DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2018

Nomor: 9
Tahun: 2018
Ditetapkan: 30 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengenai pencegahan dan pengendalian penyakit. Peraturan ini mencakup definisi dan klasifikasi penyakit; strategi pencegahan; pencegahan dan penganggulangan; pelaporan dan pemantauan; tindakan darurat; keterlibatan masyarakat;koordinasi dan kerjasama; sosialisasi dan edukasi; sumber daya dan pembiayaan; evaluasi dan pelaporan. Peraturan ini dirancang untuk memastikan bahwa Kabupaten Malinau memiliki sistem yang efektif dan terkoordinasi dalam menangani masalah kesehatan, mencegah penyebaran penyakit, dan melindungi kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa telah terjadi pergeseran dalam 10 penyakit terbesar dari penyakit menular kepada penyakit tidak menular;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2373);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2374);
4.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
5.Undang-Undang....... 2
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/Per/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);
9.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/ Menkes/PER/VI/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
14.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479/Menkes/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemologi Penyakit Menular dan Penyakit tidak menular terpadu. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT BAB I....... 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Malinau;
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Malinau.
4.Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau.
5.Penyakit adalah penyakit yang dapat menular dan penyakit tidak menular
6.Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur dan parasit.
7.Penyakit tidak menular adalah penyakit yang tidak dapat ditularkan kepada orang lain. Penyakit tidak menular biasanya terjadi karena faktor keturunan dan gaya hidup yang tidak sehat.
8.Penanggulangan Penyakit adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak meluas antar daerah maupun antar negara serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah.
9.Tenaga Kesehatan Masyarakat adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan kesehatan yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit .
10.Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus kepada terjadinya wabah.
11.Wabah Penyakit yang selanjutnya disebut Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
12.Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 4

BAB II

Tujuan DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:
1. a.melindungi masyarakat dari penularan penyakit;
2. b.menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat Penyakit ; dan
3. c.mengurangi dampak sosial, budaya, dan ekonomi akibat penyakit pada individu, keluarga dan masyarakat.
(2)Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicapai melalui penyelenggaraan penanggulangan Penyakit yang efektif, efisien, dan berkesinambungan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

1.penetapan kelompok dan jenis penyakit;
2.penyelenggaraan;
3.sumber daya kesehatan;
4.koordinasi;
5.jejaring kerja dan kemitraan;
6.peran serta masyarakat;
7.penelitian dan pengembangan;
8.pemantauan dan evaluasi;
9.pencatatan dan pelaporan;
10.pembinaan dan pengawasan.

BAB III

KELOMPOK DAN JENIS PENYAKIT

Pasal 4

(1)Berdasarkan cara penularannya, Penyakit Menular dikelompokkan menjadi:
1. a.penyakit menular langsung; dan
2. b.penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit (zoonosis).
(2)Penyakit........ 5
(2)Penyakit menular langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.difteri;
2. b.pertusis;
3. c.tetanus;
4. d.polio;
5. e.campak;
6. f.typhoid;
7. g.kolera:
8. h.rubella;
9. i.yellow fever;
10. j.influensa;
11. k.meningitis;
12. l.tuberkulosis;
13. m.hepatitis;
14. n.penyakit akibat pneumokokus;
15. o.penyakit akibat rotavirus;
16. p.penyakit akibat human papiloma virus (HPV);
17. q.penyakit virus ebola;
18. r.mers-cov;
19. s.infeksi saluran pencernaan;
20. t.infeksi menular seksual;
21. u.infeksi human immunodeficiency virus (HIV);
22. v.infeksi saluran pernafasan;
23. w.kusta; dan
24. x.frambusia.
(3)Jenis penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf p merupakan penyakit menular langsung yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I).
(4)Jenis penyakit........ 6
(4)Jenis penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.malaria;
2. b.demam berdarah;
3. c.chikungunya;
4. d.filariasis dan kecacingan;
5. e.schistosomiasis;
6. f.japanese enchepalitis;
7. g.rabies;
8. h.antraks;
9. i.pes;
10. j.toxoplasma;
11. k.leptospirosis;
12. l.flu burung (avian influenza); dan
13. m.west nile.
(5)Penyakit tidak menular terdiri dari antara lain penyakit tidak menular utama meliputi ;
1. a.jantung;
2. b.stroke;
3. c.hipertensi;
4. d.diabetes melitus;
5. e.kanker;
6. f.penyakit paru obstruktif kronik (PPOK).

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab menyelenggarakan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta akibat yang ditimbulkannya.
(2)Penyelenggaraan........ 7
(2)Penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya kesehatan berbasis masyarakat.

Pasal 6

(1)Terhadap jenis Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah dapat menetapkan program pencegahan dan pengendalian penyakit sebagai prioritas daerah dengan kriteria sebagai berikut:
1. a.penyakit endemis lokal;
2. b.penyakit menular potensial wabah;
3. c.fatalitas yang ditimbulkan tinggi/angka kematian tinggi;
4. d.memiliki dampak sosial, ekonomi, politik, dan ketahanan yang luas; dan/atau
5. e.menjadi sasaran reduksi, eliminasi, dan eradikasi global.
(2)Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui upaya kesehatan dengan mengutamakan upaya kesehatan berbasis masyarakat.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dapat membentuk Perangkat Daerah pelaksana teknis yang memiliki tugas dan fungsi meliputi:
1. a.penyiapan penetapan dan rekomendasi jenis penyakit yang memerlukan karantina;
2. b.investigasi terhadap tempat atau lokasi yang dicurigai sebagai sumber penyebaran Penyakit .
(2)Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan dan berkoordinasi dengan lintas sektoral terkait.

Pasal 8

(1)Berdasarkan prevalensi/kejadian kesakitan dan karakteristik Penyakit Menular, target Program Penanggulangan Penyakit Menular meliputi:
1. a.reduksi;
2. b.eliminasi; dan/ atau
3. c.eradikasi.
(2)Reduksi......... 8
(2)Reduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya pengurangan angka kesakitan dan/atau kematian terhadap Penyakit Menular tertentu agar secara bertahap penyakit tersebut menurun sesuai dengan sasaran atau target operasionalnya.
(3)Eliminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya pengurangan terhadap penyakit secara berkesinambungan di wilayah tertentu sehingga angka kesakitan penyakit tersebut dapat ditekan serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan di wilayah yang bersangkutan.
(4)Eradikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya pembasmian yang dilakukan secara berkelanjutan melalui pemberantasan dan eliminasi untuk menghilangkan jenis penyakit tertentu secara permanen sehingga tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat secara nasional.

Pasal 9

Penyakit menular yang akan reduksi, eliminasi, dan/atau eradikasi sebagai target Program Penanggulangan Penyakit Menular tertentu harus berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan.

Pasal 10

(1)Penanggulangan Penyakit dilakukan melalui upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan.
(2)Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memutus mata rantai penularan, perlindungan spesifik, pengendalian faktor risiko, perbaikan gizi masyarakat dan upaya lain sesuai dengan ancaman Penyakit.
(3)Upaya pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan faktor risiko penyakit dan/atau gangguan kesehatan.
(4)Upaya pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meniadakan sumber atau agen penularan, baik secara fisik, kimiawi dan biologi.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…