DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamasa Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. RPJPD Kabupaten Mamasa merupakan penjabaran dari Tujuan Pembangunan Kabupaten Mamasa yang ditetapkan dalam bentuk perumusan Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah Kabupaten Mamasa. RPJPD digunakan sebagai acuan untuk menyusun RPJMD yang memuat visi, misi dan Program Prioritas kepala Daerah/Wakil kepala Daerah;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional, Perencanaan Pembangunan Jangka panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Nomor 24 Tahun 2002, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 4186);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
4.Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiPembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RancanganPeraturan Daerah tentang Rencangan Pembangunan JangkaPanjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA dan BUPATI MAMASA MEMUTUSKAN: Menetapkan: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang – Undang ini yang di maksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamasa.
2.Bupati adalah Bupati Mamasa.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Mamasa.
4.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
6.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025– 2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045);
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan pedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
9.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

(1)Program Pembangunan Daerah Periode 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD Kabupaten Mamasa dengan memperhatikan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
(2)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJPD Kabupaten Mamasa merupakan penjabaran dari Tujuan Pembangunan Kabupaten Mamasa yang ditetapkan dalam bentuk perumusan Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah Kabupaten Mamasa.

Pasal 4

RPJPD digunakan sebagai acuan untuk menyusun RPJMD yang memuat visi, misi dan Program Prioritas kepala Daerah/Wakil kepala Daerah;

Pasal 5

(1)Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan Rencana Pembangunan Daerah, Bupati yang sedang menjabat pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun pertama pemerintahan Bupati Berikutnya;
(2)RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPJPD.
(2)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa. Ditetapkan di Mamasa pada tanggal 11 April 2025 BUPATI MAMASA, ttd WELEM SAMBOLANGI Diundangkan di Mamasa pada tanggal 11 April 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA, ttd MUHAMMAD SYUKUR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2025 NOMOR 02 REGISTER PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 11 TAHUN 2025

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamasa Nomor 2 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamasa Nomor 4 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamasa Nomor 4 Tahun 2025