DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 28 Mei 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Malinau

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai penempatan, pemberdayaan, dan perlindungan TKL.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja lokal dalam memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penempatan, pemberdayaan dan perlindungan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa sesuai dengan Lampiran huruf G Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu urusan wajib yang kewenangan penyelenggaraannya diserahkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penempatan, Pemberdayaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal; Mengingat………. SALINAN Mengingat :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU Dan BUPATI MALINAU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENEMPATAN, PEMBERDAYAAN, DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA LOKAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah……..
1.Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2.Bupati adalah Bupati Malinau.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan tugas Pemerintahan dibidang ketenagakerjaan.
5.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
6.Tenaga Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat TKL adalah Tenaga Kerja yang berasal dari Daerah dan/atau Tenaga Kerja yang sudah berdomisili di Daerah yang memiliki kartu keluarga dan kartu tanda penduduk setempat.
7.Pengusaha adalah:

a.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu Perusahaan milik sendiri;
b.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan Perusahaan bukan miliknya;
c.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
1. 8.Perusahaan adalah:
a.setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
b.usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
1. 9.Upah adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau pemberi kerja kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu Perjanjian Kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang- undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
2. 10.Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
3. 10.Perjanjian……..
4. 11.Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh Pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib Perusahaan.
5. 12.Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau beberapa Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan Pengusaha, atau beberapa Pengusaha atau perkumpulan Pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak.
6. 13.Hubungan Kerja adalah hubungan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh berdasarkan Perjanjian Kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, Upah, dan perintah.
7. 14.Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja.
8. 15.Pemberdayaan TKL adalah upaya menciptakan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan menguasai ilmu pengetahuan, teknologi serta kemampuan manajemen.
9. 16.Penempatan TKL adalah proses pelayanan kepada pencari kerja lokal untuk memperoleh pekerjaan pada pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan.
10. 17.Perlindungan TKL adalah upaya yang menjamin hak-hak dasar serta perlakuan tanpa diskriminasi terhadap pekerja atau buruh lokal demi mewujudkan kesejahteraan mereka dengan tetap memperhatikan kemajuan Perusahaan.
11. 18.Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran Hubungan Kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Tenaga Kerja dan Pemberi Kerja.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berasaskan:

a.terbuka;
b.bebas;
b.terbuka………
c.kemitraan;
d.obyektif; dan
e.adil dan setara tanpa diskriminasi.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.menempatkan TKL pada jabatan yang sesuai dengan kualifikasi keahlian;
b.mewujudkan TKL yang memiliki keterampilan kerja;
c.mewujudkan penggunaan TKL yang siap pakai sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi dan perlindungan hukum TKL;
d.memberdayakan dan mendayagunakan Tenaga Kerja secara optimal dan manusiawi; dan
e.mewujudkan pemerataan dan kesempatan kerja menyediakan TKL sesuai kebutuhan Perusahaan.

BAB II

WEWENANG DAN TUGAS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penempatan, Pemberdayaan dan Perlindungan TKL diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan kondisi Daerah dalam bingkai kepentingan daerah dan nasional.

Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban:

a.menyelenggarakan pola rekruitmen TKL berbasis upaya pencapaian produktivitas tinggi, berkelanjutan, proporsional, dan berkeadilan dengan tetap memperhatikan penempatan.
b.berkolaborasi dalam mengembangkan TKL yang mampu menghadirkan daya saing dan siap berkompetisi, menghasilkan produktivitas tinggi, dan memiliki sifat keberlanjutan bagi pengembangan sumber daya pekerja lokal.
b.berkolaborasi..… ……
c.menerapkan prinsip proporsionalitas dalam pengelolaan tenaga kerja di daerah terutama pola penempatan yang memiliki kriteria kualifikasi tertentu tetapi tidak tersedia di daerah.TKL yang memiliki keterampilan kerja;

BAB III

PENEMPATAN TKL

Pasal 6

(1)Penempatan TKL dilaksanakan berdasarkan prinsip keterbukaan, kebebasan, obyektifitas, keadilan, kesetaraan dan non diskriminasi.
(2)Penempatan TKL dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan.
(3)Mekanisme penerimaan TKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kompetensi maupun keahlian yang dibutuhkan oleh perusahaan/pemberi kerja.
(4)Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuktikan dengan sertifikat keahlian dan/atau ijazah.
(5)Apabila kualifikasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi oleh TKL sesuai dokumen informasi pencari kerja, perusahaan dapat menerima TKL dari luar daerah setelah mendapatkan persetujuan dari PD.

Pasal 7

(1)Setiap TKL mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak sesuai dengan kompetensi dan keahliannya.
(2)Dalam penerimaan tenaga kerja, perusahaan memberikan kesempatan terhadap TKL dengan lebih mengutamakan warga sekitar sesuai dengan kebutuhan perusahan.

Pasal 8

(1)Penempatan TKL dilakukan oleh perusahaan dan/ atau pemerintah daerah.
(1)Penempatan…..…… …
(2)Penempatan tenaga kerja yang dilakukan oleh perusahaan wajib mempertimbangan:
1. a.jumlah kebutuhan TKL;
2. b.lokasi pekerjaan;
3. c.keahlian;
4. d.gender; dan
5. e.disabilitas.

Pasal 9

(1)Perusahaan wajib menyediakan porsi 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah kebutuhan untuk TKL pada bidang usaha di luar pengelolaan sumber daya alam dan porsi 80% (delapan puluh persen) untuk kegiatan usaha pengelolaan sumber daya alam.
(2)Porsi 80% (delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diutamakan berasal dari masyarakat di sekitar area kegiatan usaha.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah mengatur penyediaan dan penempatan TKL berdasarkan kuantitas dan kualitas yang dibutuhkan oleh perusahaan.
(2)Dalam penyediaan TKL sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pemerintah Daerah melakukan pencatatan, pendaftaran, penyebaran dan penempatan melalui penerapan pendayagunaan teknologi informasi untuk menyusun database TKL bagi kepentingan TKL.
(3)Database sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didistribusikan sebagai daftar TKL sesuai dengan bidangnya kepada perusahaan yang membutuhkan.
(4)Daftar TKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan agar terdapat kesesuaian antara lowongan kerja yang tersedia dengan kompetensi/keahlian yang dimiliki oleh TKL.
(5)Daftar TKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijadikan dasar oleh pemberi kerja untuk melakukan pemanggilan dan pengisian lowongan kerja yang dibutuhkannya.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…