DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 22 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini diatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyet.purnaan sebagaimana dimakstd pada huruf s, dilakukan ager Peraturan Derah tentang Anggaran Pend~patan dan Belanja Daerah (APBD} Tahun Anggaran. 2018 tidak biertentangan dengan kepentingan umum tdan per@turan perundang-undangan yang lebih tinggi;
c.bahwa berdasarkan pertimbiahngn sebgaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malku Tengah Tahun Angg@ran, 2018;

Mengingat

1.Pasal 18 Ayat (6) Un~dang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahn 1945;
2.Und~ng-Uridang Nryor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 23 'Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Swatantra Tingkat II D~lam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lenbaran Negara Republk Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tarbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norr 1645], 3, Undang-Undang Nori1or 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih an Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme {Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 1999 Noor 75, Tarbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noior 3851);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 ten.tang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Noor 47, Tambahan Lembaran Neg~ta epublik Indonesia No[or 4286];
5.Urdang-Undang Noinor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Norr 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonor 4355];
6.Updang-Undang Nor~or 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawah Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubhik Indonesia Tahun 2004 Noor 66, Tarbahan Lembaran Negara Repubtie Indonesia Nomor 4400j; 7, Uudang-Undang Noior 2S Tahun 2004 tentarg Sistim Perencansan Pembangunan Nasional (Lembeat Negara Republik In~doiesla Tahun 2004 Noror 104, 'Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 4421j;
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahu 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pererlntah Pusat a Pererintahan D~erah (Lembarn Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaan Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Page20f15 , ' l
9.Undang-Undang Noor 28 Tahu 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Da&rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Norhor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 5049];
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahtn 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuin 2011 Notor 82, Turbahan Lembaran, Negara Republik Indonesia Nomar 5234);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daemah [Lembaran Negara Tahun 2014 Noror 244, Tambahan Leribaran Negara Noriot 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Afas Undang-Undarg Nomor 23 Tah~n 2014 tentang Pemerintahan Daer~h (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2015 Norr 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679] ;
12.Peraturan Pemerintah Noror 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilaah Kotamadya Darah Tingkat I Ambon (Lembaran Negara Republik Idndsia Tahun 1979 Noor 20, Tarbahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Noror 3137];
13.Fetaturan Pemerintah Nomor 55 Tahu 22005 ten1tang Dana Petitbangan {Lebaran Negara Republik Indonesia abun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575¢ 14, Peraturan Pemnerintah Nomor 58 Tehun 2005 tentahg Petgeiolaan Keuangan Daera.h (Lem'baran Negara Republtk Indonesia Tahun 2005 Nombr 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 45781
15.eraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penysunsn dan Penerapan Stander Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomhor 150, Tambahan Lembara,i Negara Republik Indonesia Nomor 4585;
16.Peraturan Pemietintab Noor 8 Tahun 2006 ten.tang Pelaporan Keu~ngan dan Kinerja Femeritah [Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46);
17.Petaturan Peterintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga ates Peraturan emerintah Nor~r 24 Tahun 2D04 tentang Kcdudukan Protokoler Keuangan Fimpinan dan Aggota Dewan Perwakllan Rakyat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Norr 47, Tambahan Lmbaran Negara Republk Indonesia Nomar 4712]; Page 3 0f15 I Peraturan Pemierintah Norr 65 Tahu 2010 tentang Perubahan Atas Peraturah Fereritah Nomor 56 Tahur 2005 tentang Sistim Inforrasi Keuangan Daerah [Lembaran Negara Repubhik Indonesia Tahun p01o Nomor 110, Tarnbahan Lembaran Negara Republikz Indonesia Noor 5155 Peraturan Pererintah Nomor 7f Tahu 20IO ten.tang Standar Akuntandi Pemerintaban {Lembara Negara Republtk Indonesia Tahun 2010 Nomi 123, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5165]; Peraturan residen Noor 66 Tafun 2016 tentang inciach Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahu 2017 (embaran Negara 'Tahun 2016 Nomor 153); Peraturan Menteri Dalam Negeti Nomor 13 Tahun 2006 ter tang Pedoman Pengclolaan Keungan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Noror pt Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah [Belta Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Noor 310
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Noor 3I Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Angsaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republk Indonesia Tahu 2016 Noma 874
23.Peraturan Menteri Dala Negeri Norr 80 Tahua 2015 tentang Pembentukan Pro~duk Huleum Daetah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20361; 24, Peratura Daetah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 16 Ta.bun 2009 tentang Pokok-Potok Pengelolaar Keuangan Dacrah [Lernbaran Daerah Kabupaten Malukxu Tengah Tahtn 2009 Noor 63j;
25.Peraturan Daerah Kabupaten Matuku Tengah Nomor 0l Tahun 2012 fen.tang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Nomor 107
26.Peraturan Daerah Kabu paten Maluku Tengah Norr 22 Tahu 2013 tentang Rencana Perbargunan Jangle Menengah Daerah Tahun 2013-2017 {Lerbarant Daerah Kabup~ten Maluku Tengah Tafun 2013 Nomor 159; '¢ 18. " 19. 20 • 21. • Dengan Petsetujuan Bersama DEWAN PERWAKTLAN RAKYAT DARA KABUPATEN MALUKU TENGAH Dan BUPATT MALUKU TENGAH Page 40f15 •

