arsip statis meliputi:
1. a.akuisisi arsip statis;
2. b.pengolahan arsip statis;
3. c.preservasi arsip statis; dan
4. d.akses arsip statis.
  1. 20.Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut : ”Pasal 46
(1)Akuisisi arsip statis dilakukan melalui verifikasi secara langsung maupun tidak langsung dan menjadi tanggung jawab kepala dinas kearsipan.
(2)Apabila dalam melakukan verifikasi terdapat arsip yang tidak memenuhi kriteria sebagai arsip statis, kepala dinas kearsipan berhak menolak arsip yang akan diserahkan.
(3)Pelaksanaan akuisisi arsip statis wajib dituangkan dalam berita acara serah terima dan daftar arsip statis yang ditandatangani oleh kepala dinas kearsipan dan pimpinan pencipta arsip, perseorangan atau pihak yang mewakili.

21.Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut: ”Pasal 50

(1)Dinas menjamin kemudahan dalam mengakses arsip statis bagi kepentingan pengguna arsip.
(2)Akses arsip..........
(2)Akses arsip statis dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip statis serta sifat keterbukaan dan ketertutupan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Apabila akses terhadap arsip statis berasal dari pencipta arsip terdapat persyaratan tertentu, akses dilakukan sesuai dengan persyaratan dari pencipta arsip yang memiliki arsip tersebut.

22.Ketentuan Pasal 51 dihapus.
23.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

(1)Kepala dinas dapat menyatakan arsip statis yang dinyatakan tertutup menjadi arsip statis yang dinyatakan terbuka setelah melewati masa penyimpanan selama 25 (dua puluh lima) tahun.
(2)Arsip statis dinyatakan tertutup apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(3)Untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kepentingan penyelidikan dan penyidikan, arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses dengan kewenangan kepala dinas kearsipan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

24.Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

(1)Kepala dinas berwenang menetapkan keterbukaan arsip statis sebelum 25 (dua puluh lima) tahun masa penyimpanan dengan pertimbangan:
1. a.tidak menghambat proses penegakan hukum;
2. b.tidak mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
3. c.tidak membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
4. d.tidak mengungkapkan kekayaan alam indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya;
5. e.tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional;
6. f.tidak merugikan...........
7. f.tidak merugikan kepentingan politik dan hubungan luar negeri;
8. g.tidak mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum;
9. h.tidak mengungkapkan rahasia atau data pribadi; dan
10. i.tidak mengungkapkan memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.
(2)Penetapan arsip statis menjadi tertutup sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (2) dilakukan oleh kepala dinas dan dilaporkan kepada Bupati.
(3)Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terkoordinasi dengan pencipta arsip yang menguasai sebelumnya.
(4)Penetapan keterbukaan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(5)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak arsip statis diterima oleh dinas.

25.Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…