(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah dapat berupa:
a.tanah dan/atau bangunan; dan
b.selain tanah dan/atau bangunan.
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
a.Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang; atau
b.Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang.
Pasal II……………… 12 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau. Ditetapkan di Malinau pada tanggal 24 November 2025. BUPATI MALINAU, Ttd WEMPI W MAWA Diundangkan di Malinau pada tanggal 24 November 2025. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU, Ttd ERNES SILVANUS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2025 NOMOR 7. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA : (118/7/2025). 1 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH I. UMUM
1.Dasar Pemikiran Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 yang menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Seiring dengan perkembangannya, Pengelolaan Barang Milik Daerah menjadi semakin kompleks, sehingga perlu dikelola secara optimal, efektif dan efisien. Sementara itu, pengaturan mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah belum sepenuhnya mengakomodir beberapa kebutuhan pengaturan dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan. Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan penyempurnaan terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut. Beberapa materi muatan penyempurnaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain mengenai:
a.Pemanfaatan Dalam rangka mendukung program percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Malinau, peran Barang Milik Daerah dioptimalkan melalui penambahan bentuk baru Pemanfaatan Barang Milik Daerah yaitu Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur.
Selain itu, dalam rangka mendukung program pembangunan nasional yang berkelanjutan melalui optimalisasi Barang Milik Daerah dalam menunjang penerimaan daerah, terdapat perubahan pengaturan pada Bab Pemanfaatan, antara lain penambahan pengaturan mengenai:
1.jenis sewa yang penyetorannya dapat dilakukan secara bertahap yaitu untuk Barang Milik Daerah dengan karakteristik/sifat khusus;
2.jangka waktu Pinjam Pakai dapat dilakukan perpanjangan;
3.penambahan pihak yang dapat ditunjuk langsung sebagai Mitra Kerja Sama Pemanfaatan, yaitu anak perusahaan badan usaha milik daerah yang diperlakukan sama dengan badan usaha milik daerah sesuai ketentuan peraturan daerah yang mengatur mengenai tata cara penyertaan dan penatausahaan modal daerah pada badan usaha milik daerah dan perseroan terbatas;
dan 2
4.Bagun Guna Serah dan BSG Barang Milik Daerah yang dapat dilakukan oleh Pengguna Barang setelah memperoleh persetujuan Pengelola Barang.
b.Pemindahtanganan Dalam rangka simplifikasi proses terhadap Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, yaitu:
1.perencanaan pengadaan Barang Milik Daerah dibahas bersama dengan badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah calon penerima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
2.tidak dilakukan Penetapan Status Penggunaan; dan
3.usulan penetapan sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak akhir tahun anggaran pengadaan Barang Milik Daerah.
Terhadap Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah tersebut di atas, penetapan nilai Barang Milik Daerah yang akan dijadikan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah menggunakan nilai realisasi anggaran yang telah direviu oleh aparat pengawasan intern pemerintah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1