DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 3 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penataan ulang terhadap perangkat daerah Kabupaten Maluku Barat Daya sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya yang telah dilakukan perubahan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu dilakukan pemisahan urusan Ketenagakerjaan dari Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang3. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6841, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841): Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6841, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841), Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402), Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477), Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun tentang Penyelenggaraan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618): Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoan Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412), 4. 5. 6. 7. 8. 10. 11. 12. 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194): Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885): Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181). 9 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA Menetapkan dan BUPATI MALUKU BARAT DAYA MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2016 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A,
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C, Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A yang melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah: Dinas Daerah, terdiri dari : 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan, 2) Dinas Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif: 3) Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, 4) Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, 5) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil: 6) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 7) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, 8) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada subPolisi Pamong Praja dan subKebakaran: 9) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, 10) Dinas Perdagangan dan Ketenagakerjaan Tipe Cc, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan ketenagakerjaan 11) Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah: 12) Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian, 13) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman, 14) Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan, 15) Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan kehutanan, d. 16) Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan pangan, 17) Dinas Perikanan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan, 18) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan,
e.Badan Daerah terdiri atas : 1) 2) 3) 4 5) 6) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang pengelolaan keuangan dan aset, Badan Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B, Melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik: Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tipe A, melaksanakan urusan penunjang Pemerintahan bidang pengelolaan perbatasan daerah.
f.Kecamatan terdiri atas : Kecamatan Moa Tipe A, membawahi wilayah kerja : Kecamatan Pulau Letti Tipe A, Kecamatan Wetar Tipe A, Kecamatan Wetar Timur Tipe A, Kecamatan Pulau Masela Tipe A: Kecamatan Pulau Wetang Tipe A, Kecamatan Kisar Selatan Tipe A, Kecamatan Babar Barat Tipe A, Kecamatan Wetar Barat Tipe A, 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. . Kecamatan Damer Tipe A, . Kecamatan Dawelor Dawera Tipe A, 12. 13. 14. 15. 16. 17. Kecamatan Kepulauan Luang Sermata Tipe Aj: Kecamatan Kepulauan Roma Tipe A Kecamatan Kisar Utara Tipe A, Kecamatan Pulau Lakor Tipe A, Kecamatan Babar Timur Tipe A, Kecamatan Wetar Utara Tipe A.
1. 2.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk unit Pelaksana Teknis . 10 11
(2)
(3)Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya. unit pelaksanaan teknis sbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)diatur dengan Peraturan Bupati.

3.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

(1)
(2)
(3)
(4)(S)

Pasal 7

Selain Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat rumah sakit umum daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara professional. Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Umum Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, serta bidang kepegawaian. Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada kepala dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian Rumah Sakit Umum Daerah. Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus, serta Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

4.Ketentuan Pasal 12, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)
(2)UPT yang telah dibentuk sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. Rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat yang telah dibentuk sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

5.Pasal 13 dihapus,
6.Pasal 14 dihapus,
7.Ketentuan Pasal 16, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (l) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Perangkat Daerah yang dibentuk sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku dan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya penataan Perangkat Daerah

