DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur perubahan ketentuan mengenai Ketentuan Umum, Pemanfaatan (Sewa, Pinjam Pakai, Kerja Sama Pemanfaatan, BGS/BSG, Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, dan Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur), Penilaian, serta Pemindahtanganan melalui Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan Pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.Undang-Undang………….. SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2104 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017 Nomor 12); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU dan BUPATI MALINAU MEMUTUSKAN:………… 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017 Nomor 12), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat adalah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Kabupaten Malinau.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Malinau.
5.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau.
7.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8.Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.
9.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Daerah.
10.Kuasa…………….. 4
11.Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
12.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
13.Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Daerah pada saat tertentu.
14.Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
15.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
16.Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
17.Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
18.Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.
19.Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
20.Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu
21.Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
22.Kerja Sama…….. 5
22.Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur adalah kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
23.Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur adalah Optimalisasi Barang Milik Daerah untuk meningkatkan fungsi operasional Barang Milik Daerah guna mendapatkan pendanaan untuk pembiayaan penyediaan infrastruktur lainnya.
24.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah.
25.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
26.Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang paling sedikit dengan nilai seimbang.
27.Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya, atau dari Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.
28.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki.
29.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Daerah.
30.Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
31.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
32.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah.
33.Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
34.Daftar……….. 6
34.Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing- masing Kuasa Pengguna Barang.
35.Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Pemerintah Daerah.
2.Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa:
1. a.sewa;
2. b.pinjam pakai;
3. c.Kerja Sama Pemanfaatan;
4. d.BGS atau BSG;atau
5. e.kerja sama penyediaan infrastruktur;
(2)Selain bentuk pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah juga berupa Kerja Sama Terbatas untuk pembiayaan infrastruktur.

3.Ketentuan ayat (2) Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Pinjam Pakai Barang Milik Daerah dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
(2)Jangka waktu Pinjam Pakai Barang Milik Daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
(3)Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.para pihak yang terikat dalam perjanjian;
2. b.dasar perjanjian;
3. c.identitas para pihak yang terkait dalam perjanjian;
4. d.jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;
5. e.tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
6. f.hak dan kewajiban para pihak; dan
7. g.persyaratan lain yang dianggap perlu.
  1. 4.Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.tidak………… 7
2. a.tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap Barang Milik Daerah tersebut;
3. b.mitra Kerja Sama Pemanfaatan dipilih melalui tender, kecuali untuk Barang Milik Daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;
4. d.penunjukan langsung mitra Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang terhadap Badan Usaha Milik Daerah atau anak Badan Usaha Milik Daerah yang diperlakukan sama dengan Badan Usaha Milik Daerah yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
5. e.mitra Kerja Sama Pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan ke rekening kas umum Daerah;
6. f.besaran pembayaran kontribusi tetap pembagian keuntungan hasil kerja sama ditetapkan dari hasil tim yang dibentuk oleh:
  1. 1.Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang dan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang;
  2. 2.Bupati, untuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
  3. 3.Pengguna Barang dapat melibatkan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; atau
  4. 4.Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
7. g.besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan harus mendapat persetujuan Bupati;
8. h.dalam Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan, sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dapat berupa bangunan beserta fasilitasnya yang dibangun dalam satu kesatuan perencanaan tetapi tidak termasuk sebagai objek Kerja Sama Pemanfaatan;
9. i.besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagian dari kontribusi tetap dan kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada huruf g paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total penerimaan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan selama masa Kerja Sama Pemanfaatan;
10. j.bangunan…………… 8
11. j.bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dari awal pengadaannya merupakan Barang Milik Daerah;
12. k.selama jangka waktu pengoperasian, mitra Kerja Sama Pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan Barang Milik Daerah menjadi objek Kerja Sama Pemanfaatan; dan
13. l.jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
(2)Semua biaya persiapan Kerja Sama Pemanfaatan yang terjadi setelah ditetapkannya mitra Kerja Sama Pemanfaatan dan biaya pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan menjadi beban mitra Kerja Sama Pemanfaatan.
(3)Ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k tidak berlaku dalam hal Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah untuk penyediaan infrastruktur.
(4)Jenis penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan Kerja Sama Pemanfaatan mengenai penyediaan infrastruktur.
(5)Jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
(6)Dalam hal mitra Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbentuk Badan Usaha Milik Daerah, atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Daerah yang diperlakukan sama dengan Badan Usaha Milik Daerah kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari hasil perhitungan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
(7)Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mendapat persetujuan Bupati.

