DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 15 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengenai perubahan atas peraturan daerah no 16 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu diubah yaitu ketentuan BAB I pasal 1 angka 40, 41, 42, 43 dan 44 dihapus; ketentan BAB II pasal 2 ayat (1) dihapus; ketentuan BAB IV pasal 32, 33,34,35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 dihapus; ketentuan pasal 67 diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam......... 2
b.bahwa dalam rangka Meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malinau di sektor Retribusi Izin Trayek sehingga melakukan penambahan objek dan perubahan struktur dan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Mengingat: 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
7.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2080);
8.Peraturan Daerah.......... 3
8.Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 16). DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU dan BUPATI MALINAU MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 16), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 angka 40, angka 41, angka 42, angka 43 dan angka 44 dihapus:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

40.Dihapus.
41.Dihapus.
42.Dihapus.
43.Dihapus.
44.Dihapus.
2.Ketentuan BAB II JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU Pasal 2 ayat (1) huruf b dihapus:

(1)Jenis Retribusi Daerah yang termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini adalah:
1. a.Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
2. b.Dihapus;
3. c.Retribusi Izin Trayek; dan
  1. 3.Menghapus......... 4
  2. 3.Menghapus Ketentuan BAB IV IZIN GANGGUAN Bagian Pertama Krietria Izin Gangguan Pasal 32, Bagian Kedua Persyaratan Izin Gangguan Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Bagian Ketiga Kewenangan Pemberian Izin Pasal 36, Bagian Keempat Kewajiaban Pemberian Izin Pasal 37, Pasal 38, Bagian Kelima Kewajiaban dan Hak Pemohon Izin Pasal 39, Pasal 40, Bagian Keenam Larangan Pasal 41, Pasal 42, Bagian Ketujuh Kegiatan dan/atau Usaha yang Tidak Wajib Izin Pasal 43, Bagian Kedelapan Masa Berlaku, Perubahan dan Pencabutan Pasal 44, Pasal 45, Bagian Kesembilan Retribusi Izin Gangguan Paragraf Pertama Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 46, Pasal 47, Paragraf Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 48, Paragraf Ketiga Prinsip dan sasaran Penetapan Tarif Retribusi Pasal 49, Paragraf Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 50 dan Paragraf Keempat Tata Cara Pemungutan Pasal 51.
  3. 4.Ketentuan Paragraf Keempat Struktur dan Besarannya Tarif Retribusi Pasal 67 diubah, sehingga keseluruhan Paragraf Keempat Struktur dan Besarannya Tarif Retribusi Pasal 67 berbunyi sebagai berikut: Paragraf Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi ”Pasal 67
(1)Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut.
(2)Struktur besarnya Retribusi Izin Trayek ditetapkan menurut golongan sebagai berikut : NO JENIS IZIN TARIF I Izin Trayek

1.MPU Rp. 135.000,00 /unit
2.Bus Umum 9 - 15 Penumpang Rp. 150.000,00 /unit
3.Bus Umum 16 - 26 Penumpang Rp. 165.000,00 /unit
4.Bus Umum lebih 26 Penumpang Rp. 180.000,00 /unit
5.Pindah Trayek Rp. 125.000,00 /unit
6.Penggantian Kendaraan Balik Nama Rp. 150.000,00 /unit II Izin Usaha Angkutan
1.1 - 5 armada Rp. 500.000,00
2.6 - 10 armada Rp. 1.000.000,00
3.11 ke atas Rp. 1.500.000,00 III Izin Operasi
1.MPU Rp. 135.000,00 /unit
2.Bus Umum 9 - 15 Penumpang Rp. 150.000,00 /unit
3.Bus Umum 16 - 26 Penumpang Rp. 165.000,00 /unit
4.Bus Umum lebih 26 Penumpang Rp. 180.000,00 /unit
5.Angkutan Barang Rp. 180.000,00 /unit IV Izin Insidentil......... 5 IV Izin Insidentil
1.MPU Rp. 10.000,00 /unit
2.Bus Umum 9 - 15 Penumpang Rp. 15.000,00 /unit
3.Bus Umum 16 - 26 Penumpang Rp. 20.000,00 /unit
4.Bus Umum lebih 26 Penumpang Rp. 30.000,00 /unit
5.Angkutan Barang Rp. 40.000,00 /unit V Kartu Pengawasan
1.MPU Rp. 50.000,00 /unit
2.Bus Umum 9 - 15 Penumpang Rp. 70.000,00 /unit
3.Bus Umum 16 - 26 Penumpang Rp. 80.000,00 /unit
4.Bus Umum lebih 26 Penumpang Rp. 100.000,00 /unit

(3)Masa berlaku Izin Trayek, Izin usaha Angkutan, Izin Operasi adalah selama 5 (lima) tahun.
(4)Masa berlaku Kartu Pengawasan adalah selama 1 (satu) tahun.
(5)Masa berlaku Izin Insidentil adalah 1 (satu) kali izin. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau. Ditetapkan di Malinau pada tanggal 15 Agustus 2018. BUPATI MALINAU, t.t.d YANSEN TP Diundangkan di Malinau pada tanggal 15 Agustus 2018. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU, t.t.d HENDRIS DAMUS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2018 NOMOR 5. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA: ( 43/5/2018).

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…