DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang perubahan atas beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Mentarang Hulu, Kecamatan Bahau Hulu dan Kecamatan Kayan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2007 Nomor 7).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memakasimalkan program kerja pemerintah desa dalam hal mendukung program pemerintah pusat yaitu dana desa;
c.bahwa sebagai upaya untuk mengatasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu melakukan penataan desa yaitu pemindahan desa kembali kewilayah asalnya dan perubahan pembentukan kecamatan mentarang dan Kecamatan mentarang hulu.
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu melakukan perubahan atas pembentukan kecamatan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Intonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang- SALINAN Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5717);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
6.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamtan Mentarang Hulu dan Kecamatan Bahau Hulu dan Kecamatan Kayan selatan ( Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2007 Nomor 7)
7.Peraturan Daerah 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2015 Nomor 4). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU dan BUPATI MALINAU

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN MENTARANG HULU, KECAMATAN BAHAU HULU DAN KECAMATAN KAYAN SELATAN Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Mentarang Hulu, Kecamatan Bahau Hulu dan Kecamatan Kayan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2007 Nomor 7), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ”Pasal 4

(1)Wilayah kerja administrasi Kecamatan Mentarang Hulu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka (1) Peraturan Daerah ini meliputi :
1. a.Desa Lung Berang;
2. b.Desa Lung Fala;
3. c.Desa Lung Kebinu;
4. d.Desa Lung Mekatif;
5. e.Desa Lung Semamu;
6. f.Desa Lung Sulit;
7. g.Desa Lung Simau;
8. h.Desa Long Gafit;
9. i.Desa Temalang;dan
10. j.Desa Long Liku.
(2)Wilayah kerja administrasi Kecamatan Bahau Hulu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka (2) Peraturan Daerah ini meliputi :
1. a.Desa Long Alango;
2. b.Desa Long Uli;
3. c.Desa Long Tebulo;
4. d.Desa Long Kemuat;
5. e.Desa Long Berini;
6. f.Desa Apau Ping.
(3)Wilayah kerja administrasi Kecamatan Kayan Selatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka (3) Peraturan Daerah ini meliputi :
1. a.Desa Long Ampung;
2. b.Desa Metulang;
3. c.Desa Long Uro;
4. d.Desa Sungai Barang;
5. e.Desa Lidung Payau.
(4)Wilayah kerja administrasi Kecamatan Mentarang setelah dilakukan pemekaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini meliputi:
1. a.Desa Pulau Sapi;
2. b.Desa Harapan Maju;
3. c.Desa Mentarang Baru;
4. d.Desa Lidung kemenci;
5. e.Desa Paking;
6. f.dihapus;
7. g.Desa Long Bisai;
8. h.dihapus;
9. i.dihapus;
10. j.dihapus;
11. k.dihapus;
12. l.dihapus;
13. m.dihapus;
14. n.dihapus.
(5)Wilayah kerja administrasi Kecamatan Pujungan setelah dilakukan pemekaran sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini meliputi:
1. a.Desa Long Pujungan;
2. b.Desa Long Aran;
3. c.Desa Long Belaka Pitau;
4. d.Desa Long Ketaman;
5. e.Desa Long Jelet;
6. f.Desa Long Peliran;
7. g.Desa Long Bena;
8. h.Desa Long Pua;
9. i.Desa Long Lame.
(6)Wilayah kerja administrasi Kecamatan Kayan Hulu setelah dilakukan pemekaran sebagimana dimaksud pada pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah ini meliputi :
1. a.Desa Long Nawang;
2. b.Desa Nawang Baru;
3. c.Desa Long Temunyat;
4. d.Desa Lidung Payau;
5. e.Desa Long Betaoh. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau. Ditetapkan di Malinau pada tanggal 31 Desember 2021. BUPATI MALINAU, ttd WEMPI W.MAWA Diundangkan di Malinau pada tanggal 31 Desember 2021. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU, ttd ERNES SILVANUS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2020 NOMOR 8. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA: ( 77/8/2021)

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar