(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Malinau.
(2)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Terdiri atas:
a.Sekretariat Daerah (Tipe A);
b.Sekretariat DPRD (Tipe C);
c.Inspektorat Daerah (Tipe A);
d.Dinas Daerah;
e.Badan Daerah;
f.Lembaga dengan Fungsi Penunjang Lain; dan
g.Kecamatan.
(3)Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari:
a.Dinas Pendidikan (Tipe B);
b.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Tipe A);
c.Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Tipe B);
d.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Tipe A);
e.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial (Tipe A);
f.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Tipe B);
g.Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Tipe A);
h.Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Tipe A);
i.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Tipe C);
i.1 Dinas Ketenagakerjaan (Tipe C);
j.Dinas Komunikasi dan Informatika (Tipe B);
k.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (Tipe A) ;
l.Dinas Perhubungan (Tipe C);
m.Dinas Ketahanan Pangan (Tipe B);
n.Dinas Pertanian (Tipe C);
o.Dinas Perikanan……….
o.Dinas Perikanan (Tipe C);
p.Dinas Lingkungan Hidup (Tipe A);
q.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Tipe B);
r.Satuan Polisi Pamong Praja (Tipe A); dan
s.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Tipe C).
(4)Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas:
a.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Tipe A);
b.Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (Tipe A); dan
c.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Tipe B).
(5)Lembaga dengan Fungsi Penunjang Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri dari:
a.Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
b.Badan Pengelola Perbatasan Daerah (Tipe A).
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau. Ditetapkan di Malinau pada tanggal 20 Oktober 2025 BUPATI MALINAU, Ttd WEMPI W. MAWA Diundangkan di Malinau pada tanggal 20 Oktober 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU, Ttd ERNES SILVANUS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2025 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA: (117/6/2025) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MALINAU I. UMUM Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah merupakan dasar hukum bagi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Seiring perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, diperlukan penyesuaian terhadap struktur dan nomenklatur perangkat daerah di Kabupaten Malinau. Penyesuaian tersebut juga merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang menegaskan penguatan fungsi riset dan inovasi pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan nasional berbasis inovasi dan pengetahuan. Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 ini mencakup perubahan nomenklatur Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP Tipe C) menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM Tipe B) sebagai penyesuaian terhadap ketentuan Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 dan hasil evaluasi beban kerja organisasi di bidang pengelolaan sumber daya manusia aparatur daerah, serta perubahan nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappeda Litbang) menjadi Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Inovasi Daerah (Bapperida) sebagai penyesuaian terhadap Permendagri Nomor 7 Tahun 2023 dan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021. Perubahan nomenklatur dan peningkatan tipe kelembagaan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk menata struktur organisasi perangkat daerah agar lebih proporsional dan efektif dalam menjalankan fungsi pemerintahan, perencanaan pembangunan, pengelolaan sumber daya manusia, serta pengembangan riset dan inovasi di Kabupaten Malinau. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I