DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 24 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya;
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Bupati adalah Bupati Maluku Barat Daya;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
5.Staf ahli adalah Staf Ahli Bupati Maluku Barat Daya.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
7.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterahkan masyarakat;
8.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi;
9.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya;
10.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.
11.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya;
12.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya;
13.Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya;
14.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya;
15.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya;
16.Kecamatan adalah perangkat yang mempunyai wilayah kerja tertentu;
17.Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
18.Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB), adalah unsur pelaksana teknis badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 2

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, bupati harus memperhatikan asas :

a.Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
b.Intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
c.Efisiensi:
d.Efektivitas;
e.Pembagian habis tugas;
f.Rentang Kendali;
g.Tata Kerja yang Jelas, dan
h.Fleksibilitas.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah, terdiri dari : 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan; 2) Dinas Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; 3) Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga; 4) Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; 5) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 6) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 7) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 8) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran; 9) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, bidang tenaga kerja, bidang transmigrasi dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu; 10) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah; 11) Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian; 12) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan pemukiman; 13) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan; 14) Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; 15) Dinas Lingkungan Hidup Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 16) Dinas Ketahanan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan; 17) Dinas Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; 18) Dinas Perikanan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan; 19) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
e.Badan Daerah terdiri dari : 1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; 2) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang pengelolaan keuangan dan aset; 3) Badan Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi; 4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan; 5) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang penelitan dan pengembangan.
f.Kecamatan terdiri dari : 1) Kecamatan Pulau Letti, dengan Tipe A; 2) Kecamatan Wetar, dengan Tipe A; 3) Kecamatan Wetar Timur, dengan Tipe A; 4) Kecamatan Pulau Masela, dengan Tipe A; 5) Kecamatan Pulau Wetang, dengan Tipe A; 6) Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, dengan Tipe A; 7) Kecamatan Pulau-Pulau Babar, dengan Tipe A; 8) Kecamatan Wetar Barat, dengan Tipe A; 9) Kecamatan Moa Lakor, dengan Tipe A; 10) Kecamatan Damer, dengan Tipe A; 11) Kecamatan Dawelor Dawera, dengan Tipe A; 12) Kecamatan Mdona Hyera, dengan Tipe A; 13) Kecamatan Kepulauan Romang, dengan Tipe A; 14) Kecamatan Kisar Utara, dengan Tipe A; 15) Kecamatan Pulau Lakor, dengan Tipe A; 16) Kecamatan Babar Timur, dengan Tipe A; 17) Kecamatan Wetar Utara, dengan Tipe A.

Pasal 4

(1)Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
(2)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, melaksanakan urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, dan melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 5

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT);
(2)Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 6

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah;
(2)Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.

Pasal 7

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Kabupaten dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 8

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) Staf Ahli;
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, perincian tugas dan fungsi serta tata kerja Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 9

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan masing-masing Perangkat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub Urusan Bencana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 5 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 5 Tahun 2024