Menetapkan

MEMUTUSKAN ; Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKKU TNGAH TEN'TANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAI TAHUN ANGARAN 2018 Pasal 1. Anggarani Pendapatan dan Belanja Daerah Thun Anggaran 2018 sebagai berikut :

1.Fendapatan Rp. 1630.139.733.000.,
2.Belanja RD1.637.498,903.000 () Surplus/(Defisit) (Rp. 7.359.170.000, 7.359.170.000, 0- (1 0, 7.359,170.000 Rp. ED Rp. RD. Perblayaan Netto Sisa Lebih Perbiayaan Angg~ran Tahun Berken.aan
3.Pembiayaan Darrah

a.Penerimaat
b.Pengeluaran Paseal 2 (I) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalar Pasal 1 terdiri dari
a.Pendapatan Asli Daerah sejumhlah Rp. 92.014.784,000,
b.Dana Perimbangan sejumlah Rp. 1.323.400.679,000,
c.Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang &ah sejumlah RD 214.724,270,000, (2} Pendapatan Asli Daerah sebagimana dirgaksud pada ayat (1 huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :
a.Fajak Daereh s~jumlah RD. 26.000.000.000,
b.Retribusi Daerah sejumlah Rp. 19.712.298.000,
c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah Rp. 0,
d.Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sefurl~h Rp. 46.302.486.000, [3) Dana Perimbangan sebagimana dimaksud pada ayat(I) hurtuf b terdiri dari jenis Pendapatan : Page$of 15 30.000.000.000, 26,250.000.000, 158,474.270,000,Rp. Rp. Rp.
a.Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasi! Buken Pajak scjumlah Rp. 19.446,459.000, b, Dana Aloka.st Umum sejurlah Rp 965.391.210.000,
c.Dana Alokasi Khusus setumiah Rp. 338.563.010.000, () lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagirana dimaksud pada Ayat (1) huruf t terditi dari jeris Pendapatan t
a.Pendapatan Hiba sejumiah
b.Dana Bagi llAsil Pajak dari Provinsi dan Pererintah Daerah Lainnya sejum!ah
c.Dana Penyestaian dan Otonorti khusus sejumlah , Pasa 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dati
1. e.Belanja Tidak Langsunig sejumlah Rp. 1,009.837,260.132,
2. b.Bela;a Langsung sjumlah Rp 627.661.642,868,
(2)Belanja Tidak Langsung scbagaitana dimaksud pada ayat (l huruf a terdini dari jeris belanja :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp. 727.427.316.132,
2. b.Belanja Subsidi sejmlah Rp 1,400,000.000,
3. e.Belanja Hibah sejurlah Rp. 10.900.000.000,
4. d.Belanja Bartuan Sosial sejurlah Rp. 3.379.000,00,
5. e.Belarja bentuan Keuargan kepeda Propinsi'Kabupaten /Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah Rp. 252730944.000, f Belarja tidak Terduga sejumlah Rp. 14,000.000.000,
(3)Belanja Langsung vebagaimana diraksud pada ayat (I) huruf b terdiri dart jenis belanja '
1. a.Belanja Pegawai sejumlah
2. h.Belanja erang dan Jasa sjurial
3. e.Belanja Modal scjumlah Rp. Rp. R. 28.282.747,700, 261.222.429.692, 338.156.465.476, ' • Page 60f15 ---- Pasalt 4 (l) Pembiayaan Daerah sebagaimana dintaksud dalami Pasal 1 terdir; dart
4. a.Penerimaan, sciumlah Ro 7.359.170,000,
5. b.Pengelaran sejumlah Rp. 0,
(2)Penertmaan sebagaimaha dimaksud pada ayat (1] huruuf a terdirt dar] jenis Pembiaya~ri SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya Rp. 7.359.170.000,
(3)Pengeluaran sebagairara dimaksud pada ayat (I) huruf b terdiri dari jenis Perbiayaan Fenyertaan Modal ((nvestasi, Pererfntah Daerh seiumlah Rp. 0, Pas] 5 Uralan [ebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja DJaerah sebagaimana dimaksud dalam Pesa! 1, tercartu dalam Lampiran yang merupakan begin yang tidak terpisahkan dari Fera(uran Daerah ini, terdii de

