Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A,
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C, Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A yang melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah:
Dinas Daerah, terdiri dari : 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan, 2) Dinas Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif: 3) Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, 4) Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, 5) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil: 6) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 7) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, 8) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada subPolisi Pamong Praja dan subKebakaran: 9) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, 10) Dinas Perdagangan dan Ketenagakerjaan Tipe Cc, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan ketenagakerjaan 11) Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah: 12) Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian, 13) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman, 14) Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan, 15) Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan kehutanan, d. 16) Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan pangan, 17) Dinas Perikanan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan, 18) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan,
e.Badan Daerah terdiri atas :
1) 2) 3) 4 5) 6) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang pengelolaan keuangan dan aset, Badan Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B, Melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik: Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tipe A, melaksanakan urusan penunjang Pemerintahan bidang pengelolaan perbatasan daerah.
f.Kecamatan terdiri atas :
Kecamatan Moa Tipe A, membawahi wilayah kerja : Kecamatan Pulau Letti Tipe A, Kecamatan Wetar Tipe A, Kecamatan Wetar Timur Tipe A, Kecamatan Pulau Masela Tipe A: Kecamatan Pulau Wetang Tipe A, Kecamatan Kisar Selatan Tipe A, Kecamatan Babar Barat Tipe A, Kecamatan Wetar Barat Tipe A, 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. . Kecamatan Damer Tipe A, . Kecamatan Dawelor Dawera Tipe A, 12. 13. 14. 15. 16. 17. Kecamatan Kepulauan Luang Sermata Tipe Aj: Kecamatan Kepulauan Roma Tipe A Kecamatan Kisar Utara Tipe A, Kecamatan Pulau Lakor Tipe A, Kecamatan Babar Timur Tipe A, Kecamatan Wetar Utara Tipe A.
2.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk unit Pelaksana Teknis .
10 11 (2)
(3)Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
unit pelaksanaan teknis sbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)diatur dengan Peraturan Bupati.
3.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
(1) (2) (3)
(4)(S)