DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 25 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN BAB III PENYERTAAN MODAL Modal dasar Perumda sebesar Rp 50.000.000.000,00 BAB IV PEMBINAAN BAB V PENGAWASAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka peningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat, dipandang perlu untuk menambah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Malinau pada Perumda Air Minum Kabupaten Malinau;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahan Umum Daerah Air Minum Apa’Mening. Mengingat: 1. Undang-UndangNomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65);

2.Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.Undang-Undang...... SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaandan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Penguasaan Sumber Daya Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14.Peraturan Menteri.......
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok –Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2015 Nomor 11). DenganPersetujuanBersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU dan BUPATI MALINAU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM APA’ MENING

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Malinau.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagaim unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Malinau.
3.Bupati dalah Bupati Malinau.
4.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Apa’ Mening.
5.Anggaran Pendapatan........
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau.
6.Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat berharga dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
7.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan hukum lainya yang dimiliki negara.
8.Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Apa’Mening.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal Daerah pada Perumda bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan air bersih kepada masyarakat dan sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari penerimaan deviden setiap tahunnya.
(2)Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip- prinsip ekonomi perusahaan dan pelayanan publik.
(3)Meningkatkan cakupan pelayanan air minum perpipaan dalam rangka meningkatkan derajat kualitas kesehatan masyarakat.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Modal dasar Perumda sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
(2)Modal yang sudah disetor sampai tahun 2019 sebesar Rp 22.020.653.514,00 (dua puluh dua milyar dua puluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu lima ratus empat belas rupiah), selanjutnya Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal pada Perumda dalam bentuk uang atau aset.
(3)Untuk memenuhi.......
(3)Untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah menyetor dan menempatkan modal kepada Perumda sebesar Rp. 27.979.346.486,00 (dua puluh tujuh milyar Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus empat puluh enam ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) melalui APBD Tahun Anggaran 2020 sampai dengan tahun 2031 dengan rincian sebagai berikut: Tahun Nilai (Rp) 2020 Rp.3.000.000.000,00 2021 Rp.3.000.000.000,00 2022 Rp.3.000.000.000,00 2023 Rp.3.000.000.000,00 2024 Rp.2.000.000.000,00 2025 Rp.2.000.000.000,00 2026 Rp.2.000.000.000,00 2027 Rp.2.000.000.000,00 2028 Rp.2.000.000.000,00 2029 Rp.2.000.000.000,00 2030 Rp.2.000.000.000,00 2031 Rp.1.979.346.486,00
(4)Apabila penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat direalisasikan sebagian atau seluruhnya, maka dianggarkan pada tahun anggaran selanjutnya dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Realisasi Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 4

(1)Bupati melakukan pembinaan terhadap penyertaan modal kepada Perumda.
(2)Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 5

(1)Bupati berwenang melakukan pengawasan sehubungan dengan penyertaan modal Pemerintah Daerah.
(2)Pengawasan yang dilakukan oleh Bupati seperti yang dimaksud pada ayat
(1)dapat dilimpahkan kepada Dewan Pengawas Perumda.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau. Ditetapkan di Malinau pada tanggal 25 Oktober 2019. BUPATI MALINAU ttd YANSEN TP Diundangkan di Malinau pada tanggal 25 Oktober 2019. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU, ttd ERNES SILVANUS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2019 NOMOR 8. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA: ( 59 /8/2019).

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…