1.Lampiran I Ringkasan APBD;
2.Lampirah I Ringkasari APD mehurtut Urusan Pemerintahan Deerah dan Organieagt
3.Lampiran III Rincian APBD meiurut Urusan Peterintahan Daerah, Organisasi, Pendapatn, Belanja dan Pembiayaan; • Lampiran IV Relk~pitlast Belania menurut Ursan Pemtintahan Daerah, Organisasi, Program den Kegiatan ,.
5.Lampiran V
6.Lsmpiran VE
7.Lampiran VII 8 . Lem pi ran VEIL 9, Lampiran IX
10.Lampiran X I1.Lampiran XT Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dean keterpaduani Urusan Pererintaha Daerah dan ungsi dalam kerangla Pengelolaan Keuangan Negara; Dafterulah Pegawai per Golongan dan per Jabatan; Daftar Piutang Daeral; Daftat Penyertaan Modal (Investasi] Daerah; Dafar Perliraan Penerbahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Dattar Perkirean Perambahan dan Pengurangan Asct Latrnyea, Daftar Kegiatan-kegiatan tabun anggaran sebefurnya yang bclum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahuni anggaran ini; Page 7!15 " _ 12.Lamp~ran XII
13.Lampiran XIE Daftarr Dana Cadangan Daerah; Daftar Pinjsman Daerah dan Obligasi Daerah, • - •·. Pas! 6 (l) Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah dapat melakukan pengeinaran yang belum tersedia anggarannya dengan mehgeluarkan Peraturan Bupati Mendahulut, yang selanjutnya dfusulkan dalam Rancangan Perubahan ABD 2) Keadan darurat sebagalmana dimaksud pada ayat (l} sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut

a.Bulan merupakan kegiatan norme dan aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
b.Tidak diharap'an terjadi secara berulang;
c.erada ihar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
d.Mertiliki damnpak yang signifkan terhadap anggaran dalam rangka pemulfhan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(3)Kriteria blanja untuk keperluant mendesak sebagaimans dimaksud pada ayat (l} mencakup :
1. a.Program dan Kcgiatan Pelayanan Dasar Masyarnkat yang anggarannya belum tersedla atau tidak cukup tersedia dalam tahun anggaran yang berkenaa; . •
2. b.Program den Kegatan DAK dan/atau pesifik grant lainnya yang bersumber dari trans;er ke da~rah dalam APBN;
3. c.Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditumncd'a akan menimbuikan kerugian yang lebih besar bagi Peerirth Daerah dan masyarakat.