5.Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1)BGS atau BSG Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
1. a.Pengelola Barang/Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan
2. b.tidak………. 9
3. b.tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
(2)BGS atau BSG Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
1. a.Pengelola Barang, terhadap Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang;
2. b.Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang, terhadap Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang; atau Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
(3)BGS atau BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan setelah Barang Milik Daerah yang direncanakan menjadi objek BGS atau BSG terlebih dahulu diserahkan kepada Bupati.

6.Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1)Jangka waktu pelaksanaan BGS atau BSG paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
(2)Pemilihan mitra BGS atau mitra BSG dilaksanakan melalui tender.
(3)Mitra BGS atau mitra BSG yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pelaksanaan BGS atau BSG:
1. a.wajib membayar kontribusi ke rekening kas umum Daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian, yang besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang;
2. b.wajib memelihara objek BGS atau BSG; dan
3. c.dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan:
  1. 1.tanah yang menjadi objek BGS atau BSG;
  2. 2.bangunan beserta fasilitas yang berasal dari pelaksanaan BGS yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah; dan/atau
  3. 3.hasil BGS.
(4)Dalam jangka waktu pelaksanaan BGS atau BSG, bangunan beserta fasilitas yang berasal dari pelaksanaan BGS atau hasil BSG harus digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah paling sedikit 10% (sepuluh persen).
(5)BGS atau BSG dilaksanakan berdasarkan perjanjian, paling sedikit memuat:
1. a.para pihak yang terikat dalam perjanjian;
2. b.objek BGS atau BSG;
3. c.jangka waktu pelaksanaan BGS atau BSG;
4. d.jangka………. 10
5. d.jangka waktu pengoperasian hasil BGS atau BSG; dan
6. e.hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian.
(6)Persetujuan bangunan gedung dalam rangka BGS atau BSG harus diatasnamakan Pemerintah Daerah, untuk Barang Milik Daerah.
(7)Semua biaya persiapan BGS atau BSG yang terjadi setelah ditetapkannya mitra BGS atau BSG dan biaya pelaksanaan BGS atau BSG menjadi beban mitra yang bersangkutan.
(8)Mitra BGS Barang Milik Daerah harus menyerahkan objek BGS berserta hasil BGS kepada Bupati pada akhir jangka waktu pelaksanaan, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawas intern Pemerintah Daerah.
(9)Penyerahan objek BGS berserta hasil BGS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak menghapuskan kewajiban dan tanggung jawab mitra BGS untuk menindaklanjuti hasil audit yang telah dilakukan oleh aparat pengawas intern Pemerintah Daerah.

7.Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 34A dan Pasal 34B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

(1)Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur dilakukan terhadap Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang.
(2)Dalam pelaksanaan Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang menyerahkan Barang Milik Daerah kepada Pengelola Barang.
(3)Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Badan Layanan Umum yang dibentuk oleh Pengelola Barang.
(4)Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk hak pengelolaan terbatas atas aset infrastruktur.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai hak pengelolaan terbatas atas aset infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34B

