DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 19 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu mengatur mengenai kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA dan BUPATI MALUKU BARAT DAYA MEMUTUSKAN: Menetapkan : Peraturan Daerah Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Maluku Barat Daya.
3.Bupati adalah Bupati Maluku Barat Daya.
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan serta digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7.Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah sebagai bagian desa yang ada di Kabupaten Maluku Barat Daya.
8.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11.Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan dari penghasilan yang disahkan untuk diberikan serta digunakan secara teratur setiap bulannya.
12.Tunjangan adalah jumlah penerimaan/bantuan keuangan yang diberikan selain penghasilan tetap atau berdasarkan keadaan yang bersifat khusus yang diatur dalam Peraturan Desa.
13.Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

PEMERINTAH DESA

Pasal 2

(1)Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa.
(2)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
1. a.Sekretariat Desa;
2. b.Pelaksana Kewilayahan;
3. c.Pelaksana Teknis.
(3)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa, meliputi:
1. a.Sekretaris Desa yang berstatus non ASN; dan
2. b.Sekretaris Desa yang berstatus ASN.

BAB III

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

(1)Kepala Desa, Sekretaris Desa yang berstatus non ASN dan Perangkat Desa lainnya diberikan penghasilan berupa:
1. a.penghasilan tetap;
2. b.tunjangan yang sah sesuai kemampuan desa; dan
3. c.penghasilan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa yang berstatus non ASN dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diberikan setiap bulan sesuai kemampuan keuangan desa.
(3)Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa yang berstatus non ASN dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
(4)Besaran dan presentasi penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa yang berstatus non ASN dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 4

(1)Penghitungan ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
1. a.ADD yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh persen);
2. b.ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh persen);
3. c.ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh persen);
4. d.ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
(2)Pengalokasian batas maksimal sampai dengan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
(3)Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap:
1. a.Kepala Desa;
2. b.Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari penghasilan tetap kepala desa per bulan; dan
3. c.Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan paling banyak 60% (enam puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.

Pasal 5

Tunjangan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, berupa tunjangan kesehatan, tunjangan kinerja dan tunjangan lain yang bersumber dari kas desa yang ditetapkan dalam APBDesa.

Pasal 6

Penghasilan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Apabila Kepala Desa, Sekretaris Desa non ASN dan perangkat desa lainnya diberhentikan dengan hormat dan/atau telah mengakhiri jabatannya, maka dapat diberikan tunjangan penghargaan.
(2)Apabila Kepala Desa, Sekretaris Desa non ASN dan Perangkat Desa lainnya mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sehingga tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya,dapat diberikan tunjangan kecelakaan.
(3)Apabila Kepala Desa, Sekretaris Desa non ASN dan Perangkat Desa lainnya meninggal dunia, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan berupa uang duka yang diberikan kepada ahli waris yang berhak.
(4)Ketentuan pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dan ditetapkan dalam APBDesa.

Pasal 8

(1)Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang berstatus ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, diberikan penghasilan tetap berupa gaji ASN dan tunjangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Selain diberikan penghasilan tetap, Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang berstatus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c.

Pasal 9

(1)Pengaturan mengenai tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari keuangan desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(2)Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya tidak diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 10

Dalam rangka penyusunan APBDesa, pemberian tunjangan dan penghasilan lain yang sah kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat bersumber dari subsidi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015