DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 29 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Bentuk dan Penerima Bantuan Iuran; Besaran, Jangka Waktu, dan Kondisi Pemberian Bantuan Iuran; Pertanggungjawaban; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2023.
b.bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 112 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)untuk memperoleh persetujuan Bersama; BUPATIMALINAU, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH TAHUNANGGARAN2023 TENTANG NOMOR4 TAHUN2022 PERATURANDAERAH.KABUPATENMALINAU BUPATI MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Mengingat

12.Peraturan Pemerintah .....+...
11.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 ten tang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3092), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43); 10.Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 224. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
20.Peraturan Pemerlritah ....t:..
19.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
27.Peraturan Pemerintah
26.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 20 14 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2012 tentang Dana Darurat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5299);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana te1ah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan K euangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2007 NOITlOr19, Tambahan Lembaran Negara Republik Tndonesia Nomor 4693);
35.Peraturan Menteri
34.Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
33.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Dalam Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
32.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah dua kali di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
31.Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Panderni Corona Viruse 2019 (COVID-19) danj atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional danjatau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
30.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
29.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6322);
28.Perarur-an Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6279); tentang Republik Lembaran
27.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor6178);
44.Peraturan Menteri.. ..~ ...
43.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
42.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1213);
41.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
40.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
39.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
38.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pad a Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
37.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 ten tang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
36.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 525);
35.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tcntang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15); 'f/-
52.Peraturan Daerah ..........
51.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 Nomor3);
50.Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 5); 49_Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor4);
48.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor3);
47.Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 14);
46.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2010 Nomor 4);
45.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerab Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 2) ;
44.Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor972);
5.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pernerintahaan yang rnenjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, rnernberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. y-
6.Pernerintahan Daerah .
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRDadalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Malinau.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pernerintahan daerah yang rnernirnpin pelaksanaan urusan pernerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonorn.
1.Daerah adalah Kabupaten Malinau. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: Pasal 1

Menetapkan

Menetapkan: PERATURANDAERAH TENTANGANGGARANPENDAPATAN DANBELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2023 MEMUTUSKAN: BUPATIMALINAU dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENMALINAU Dengan Persetujuan Bersama

54.Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/ Ev/ K. 12/2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Malinau tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
53.Pcraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Bergerak Langap, Rumah Sakit Kelas D Pratama dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 2); ,52. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lernbaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 3); 18.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kernbali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
19.Pinjaman Daerah.....f.... 17.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pernerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalarn periode tahun anggaran berkenaan. 16.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAKadalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk rnernbantu rnendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pernerintahan yang rnenjadi kewenangan Daerah. 15.Dana Alokasi Urnurn yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersurnber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pernerataan kernarnpuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 14.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersurnber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan rnengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
13.Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalarn APBNkepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
12.Dana Transfer Urnurn adalah dana yang dialokasikan dalam APBNkepada Daerah, untuk digunakan eesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalarn rangka pelaksanaan desentralisasi.
11.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
9.Penerirnaan Daerah adalah uang yang rnasuk ke kas Daerah.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBDadalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah rnenurut asas otonomi dan tugas pernbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistern dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagairnana dirnaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
d.Lain-lain pendapatan ..~ ....
b.Retribusi Daerah;
a.Pajak Daerah;

(1)Pendapatan AsH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp60.690.028.233 ( Enam Puluh Miliar Enam Ratus Sembilari Puluh Juta Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiahr}, yang terdiri atas:

Pasal 4

c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
b.Pendapatan Transfer;
a.Pendapatan AsHDaerah; Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.161.979.898.219 ( Dua Triliun. Seratus Enam Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh. Delapan Ribu Dua Ratus SembilariBelas Rupiah) yang bersumber dari: Pasa13 APBDterdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pasa12 ..
1. 23.Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
2. 22.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran .
3. 21.Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah rnilik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga clan pengembalian pokok pinjaman.
4. 20.Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/ atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
5. 19.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

(2)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.500.000.000 (Empat Miliar Lima Ratiis Juta Rupiah). "- Pasal 7 .
1. a.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(1)Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp4.500.000.000 ( Empat Miliar Lima Raius Juta Rupiah) , yang terdiri atas:

Pasal 6

(3)Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.712.198.986 (Empat Puluh. Miliar Tujuh. Ratue Dua Belas Juta Seratue sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilari Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).
(2)Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp2.056.077.671.000 ( Dua Triliuri Lima Puluh Enam Miliar Tujuh. Puluh. Tujuh. Juta Enam Ratus Tujuh. Puluh Satu Ribu Rupiah).
1. b.Pendapatan Transfer Antar Daerah.
2. a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
(1)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.096.789.869.986 ( Dua Triliuri Sembilan Puluh. Enam Miliar Tujuh. Ratus Delapan Puluh.Sembilan Juta DeZapanRatus Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah l. yang terdiri atas:

