DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 26 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai produk hukum daerah, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang- SALINAN 2 Undang);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 3);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara dari Wilayah Kota Tual ke Wilayah Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5227);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 3
8.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 449);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
15.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku 4 Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 218); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA dan BUPATI MALUKU TENGGARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Maluku Tenggara;
2.Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara;
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
5.Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
8.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
9.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
10.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tenggara;
11.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
12.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yang dipimpin oleh Camat;
13.Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai 5 perangkat Kecamatan;
14.Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Maluku Tenggara;
15.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Daerah dan Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
16.Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Maluku Tenggara.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
2. 2.Dinas Kebudayaan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
3. 3.Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
4. 4.Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
5. 5.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
6. 6.Dinas Sosial Daerah Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
7. 7.Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. 8.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
9. 9.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
10. 10.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
11. 11.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal; 6
12. 12.Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
13. 13.Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian, bidang Perdagangan, dan bidang Ketenagakerjaan;
14. 14.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik;
15. 15.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan bidang Pertanahan;
16. 16.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
17. 17.Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan (untuk wilayah kepulauan);
18. 18.Dinas Lingkungan Hidup Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
19. 19.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan, dan bidang Pertanian;
20. 20.Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan; dan
21. 21.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan, dan bidang Perpustakaan.
e.Badan Daerah, terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
2. 2.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; dan
3. 3.Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
f.Badan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang lainnya, terdiri dari :
1. 1.Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
2. 2.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 3

(1)Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah. 7
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kecamatan Kei Kecil Tipe B;
2. b.Kecamatan Kei Kecil Timur Tipe B;
3. c.Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan Tipe B;
4. d.Kecamatan Kei Kecil Barat Tipe B;
5. e.Kecamatan Hoat Sorbay Tipe B;
6. f.Kecamatan Manyeuw Tipe B;
7. g.Kecamatan Kei Besar Tipe B;
8. h.Kecamatan Kei Besar Selatan Tipe B;
9. i.Kecamatan Kei Besar Selatan Barat Tipe B;
10. j.Kecamatan Kei Besar Utara Timur Tipe B;
11. k.Kecamatan Kei Besar Utara Barat Tipe B.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

KELURAHAN

Pasal 5

(1)Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
(2)Kelurahan dibentuk dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD.
(2)UPTD dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
(3)Pembentukan UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat UPTD di bidang Pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten.
(2)Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal.

Pasal 8

Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat UPTD di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagai 8 unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.

BAB V

STAF AHLI BUPATI

Pasal 9

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu 3 (tiga) Staf Ahli Bupati.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Staf Ahli Bupati ditetapkan dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati tentang UPTD dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2016