DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 79

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai pelaksanaan TJSLP yang meliputi Ketentuan Umum, Penyelenggaraan, Kelembagaan, Perencanaan dan Program, Pelaksanaan, Sistem Informasi TJSLP, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administrasi, Pembiayaan, Peran Serta Masyarakat, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 74 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas mengamanatkan kewajiban perusahaan melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perusahaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.Undang-Undang…………… SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU dan BUPATI MALINAU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2.Bupati adalah Kabupaten Malinau.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen tanggung jawab sosial yang melekat pada setiap perusahaan untuk berperan menciptakan hubungan yang serasi dan seimbang sesuai dengan nilai, norma, budaya masyarakat setempat dan lingkungan.
7.Perusahaan adalah Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah di Daerah yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam atau yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.
8.Badan…………..
8.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung, yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
9.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
10.Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat FTJSLP, adalah suatu lembaga yang terdiri dari unsur masyarakat, perusahaan, perguruan tinggi, dan Pemerintah Daerah untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan TJSLP di Kabupaten Malinau.
11.Penyelenggara TJSLP yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Pemerintah Daerah yang memiliki wewenang, tugas, dan fungsi enyelenggarakan TJSLP.
12.Pelaksana TJSLP yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah Perusahaan, BUMN, dan BUMD yang berusaha atau beroperasi di Daerah dan/atau memiliki dampak sosial atau lingkungan di Daerah.
13.Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana kerja yang disusun ke dalam program dan kegiatan tahunan atau dalam periode 1 (satu) tahun.
14.Rencana Kerja Tahunan TJSLP yang selanjutnya disingkat RKT-TJSLP adalah dokumen yang berisikan program kegiatan perusahaan selama satu tahun terkait dengan TJSLP.
15.Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar Pemangku Kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
16.Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini diselenggarakan berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.keadilan;
c.kemanfaatan;
d.keterpaduan;
e.kemitraan;
f.keterbukaan;
g.akuntabilitas;
h.partisipatif aspiratif;
i.profesionalitas;
j.kreatif dan inovatif;
k.berwawasan lingkungan;
l.keberlanjutan………
l.keberlanjutan;
m.kepentingan umum; dan
n.keseimbangan kemajuan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

a.menjamin kepatuhan perusahaan terhadap pelaksanaan TJSLP di daerah;
b.menguatkan pengaturan TJSLP yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perusahaan yang bersangkutan; dan
c.memberikan arahan kepada Perusahaan atas pelaksanaan Program TJSLP agar sesuai dengan program pembangunan Daerah yang berkelanjutan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.mewujudkan kepastian hukum bagi Masyarakat, Pemerintah Daerah dan Perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP;
b.terjalinnya hubungan baik dan sinergis antara Perusahaan dengan Pemerintah Daerah serta masyarakat yang terarah dan terintegrasinya penyelenggaran TJSLP antara Pemerintah Daerah dan Perusahaan;
c.meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi Masyarakat, Pemerintah Daerah, Perusahaan, dan pihak terkait dengan operasional Perusahaan di Daerah;
d.membangun mitigasi risiko sosial sebagai konsekuensi kehadiran perusahaan; dan
e.membangun mitigasi risiko lingkungan hidup sebagai konsekuensi kehadiran perusahaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 5

(1)TJSLP diselenggarakan pada seluruh Perusahaan yang beroperasi dan memenuhi persyaratan administrasi usaha di Daerah.
(2)TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tanggungjawab sosial dan pelestarian lingkungan.
(3)TJSLP diselenggarakan secara sistematis dan berkelanjutan dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.

Pasal 6

(1)TJSLP diselenggarakan melalui identifikasi dan verifikasi dengan melibatkan peran aktif dari perusahaan dan masyarakat di sekitar perusahaan.
(2)Identifikasi……………
(2)Identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Perusahaan dalam menyusun RKT- TJSLP.
(3)Pemerintah Daerah mengkoordinasikan penyelenggaraan TJSLP dengan perusahaan yang ada di Daerah.
(4)Dalam penyelenggaraan TJSLP Pemerintah Daerah berperan:
1. a.memberikan pemahaman kepada perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan;
2. b.menyampaikan informasi dan data guna menyelaraskan program TJSLP dengan program Pemerintah Daerah;
3. c.merumuskan sinergitas antara Pemerintah Daerah, perusahaan dan Masyarakat;
4. d.memfasilitasi terbentuknya Forum TJSLP dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan;
5. e.menyampaikan program skala prioritas pembangunan Daerah dan usulan rekapan Musrenbang Desa atau Musrenbang Kecamatan yang belum terlaksana sebagai bahan dalam perencanaan program tanggung jawab sosial perusahaan kepada FTJSLP;
6. f.memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP dengan baik dan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan; dan
7. g.melakukan pembinaan kepada masyarakat berkaitan dengan TJSLP.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan TJSLP oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

KELEMBAGAAN

Pasal 7

(1)Dalam rangka penyelenggaraan TJSLP di Daerah, Bupati membentuk FTJSLP.
(2)Pembentukan FTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan Daerah.
(3)FTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
1. a.pemerintah daerah dan DPRD;
2. b.perusahaan;
3. c.masyarakat; dan
4. d.akademisi.
(4)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diwakili oleh tokoh masyarakat dan/atau tokoh masyarakat adat.

Pasal 8

FTJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) bertugas:

a.melakukan………….
a.melakukan komunikasi dan koordinasi dengan perusahaan dalam rangka menerima rincian anggaran serta dokumen pendukung lain sebagai rencana Program TJSLP yang dituangkan dalam RKT-TJSLP;
b.menerima program TJSLP yang disusun oleh kelompok masyarakat, dan masyarakat adat, termasuk RKPD dari Pemerintah Daerah;
c.memberikan rekomendasi pelaksanaan program TJSLP kepada perusahaan dengan memperhatikan masukan dari Bupati dan DPRD;
d.menentukan jadwal untuk melakukan perencanaan pelaksanaan TJSLP.

Pasal 9

(1)FTJLSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) beranggotakan antara lain:
1. a.13 (tiga belas) orang dari unsur Pemerintah Daerah yang terdiri dari PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
  1. 1.perencanaan dan pembangunan;
  2. 2.penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu;
  3. 3.pendidikan;
  4. 4.kebudayaan dan pariwisata;
  5. 5.kepemudaan dan olahraga;
  6. 6.penanggulangan bencana;
  7. 7.pemberdayaan masyarakat desa;
  8. 8.ketenagakerjaan;
  9. 9.kesehatan;
  10. 10.lingkungan hidup;
  11. 11.sosial;
  12. 12.pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman; dan
  13. 13.perhubungan.
2. b.3 (tiga) orang anggota DPRD yang berasal dari Alat Kelengkapan DPRD sesuai penugasan dari Pimpinan;
3. c.1 (satu) orang dari unsur akademis;
4. d.2 (dua) orang dari unsur masyarakat;
5. e.lebih dari 1 (satu) orang dari unsur tokoh masyarakat;
6. f.2 (dua) orang mewakili masing-masing perusahaan, BUMD dan BUMN; dan
7. g.1 (satu) orang Asosiasi Perusahaan.
(2)Susunan Pengurus FTJSLP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai FTJSLP diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PROGRAM

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah menyusun Program TJSLP dengan mengkoordinasikan kepada seluruh perusahaan yang ada di Daerah.
(2)Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam RKPD.

Isi peraturan

Teks79PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2012