Pemanfaatan Barang Milik Daerah melalui Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur dilaksanakan dengan ketentuan:

a.penerimaan atas kerja sama terbatas untuk pembiayaan infrastruktur merupakan pendapatan badan layanan umum;
b.jangka……….. 11
b.jangka waktu kerjasama terbatas untuk pembiayaan infrastruktur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang masing- masing sektor infrastruktur;
c.mitra kerja sama terbatas untuk pembiayaan infrastruktur yang telah ditetapkan, selama jangka waktu kerjasama terbatas untuk pembiayaan infrastruktur:
1. 1.dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan Barang Milik Daerah yang menjadi objek kerja sama terbatas untuk pembiayaan infrastruktur; dan
2. 2.wajib memelihara objek kerja sama terbatas untuk pembiayaan infrastruktur.
3. 8.Ketentuan Pasal 44 ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

(1)Penilaian Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati atau dilakukan oleh Penilai.
(2)Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan:
1. a.nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk penilaian yang dilakukan oleh Penilai; dan
2. b.nilai taksiran, untuk penilaian yang dilakukan oleh tim.
(2)Dihapus;
(3)Dihapus.

9.Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah dapat berupa:
1. a.tanah dan/atau bangunan; dan
2. b.selain tanah dan/atau bangunan.
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
1. a.Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang; atau
2. b.Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang. Pasal II……………… 12 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau. Ditetapkan di Malinau pada tanggal 24 November 2025. BUPATI MALINAU, Ttd WEMPI W MAWA Diundangkan di Malinau pada tanggal 24 November 2025. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU, Ttd ERNES SILVANUS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2025 NOMOR 7. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA : (118/7/2025). 1 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH I. UMUM
  1. 1.Dasar Pemikiran Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 yang menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Seiring dengan perkembangannya, Pengelolaan Barang Milik Daerah menjadi semakin kompleks, sehingga perlu dikelola secara optimal, efektif dan efisien. Sementara itu, pengaturan mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah belum sepenuhnya mengakomodir beberapa kebutuhan pengaturan dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan. Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan penyempurnaan terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut. Beberapa materi muatan penyempurnaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain mengenai:
3. a.Pemanfaatan Dalam rangka mendukung program percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Malinau, peran Barang Milik Daerah dioptimalkan melalui penambahan bentuk baru Pemanfaatan Barang Milik Daerah yaitu Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur. Selain itu, dalam rangka mendukung program pembangunan nasional yang berkelanjutan melalui optimalisasi Barang Milik Daerah dalam menunjang penerimaan daerah, terdapat perubahan pengaturan pada Bab Pemanfaatan, antara lain penambahan pengaturan mengenai:
  1. 1.jenis sewa yang penyetorannya dapat dilakukan secara bertahap yaitu untuk Barang Milik Daerah dengan karakteristik/sifat khusus;
  2. 2.jangka waktu Pinjam Pakai dapat dilakukan perpanjangan;
  3. 3.penambahan pihak yang dapat ditunjuk langsung sebagai Mitra Kerja Sama Pemanfaatan, yaitu anak perusahaan badan usaha milik daerah yang diperlakukan sama dengan badan usaha milik daerah sesuai ketentuan peraturan daerah yang mengatur mengenai tata cara penyertaan dan penatausahaan modal daerah pada badan usaha milik daerah dan perseroan terbatas; dan 2
  4. 4.Bagun Guna Serah dan BSG Barang Milik Daerah yang dapat dilakukan oleh Pengguna Barang setelah memperoleh persetujuan Pengelola Barang.
4. b.Pemindahtanganan Dalam rangka simplifikasi proses terhadap Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, yaitu:
  1. 1.perencanaan pengadaan Barang Milik Daerah dibahas bersama dengan badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah calon penerima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
  2. 2.tidak dilakukan Penetapan Status Penggunaan; dan
  3. 3.usulan penetapan sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak akhir tahun anggaran pengadaan Barang Milik Daerah. Terhadap Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah tersebut di atas, penetapan nilai Barang Milik Daerah yang akan dijadikan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah menggunakan nilai realisasi anggaran yang telah direviu oleh aparat pengawasan intern pemerintah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…