DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 12 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Penerima Bantuan Hukum adalah setiap orang atau kelompok orang miskin. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum Berdasarkan Peraturan Daerah ini. Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Bupati melalui Bagian Hukum dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat ( 6 ) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan KotaBontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang.......
4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
6.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
7.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
9.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11.Peraturan Pemerintah........
11.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU dan BUPATI MALINAU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Malinau.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Malinau.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Malinau.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Malinau.
6.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
7.Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
8.Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
9.Non Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
10.Bagian Hukum.......
10.Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau.
11.Penerima Bantuan Hukum adalah setiap orang atau kelompok orang miskin.
12.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum Berdasarkan Peraturan Daerah ini.
13.Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Bupati.
14.Hari kerja adalah hari Senin sampai hari Jumat.
15.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB II

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 2

(1)Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
(2)Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Bupati melalui Bagian Hukum dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(3)Bupati melalui Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
1. a.menyusun dan menetapkan kebijakan Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
2. b.menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum;
3. c.menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
4. d.mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efesien, transparan, dan akuntabel; dan
5. e.menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 3

(1)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Bupati melalui Bagian Hukum berwenang :
1. a.mengawasi.......
2. a.mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini; dan
3. b.melakukan verifikasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang telah terakreditasi berdasarkan Undang-Undang untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2)Untuk melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bagian Hukum membentuk panitia yang unsurnya terdiri atas:
1. a.pemerintah Daerah yang membidangi Hukum dan HAM;
2. b.akademisi;
3. c.tokoh masyarakat; dan
4. d.lembaga atau organisasi yang memberi layanan Bantuan Hukum yang telah terakreditasi berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum.
(3)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setiap 3 (tiga) tahun.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Pemberi Bantuan Hukum berhak :

a.melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
b.melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
c.menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
d.menerima anggaran dari Pemerintah Kabupaten untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan ini;
e.mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk :

a.melaporkan kepada Bupati melalui Bagian Hukum tentang penyelenggaraan dan penggunaan anggaran program Bantuan Hukum setiap 6 (enam) bulan sekali;
b.menjaga.........
b.menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
c.memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 6

Penerima Bantuan Hukum berhak :

a.mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
b.mendapat Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
c.mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penerima Bantuan Hukum wajib :

a.menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum;
b.membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

BAB IV

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 8

Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 9

(1)Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
(2)Hak dasar........
(2)Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Pasal 10

Untuk menerima Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat:

a.mengajukan pemohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
b.menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
c.melampirkan surat keterangan miskin dari kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 11

Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, yang harus memenuhi syarat:

a.berbadan hukum;
b.terakreditasi;
c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
d.memiliki pengurus; dan
e.memiliki program Bantuan Hukum.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…