DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 264), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 2 Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 3);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara dari Wilayah Kota Tual ke Wilayah Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5227);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA dan BUPATI MALUKU TENGGARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Maluku Tenggara;
2.Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara;
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
5.Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
9.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 3 Kabupaten Maluku Tenggara;
10.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara;
11.Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara;
12.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
13.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
14.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Satpol PP dan Damkar adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Maluku Tenggara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
15.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP dan Damkar adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Maluku Tenggara;
16.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
17.Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
18.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yang dipimpin oleh Camat;
19.Camat adalah Kepala Kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara;
20.Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Maluku Tenggara;
21.Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
22.Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
23.Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Tekis Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
24.Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
25.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
26.Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Maluku Tenggara.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
c.Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, terdiri dari :
1. 1.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. 2.Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
3. 3.Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
4. 4.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan; 4
5. 5.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
6. 6.Dinas Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
7. 7.Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
8. 8.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
9. 9.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
10. 10.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
11. 11.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika dan bidang Persandian;
12. 12.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan;
13. 13.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
14. 14.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
15. 15.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran);
16. 16.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
17. 17.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
18. 18.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
19. 19.Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan (untuk wilayah kepulauan);
20. 20.Dinas Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
21. 21.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta bidang Pertanahan;
22. 22.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan;
23. 23.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi.
e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
2. 2.Badan Pengelola Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
3. 3.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan;
4. 4.Badan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; 5
5. 5.Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 3

(1)Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Kecamatan Kei Kecil dengan Tipe A;
2. b.Kecamatan Kei Kecil Timur dengan Tipe A;
3. c.Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan dengan Tipe A;
4. d.Kecamatan Kei Kecil Barat dengan Tipe A;
5. e.Kecamatan Hoat Sorbay dengan Tipe A;
6. f.Kecamatan Manyeuw dengan Tipe A;
7. g.Kecamatan Kei Besar dengan Tipe A;
8. h.Kecamatan Kei Besar Selatan dengan Tipe A;
9. i.Kecamatan Kei Besar Selatan Barat dengan Tipe A;
10. j.Kecamatan Kei Besar Utara Timur dengan Tipe A;
11. k.Kecamatan Kei Besar Utara Barat dengan Tipe A.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, dilakukan berdasarkan asas :

a.intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
b.efisiensi;
c.efektivitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata kerja yang jelas; dan
g.fleksibilitas.

BAB III

KELURAHAN

Pasal 6

(1)Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
(2)Kelurahan dibentuk dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
(3)Kelurahan dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku Perangkat Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Camat.

BAB IV

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 7

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
(2)UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya. 6

Pasal 8

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten di Bidang Pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten.
(2)Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berbentuk Satuan Pendidikan Formal.

Pasal 9

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2019