DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai struktur APBD Tahun 2026 yang meliputi rencana Pendapatan Daerah sebesar Rp1.813.669.345.130,21, Belanja Daerah sebesar Rp2.340.669.345.130,21, serta Pembiayaan Daerah, termasuk ketentuan mengenai keadaan darurat dan keperluan mendesak.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah………… SALINAN
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU dan BUPATI MALINAU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Malinau.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahaan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Anggaran Pendapatan……………
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
9.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
12.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
13.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 2

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 terdiri atas:

a.Pendapatan Daerah;
b.Belanja Daerah;dan
c.Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp1.813.669.345.130,21 (Satu Triliyun Delapan Ratus Tiga Belas Miliar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah Dua Puluh Satu Sen), yang bersumber dari:

a.Pendapatan Asli Daerah;
b.Pendapatan Transfer;
c.Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pasal 4………….

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp129.507.360.178,21 (Seratus Dua Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah Dua Puluh Satu Sen), yang terdiri atas:
1. a.Pajak Daerah;
2. b.Retribusi Daerah;
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
4. d.Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.459.505.051,00 (Dua Puluh Lima Miliar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Ribu Lima Puluh Satu Rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp51.534.747.639,56 (Lima Puluh Satu Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah Lima Puluh Enam Sen).
(4)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.449.645.635,15 (Enam Miliar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah Lima Belas Sen).
(5)Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp46.063.461.852,50 (Empat Puluh Enam Miliar Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah Lima Puluh Sen).

Pasal 5

(1)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.682.276.449.813,00 (Satu Triliyun Enam Ratus Delapan Puluh Dua Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
2. b.Pendapatan Transfer Antar Daerah.
(2)Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.618.843.337.000,00 (Satu Triliyun Enam Ratus Delapan Belas Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
(3)Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp63.433.112.813,00 (Enam Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah). Pasal 6…………

Pasal 6

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp1.885.535.139,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp2.340.669.345.130,21 (Dua Triliyun Tiga Ratus Empat Puluh Miliar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah Dua Puluh Satu Sen), yang terdiri atas:

a.Belanja Operasi;
b.Belanja Modal;
c.Belanja Tidak Terduga; dan
d.Belanja Transfer.

Pasal 8

(1)Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.556.216.385.255,43 (Satu Triliun Lima Ratus Lima Puluh Enam Miliar Dua Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima Rupiah Empat Puluh Tiga Sen), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Pegawai;
2. b.Belanja Barang dan Jasa;
3. c.Belanja Subsidi;
4. d.Belanja Hibah; dan
5. e.Belanja Bantuan Sosial.
(2)Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp757.537.828.258,05 (Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah Lima Sen).
(3)Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp716.764.132.173,38 (Tujuh Ratus Enam Belas Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah Tiga Puluh Delapan Sen).
(4)Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp29.871.668.220,00 (Dua Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah).
(5)Belanja Hibah………………….
(5)Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp48.616.456.604,00 (Empat Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Rupiah).
(6)Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.426.300.000,00 (Tiga Miliar Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 9

(1)Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp494.028.892.366,14 (Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Miliar Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Enam Rupiah Empat Belas Sen), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Tanah;
2. b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
3. c.Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
4. d.Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
5. e.Belanja Modal Aset Lainnya.
(2)Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.343.012.105,43 (Lima Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Belas Ribu Seratus Lima Rupiah Empat Puluh Tiga Sen).
(3)Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp63.381.430.737,05 (Enam Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah Lima Sen).
(4)Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp207.784.675.886,60 (Dua Ratus Tujuh Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah Enam Puluh Sen).
(5)Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp211.050.401.483,06 (Dua Ratus Sebelas Miliar Lima Puluh Juta Empat Ratus Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah Enam Sen).
(6)Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.469.372.154,00 (Enam Miliar Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Empat Rupiah).

Pasal 10

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp52.303.304.508,64 (Lima Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Tiga Juta Tiga Ratus Empat Ribu Lima Ratus Delapan Rupiah Enam Puluh Empat Sen), yang terdiri atas belanja tidak terduga. Pasal 11………………

Pasal 11

(1)Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp238.120.763.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Seratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Bagi Hasil;
2. b.Belanja Bantuan Keuangan.
(2)Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.827.450.000,00 (Dua Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
(3)Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp235.293.313.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah).

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…