(2)Penataan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila telah dilakukan pelantikan sesuai peraturan daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. ditetapkan di Tiakur '” al 3 Janvan 2024 LUKU BARAT DAYA pada BUP -. IN THOMAS NOACH RRWALT AN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2024 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA, PROVINSI MALUKU : (4 / 64/2023) PARAF KOORDINASI) Pj. Sekda : | $ Asisten Koordinasi Ff. Kabag Hukum Kabag Organisasi / BE diundangkan di Tiakur anuan 2024 xP 4 AT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA turu NOMOR 5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA NOMOR & TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA UMUM Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah yang sesuai dengan prinsip desain organisasi, maka pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah. Evaluasi dan Penataan kelembagaan Perangkat Daerah dilaksanakan dengan maksud menyelaraskan kelembagaan Perangkat Daerah clengan mandat peraturan perundang-undangan yang mengharuskan perlunya dilakukan penyesuaian pada pembentukan dan susunan organisasi Perangkat Daerah. Selain itu evaluasi dan penataan kelembagaan juga dilaksanakan dalam rangka menyelaraskan dengan kebutuhan arah dan kebijakan pembangunan Daerah. Tujuannya untuk menciptakan birokrasi yang rasional, proporsional, efektif, efisien dan tepat ukuran. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah telah mengamanatkan evaluasi perangkat daerah dilakukan 2 (dua) tahun setelah pemerintah daerah melakukan penataan struktur Perangkat. Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Selain itu, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah juga mengamanatkan untuk evaluasi kelembagaan pemerintah dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) tahun sekali. Namun sesuai arahan Berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa Instansi Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya memiliki kewajiban untuk melakukan evaluasi terhadap struktur kelembagaan yang telah ditata sejak 3 (tiga) tahun sebelumnya. sendirinya kinerja, kompetisi, kebijakan anggaran, dan pembangunan akan diuntungkan. Hal ini bisa dilakukan hanya dengan menekan belanja pegawai serta aspek-aspek di dalamnya agar terjadi penghematan, sehingga formasi belanja pembangunan meningkat. 1 Penyatuan institusi secara kelembagaan, akan menyebabkan terjadinya de-strukturisasi birokrasi atau perampingan birokrasi ini akan menguatkan sebuah kompetensi kinerja dalam satu organisasi dimana resources yang ada akan berfungsi secara optimal. Pada akhirnya organisasi tersebut menjadi kaya fungsi, dengan demikian seluruh perangkat yang ada akan memaksimalkan performnya di dalam organisasi tersebut. Selain itu, aspek pelayanan publik menjadi lebih mudah, biaya birokrasi menjadi lebih murah, dan terfokus pada satu institusi saja, sehingga pemaksimalan pelayanan publik akan tercipta pada jalur ini. Penggabungan dua institusi harus mempunyai relevansi dan domain yang hampir sama dan dalam satu rumpun urusan berikut rencana penggabungan (merger) yang akan dilakukan :
(1)Dinas Pertanian dan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan merupakan rekomendasi penggabungan dari 2 perangkat daerah yakni Dinas Pertanian sebagai perangkat daerah yang mengampu urusan Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan sebagai perangkat daerah yang mengampu urusan pangan, alasan penggabungan dua dinas ini adalah untuk meningkatkan efisiensi kerja karena dalam tataran teknis pelaksanaan tugas mengelola urusan pada dua dinas tersebut terdapat pelaksanaan tugas yang sama, baik yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian mau pun Dinas Ketahanan Pangan sehingga untuk menghindari tidak saling tumpang tindih serta efisiensi anggaran, penggabungan juga merampingkan struktur organisasi dengan mempertimbangkan perihal kebutuhan pegawai saat ini pegawai kabupaten maluku barat daya masih sangat kurang hal ini dibuktikan dengan masih ada OPD yang tidak memiliki staf pelaksana.
(2)Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan rekomendasi penggabungan dari 2 perangkat daerah yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagai perangkat daerah yang mengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan dan Permukiman sebagai perangkat daerah yang mengampu Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Perrnukiman. alasan penggabungan dua dinas ini adalah untuk meningkatkan efisiensi kerja karena dalam tataran teknis pelaksanaan tugas mengelola urusan pada dua dinas tersebut terdapat pelaksanaan tugas yang sama, baik yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum maupun Dinas Perumahan dan Kawasan Perrnukiman sehingga untuk menghindari tidak saling tumpang tindih serta efisiensi anggaran, penggabungan juga merampingkan struktur organisasi dengan mempertimbangkan perihal kebutuhan pegawai saat ini pegawai Kabupaten Maluku Barat Daya masih sangat kurang hal ini dibuktikan dengan masih ada OPD yang tidak memiliki staf pelaksana.