Pasal 7

(I} Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagairana dimaksud pada Pasal 6 ayat [I) dapat menggunalan Belarja Tidak Terduga pada APBD tahun berkenaan;

(2)Kriteria belanja untuk keperluan keadaan darurat sebagaimara dimakstd pada ayat [l], mencakup:
1. a.Bercana Alan; Page8of1s h Bencana Sosial seperti wabah penyakit menular/ pendemi; c Penanganan kerusuhan diluar kematipua kendeli Pemerintah Daerah yang dapat, mengencan stabilitas penyelerggaraan Pemerinth Daerah. 3) Dalam ha! belaja tidak terduga tidak mencukupi untuk membiayai kriteria belanja sebagaimana diraksucl ayat (2], dapat dilakukan dengani cara?
2. a.Menggutiskan dana dari hiasil penjadwclan uling capaian target kinerj program an kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berkenean;
3. b.Meranfaatkan uang kas yang tersedia

Pasal 8

(1)Pendataan keadaan darurat sebagairana dimaksud dalarm Pagal 6 ayat (2) dapet dilakukan dengpn menggunakan Belanja Tidak tenduga secara langsung dan atau melakukan pergeseran dani Belanja Tidae Terduga menjadi belanja Lengsung dala bentuk program dan Kegiatan pada Satan Koria Peraigkat Daerah (SKPD] teknis;
(2)Pelaksaaa pengeluaran Belanja Tidal Terduga dengan cara melakukan pergeserah dari elanja Ty4A Teruga menjadi Belanta Langstrng dalam bentuk program dan kegiatah pada SKPD teknits, terlebih dahut itetepkan dalam Peoraturan Bupati rehdahului Penetapan Perubahan APBp {3) Pelaksar~ant penanganan keadaan darurat yang dilakukan sebelum Perubahan APBD, diusulkan deit Rancangan Perubahan APBD an di~nglean dalam DPPA 3PD, sedanigkan btla dilakcukan setea Perubahan APD dapat disampatkan dalam Laporan Realisagi Arggaran (LRA

Pasal 9

Bupati Menetapkan Peraturan tentgang Penjabaran Anggaran Pendspatan dan Belarja Daerah sebagal Landasan Operasional Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belania Dae;ah Page 9 ol15 ABUA

Pasal 10

Peraturan Daerah ini rulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pongundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatatnya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah. Ditetapkan di Masohi pada tanggal 22 Desember 2017 .4f DUPATI MALUKU TENOAH/ Diundangkan di Masohi pada tanggal a2 Desember 2017 fPlt. SEl(RETAR)S DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH RAKIB SAHOBAWA LEMBARAN DAERAH KAEUPATEN MALUKU TENOAH TAHUN 2O17 NOMOR 18& NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH, PROVINSI MALUKU: • .. Page 10 of15 • Saliran sesuai dengan aslinya KEPALA ASIAN HUKUM KABUPATEN MALUKU TENGAH M TUAIKYA,SH, MH NIP, 196507 200003 1 003 • Page90f 13 I. UMUM PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH NOMOR 04 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGOARAN 2018 • • Dalam rangka pelaksanan kewenangan Pererfntah Daerah scbagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Noror 23 Tah&n 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diikeuti dengan Peraturan Femerintah Nomor 18 Tahu 2016 te1tang Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017 Berta Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana diat% dalam Feraturan Menteri Dalam Negeii Nomor 13 Tahu 2006 tentang Pedoran Pengelolaan Keuangan.Darrah, tHrabu hak dan kewafiban daerah yang harus dirumuska den/atau dilaksanakain oleh Pemerintah D~erah yang melputi aspek perencanaan, penganggaran dan pertangungiawaban yang disetujui bers~rha antara Kepala Daerah dan DR serta ditetapkan dengan Peraturan Dderah oleh Kepala daerah setelah disetui oleh Guberhur untuk d~aksanakan sesuai peraturan perundadng-un@dang~n fang belaku selama satu (l] tahuh anggaran, Bcberapa peraturan perundang-undangan yang mcniadi acuan penyusunan Peraturan Daerah tentang App Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017 adalah sepetti Peraturan Menteri Dalarm Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Fedoman Penyusunan APBD Tau Anggaran 2018, Peraturan Mettert Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Norr 3 Tahun 2011 tertar.g Pedoman Pemberian Hibah dan Bantu~n Sosia yang bersumber dari APBD, Nota Kesepakatan anatara Pemerintah Kabupaten Mankau Tengah deingan Dewan Perwallan Rakyat Darah Kabupaten Malaku Tengah Pae 12 f 15 • • Nomtor 903/09/NK/2017 dan Nomr 170/44/2017 Tahu 2017 tcntang Kebliekan Umumn APBD an Nata Kesepala«, enatara Pomerinta.h Kabupaten Maluku Tengah dengan Dewan Perakdlan Rakyat Daerah Kabupaten Malku Tenge Nomor 910/08/NK/2017 dan Noor 170/45/2017 Tahun 2017 tentang Pt&rits dan Plapon Angguran Tar Anggaran, 2018. Prada prirsipnya Peraturan Daerah tentang APBD Letupakca manifestasi retc~na strategis RJMD, R D, Rengtra a Reicana Kcrja SKPD untuk membangun Kabupaten Maluku Teigah selama S tahuun. Bahwa Peraturan Daerah tentahg Anggaran Pendapatan la Del~hja Daerah Tahun Atggaran 2017 oerupakan perwujudan ari Rencana eea Peterintah Daera.h Tahu 2017 yang diiabarkan kedalam Kebtjakan Umum APBD senta Prioritas dsn PLuton Anggua Tahun Anggaran 207 yang telsh disepakati bereams antara Pererintah Daerah dengan Dewan Peral&ilan Rakyat Daerah pada fanggal 20 DeBerber Tahun 2017; Berdasarkan pokok-pokok pikiran yang djelaskan diatas maka aspek-aspek yang monjadi nuatan pad Peraturan Daerah in] terdiri dari.