Pasal 5

(5)Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp40.610.000.000 ( Empat Puluh Miliar Enam Ratus Sepuluh.Juta Rupiah ).
(4)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.350.680.716 ( Tiga Miliar Tiga Ratiis Lima Puluh.Juta Enam Ratus DeZapanPuluh Ribu Tujuh. Ratus Enam.Belas Rupiah).
(3)Retribusi Daerah :scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.916.985.900 (Satu Miliar Sembilan Ratue Enam Belas Juta Sembilari Ratus Delapan Puluh Lima Ribii Sembilan Ratus Rupiah).
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.812.361.617 ( Empat Belas Miliar DeZapanRatus Dua Betas Juta riga Ratus Enam Puluh Satu Ribu. Enam Ratus Tujuh. Belas Rupiah).
1. d.Lain-lainpendapatan asli daerah yang sah. V.
(6)Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.505.854.700 ( Sebelas Miliar Lima Ratus Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah ).
(5)Belanja,Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf d direncanakan sebesar Rp90.028.206.854 ( Sembilan Puluh Miliar Dua Puluh DeZapanJuta Dua Ratus Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh. Empat Rupiah ).
(4)Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c direncanakan sebesar Rp30.000.000.000 (riga Puluh.Miliar Rupiah).
(3)Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp679.925.844.711 ( Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus SebelasRupiah ).
(2)Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp686.792.812.531 ( Enam Ratus Delapan Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Sembilari Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus riga Puluh Satu Rupiah ).
1. e.Belanja Bantuan Sosial.
2. d.8elanja Hibah;dan
3. c.Belanja Subsidi;
4. b.Belanja Barang dan Jasa;
5. a.Belanja Pegawai;
(1)Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.498.252.718.796 ( Satu Triliuti Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Lima Puluh.Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah ) , yang terdiri atas:

Pasal 8

d.BelanjaTransfer.
c.BelanjaTidak Terduga; dan
b.Belanja Modal;
a.Belanja Operasi; Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.390.195.122.090 (Dua Triliuri riga Ratus Sembilari Puluh Miliar Seratus SembilanPuluh.Lima Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Rupiah ), yang terdiri atas: Pasa17

(2)Belanja Tidak...."!::.
1. a.Belanja Tidak Terduga.
(1)Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp60.904.142.047 ( Enam Puluh Miliar Sembilan Ratus Empat Juta Seratus Empat Puluh. Dua Ribu Empat Puluh Tujuh Rupiah Rupiah), yang terdiri atas:

Pasal 10

(6)Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.055.040.000 ( Dua Miliar Lima Puluh Lima Juta Empat Puluh Ribu Rupiah).
(7)Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.727.000.000 ( Satu Miliyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah).
(5)Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan lrigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp144.572.213.973 ( Seratus Empat Puluh Empat Miliyar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus riga Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).
(4)Belanja ModalGedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp191.950.481.561 (Seratus Sembilan Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu.Lima Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).
(3)Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp185.000.893.813 ( Seratus Delapari Puluh Lima Miliyar Delapan Ratus Sembilan Puluh riga Ribu Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah ).
(2)Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.337.169.338 ( Sepuluh Miliyar Tiga Ratus riga Puluh Tujuh Juta Seratiis Enam Puluh Sembilari Ribu riga Ratus riga Puluh Delapati Rupiah ).
1. f.Belanja ModalAset Lainnya
2. e.Belanja ModalAset Tetap Lainnya;
3. d.Belanja ModalJalan, Jaringan, dan Irigasi;
4. c.Belanja ModalGedung dan Bangunan;
5. b.Belanja ModalPeralatan dan Mesin;
6. a.Belanja ModalTanah;
(1)Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp535.642.798.685 ( Lima Ratus riga Puluh Lima Miliyar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapari Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah). yang terdiri atas:

Pasal 9

a.Penyertaan Modal Daerah .

(1)Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000.000 ( Sepuluh Miliar Rupiah). yang terdiri atas:

Pasal 14

(2)Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a direncanakan sebesar Rp238.215.223.871 ( Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Miliyar Dua Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh. Puluh Satu Rupiah).
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.
(1)Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp238.215.223.871 ( Dua Ratus riga Puluh Delapan Miliyar Dua Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh riga Ribu Delapan Ratus Tujuh. Puluh Satu Rupiah). yang terdiri atas:

Pasal 13

h.Pengeluaran Pemhiayaan.
a.Penerimaan Pembiayaan; Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp238.2151223.871( SepuluhMiliar Rupiah.), yang terdiri atas:

Pasal 12

(3)Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp295.395.462.562 ( Dua Ratus Sembilari Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah ).
(2)Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.481.234.162 (Satu Miliyar Empat Ratus Delapan Puluh Saiu.Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah).
1. h.Belanja Bantuan Keuangan.
2. a.Belanja Bagi Hasi1;
(1)Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp295.395.462.562 ( Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah j, yang terdiri atas: Pasa111
(2)Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp60. 904. 142.047 ( Enam Puluh Miliar Sembilari Ratus Empat Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Puluh Tujuh Rupiah Rupiah). "'-Pasal 17 .
1. d.pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah danj atau masyarakat.
2. c.pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan;danjatau
3. b.belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
4. a.kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
1. c.kerusakan saranaj prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. .
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; danj atau
3. a.bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/ atau kejadian luar biasa;
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraruran Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya danjatau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2023.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 12

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 12

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019