(3)Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan merupakan rekomendasi penggabungan dari 2 perangkat daerah yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai perangkat daerah yang mengampu urusan perencanaan dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai perangkat daerah yang mengampu urusan Penelitian dan Pengembangan. Alasan penggabungan dua badan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi kerja karena dalam tataran teknis pelaksanaan tugas mengelola urusan pada dua badan tersebut terdapat pelaksanaan tugas yang sama, baik yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah maupun Badan Penelitian dan Pengembangan sehingga untuk menghindari tidak saling tumpang tindih serta efisiensi anggaran, penggabungan juga merampingkan struktur organisasi dengan mempertimbangkan perihal kebutuhan pegawai saat ini pegawai kabupaten Maluku Barat Daya masih sangat kurang hal ini dibuktikan dengan masih ada OPD yang tidak memiliki staf pelaksana. Selanjutnya dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik mengamanatkan perlunya dilakukan penyesuaian bentuk kelembagaan Perangkat Daerah pengampu Urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Urgensi penataan kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dilaksanakan untuk menyelaraskan kelembagaan Pemerintah dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah. Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyebabkan perlu dilakukan evaluasi kelembagaan Inspektorat dan Rumah Sakit Umum Daerah untuk selanjutnya dilakukan penataan terhadap pembentukan dan susunan organisasi dengan melakukan perubahan Peraturan Daerah yang mengatur Pembentukan Perangkat Daerah. Penataan organisasi Perangkat Daerah ini juga dilakukan dengan menggabungkan urusan pemerintahan dimaksudkan untuk menciptakan perangkat daerah yang tepat ukuran, efektif dan efisien. Sebagai akibatnya diperlukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah," hal ini dilakukan agar penggunaan anggaran dapat diserap sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah, dan efektif daiam menggunakan anggaran serta sumber daya manusia yang tersedia pada perangkat daerah. Penggabungan urusan pemerintahan dilakukan sebagai langkah' konkrit untuk menghindari berbagai permasalahan misalnya untuk penyelenggaraan satu urusan, harus ada beberapa instansi yang terlibat dan berebut wewenang hal ini mengakibatkanpemborosantidak hanya dalam melakukan kordinasi namun juga pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut juga harus dilakukan, akibatnya biaya transaksi dalam pelaksanaan fungsi pemerintah menjadi sangat mahal dan boros. Selain itu, sumber daya menjadi tidak bisa dimanfaatkan secara optimal, karena adanya keterbatasan wewenang yang ada karena terbagi ke OPD lain, pada saat yang sama fragmentasi akan membentuk mentalitas sektoral (ego sektoral) yang merasa dirinya paling berhak dalam menyelesaikan suatu masalah. Situasi tersebut akan menyebabkan konflik antar lembaga menjadi tak terbendung. Pada akhirnya polarisasi ini akan menyebabkan sulitnya terjadi integrated governance dalam sektor publik. Konsep penyatuan OPD yang ada tersebut merupakan salah satu langkah konkrit penghematan anggaran pada belanja pegawai atau belanja tidak langsung dalam jangka panjang. Dengan terjadinya penghematan tersebut, maka beban APBD untuk belanja pegawai menjadi berkurang, maka secara otomatis akan menguntungkan belanja pembangunan. Atas dasar pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, perlu dilakukan evaluasi terhadap kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya di mana hasil evaluasi tersebut kemudian menjadi dasar untuk melakukan perubahan kedua terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. Il. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “ unit organisasi bersifat fungsional” adalah unit organisasi yang dipimpin oleh pejabat fungsional. Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi karena dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik maka penyebutan badan kesatuan bangsa dan politik telah disebut dalam pasal 3 pembentukan dan susunan perangkat daerah

Pasal 14

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi karena sudah disebut dalam perubahan pasal 12 ayat (1)

Pasal 16

Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA NOMOR &

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 5 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 16

Dasar hukum (4)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 25 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 16

Dasar hukum (4)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 25 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022