DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 25 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 142

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, ASAS DAN TUJUAN BAB III NAMA, KEDUDUKAN, BIDANG USAHA DAN STRUKTUR ORGANISASI BAB IV MODAL BAB V ORGAN BAB VI KEPEGAWAIAN BAB VII SATUAN PENGAWAS INTERN BAB VIII PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN BAB IX PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) BAB X TARIF BAB XI TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA BAB XII EVALUASI, RESTRUKTURISASI BAB XIII PEMBUBARAN DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM BAB XIV KEPAILITAN BAB XV DANA PENSIUN BAB XVI ASOSIASI BAB XVII PEMBINAAN BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pendirian Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Apa’ Mening Kabupaten Malinau. Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.Undang-Undang.......
3.Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56010;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah. Dengan Persetujuan...... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU dan BUPATI MALINAU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM APA’ MENING

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagaim unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Malinau.
3.Bupati adalah Bupati Malinau.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perusahaan Umum Daerah adalah Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Apa’ Mening.
6.Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perumda Air Minum Apa’ Mening yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
7.Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah air minum Apa’ Mening yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah.
8.Direksi adalah organ Perumda Air Minum Apa’ Mening yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Apa’ Mening untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Apa’ Mening serta mewakili Perumda Air Minum Apa’ Mening baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9.Anggaran Pendapatan.......
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau.
10.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
11.Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat berharga dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
12.Pegawai adalah pegawai Perumda Air Minum Apa’ Mening yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
13.Gaji adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan lainnya yang sah.
14.Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan Perumda Air Minum Apa’ Mening dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
15.Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional sesuai level Perumda Air Minum Apa’ Mening.
16.Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perumda Air Minum Apa’ Mening yang selanjutnya disebut RKAP Perumda Air Minum Apa’ Mening adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda Air Minum Apa’ Mening.
17.Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
18.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan Perumda Air Minum Apa’ Mening agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
19.Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan Perumda Air Minum Apa’ Mening yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
20.Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perumda Air Minum Apa’ Mening.
21.Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Anggota Dewan Pengawas dan Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.

BAB II

MAKSUD, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Apa’Mening Kabupaten Malinau dimaksudkan sebagai penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk mendorong peningkatan kinerja BUMD agar menjadi lebih efektif, efesien dan produktif.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perumda Air Minum berdasarkan asas:

a.kelestarian;
b.keseimbangan;
c.kemanfaatan umum;
d.keterpaduan;
e.keserasian;
f.keberlanjutan;
g.keadilan;
h.kemandirian;
i.transparansi;
j.akuntabilitas;
k.manajemen berbasis kinerja.

Pasal 4

Perumda Air Minum didirikan dengan tujuan:

a.memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terhadap penyediaan air minum;
b.meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan air minum dengan kualitas, kuantitas dan kontinuitas yang baik;
c.memberikan manfaat bagi peningkatan perkonomian daerah;
d.mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
e.menyelenggarakan........
e.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
f.memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

NAMA, KEDUDUKAN, BIDANG USAHA DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5

(1)PDAM didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malinau.
(2)PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berubah nama menjadi Perumda Air Minum Apa’ Mening
(3)Perumda Air Minum Apa’ Mening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan logo.
(4)Bentuk, warna dan perbandingan ukuran logo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

(1)Perumda Air Minum Apa’ Mening berbadan hukum Perusahaan Umum Daerah yang berkedudukan dan berkantor di wilayah Kabupaten Malinau.
(2)Wilayah pelayanan Perumda Air Minum Apa’ Mening meliputi wilayah Kabupaten Malinau.

Pasal 7

(1)Perumda Air Minum Apa’ Mening memiliki bidang usaha utama memberikan pelayanan penyediaan air minum.
(2)Perumda Air Minum Apa’ Mening dapat memiliki bidang usaha yang dapat mendukung pelayanan utama dan dapat memberikan kontribusi terhadap kinerja keuangan

Pasal 8

(1)Struktur organisasi Perumda Air Minum Apa’ Mening paling sedikit memuat bidang teknik, bidang pelayanan pelanggan dan bidang administrasi keuangan.
(2)Struktur organisasi Perumda Air Minum Apa’ Mening ditetapkan berdasarkan prinsip efektifitas dan efsiensi.
(3)Struktur organisasi Perumda Air Minum Apa’ Mening ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati.

BAB IV

MODAL

Pasal 9

(1)Modal dasar Perumda Air Minum Apa’ Mening sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
(2)Modal yang sudah disetor sampai Tahun 2019 sebesar Rp 22.020.653.514,00 (dua puluh dua milyar dua puluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu lima ratus empat belas rupiah), selanjutnya Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal pada Perumda Air Minum Apa’ Mening dalam bentuk uang atau aset sampai dengan terpenuhinya modal dasar.

Pasal 10

(1)Sumber modal Perumda Air Minum Apa’ Mening terdiri atas:
1. a.penyertaan modal daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya.
(2)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
1. a.apbd; dan/atau;
2. b.konversi dari pinjaman.
(3)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
1. a.daerah;
2. b.bumd lainnya; dan/atau
3. c.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
1. a.pemerintah pusat;
2. b.daerah;
3. c.bumd lainnya; dan/atau
4. d.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Sumber modal.......
(5)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan;
2. b.keuntungan revaluasi aset; dan
3. c.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks142PDFHirarki

Memuat teks peraturan…