i.Pendapatan Daerah Pendapatan daerah merupakan perkiraan-perkiran teiitag sumber-sumber penerimaan daerah yang dapat dihlal ddngan tang untuk mendanai program dan kegatan pemerintah dacrah selare satu (1) tahun anggaran Penapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas daerah, yang merupakan hak daeh d@lam satu (l) tahuni anggarsn yang tidak perlu ibayar kerbali oleh daerah. Pendapatan Daerah sebagafmana dijelaskan diatas bcrsumber der:
e.Pendapatan Asli Daerah;
b.Dana Perimbangan; dan
c.Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
1. 2.Belanja Daerah Berdasarkan Undang-Undang Norr 23 Tahu 2014, belanja daerah digunakan tntuk pelakganaan trusan pemerintahan konguren yang menjadi lewenanger daerah yang terdii atas urusan pemerintahan wajib dan ruse pemerintahan pilihan, Belanja da~rah terse but diprioritaskar untuk merdan~i urusan pemerintahan wgjib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan stand~r p~layanan minimal serta berpedoman pada stander teknis dan harg~ satan regional sesuai denganketentuan peraturan perundang-undngan Page 130f15 Bclanja daerah untuak ~rusan pemerintahan wajib yeng tidak terkait dengan pclayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analists standar belaria d~n standar harga satuan regional Belanja daerah terdiri dari:
a.Belanja Ti~iak Langsung;
b.Belanja Lamgsung;
1. 3.Pembiayaan Daerah Perubiay~an daerah merupakan sumber pendanaan untuk menutupi depisit anggaran dikrenakan anggaran belanja lebih besar da pada anggaran pendapatan daerah yang tersedia dalam APBD, Surplus ~tau defisit APBp adalah selisih antara snggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daereh, Pembiayaan Daerah terdin, dari :
a.Peer[imaant Perhbisyaan Daerah; dean b, Pengeluaran Pembiayan Daerah; I PASAL DEMI PASAL Pesal 1 Cukup Jelas

Pasal 2

Cuknp Jelas Pasa 3 Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas ' Page 14 of15.. J •

Pasal 6

Cukup Jelas • Cukup Jelas Pasal 8 ; Kead~an Daruurat yang dimalsud dale pesal iri adalah keadaan dimans pada suatu seat tertentu terjadi bencana dan/atan musibah yang berdampak sosia! seris dean membutuhkan penangaban cepat, tepat oleh pererintah daerah segera mtngkiri, jika tidal berdampak sangat buruk terhadap masyarakat dan pemerintah daerah.

Pasal 9

Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 9

Dasar hukum (7)

Uud

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2003

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Daerah Kabupaten Matuku Tengah Nomor 0l Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 9

Dasar hukum (7)

Uud

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2003

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Daerah Kabupaten Matuku Tengah Nomor 0l Tahun 2012