DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 14 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Mamasa

regulasi_utama

Ringkasan

dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai Ruang Lingkup Jamaah Haji, Pembiayaan, dan Peran serta Tugas Pihak Terkait.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi jamaah haji agar dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan aman, nyaman, tertib, lancar dan tepat waktu;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, transportasi jamaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembiayaan Transportasi Jamaah Haji. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 2
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5345);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2006 Nomor 91). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA dan BUPATI MAMASA 3 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH PEMBIAYAAN TRANSPORTASI JAMAAH HAJI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Mamasa.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamasa.
3.Bupati adalah Bupati Mamasa.
4.Jamaah Haji adalah Jamaah Haji Kabupaten Mamasa.
5.Jamaah Haji yang sudah pernah melakukan Ibadah Haji adalah Jamaah Calon Haji yang kembali mendaftarkan diri sebagai Jamaah Haji pada tahun pelaksanaan haji yang sedang berjalan.
6.Biaya Transportasi Haji Dari Daerah Asal ke Embarkasi dan Dari Debarkasi ke Daerah Asal yang berada diluar tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa adalah biaya transportasi yang diperuntukan kepada Jamaah Calon Haji yang telah melakukan ibadah haji pada tahun - tahun pelaksanaan haji sebelumnya.
7.TPHD adalah Tenaga Pemandu Haji Daerah yang ditugaskan oleh Pemerintah Kabupaten Mamasa melalui Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamasa.
8.TKHD adalah Tenaga Kesehatan Haji Daerah yang ditugaskan oleh Pemerintah Kabupaten Mamasa melalui Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Mamasa atas koordinasi dengan Kepala SKPD terkait.
9.Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah adalah Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah Kabupaten Mamasa adalah biaya yang digunakan untuk kebutuhan pelaksanaan ibadah haji daerah Kabupaten Mamasa.
10.Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jamaah Haji dari Daerah Asal Ke Embarkasi dan dari Debarkasi Ke Daerah Asal.
11.Biaya Transportasi Jamaah Haji adalah Biaya Transportasi Dari Daerah Asal Ke Embarkasi dan atau Dari Debarkasi Ke Daerah Asal.
12.Daerah Asal adalah Kabupaten Mamasa tempat Jamaah Haji melaksanakan prosesi pemberangkatan ke Embarkasi.
13.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkungan Kabupaten Mamasa.
14.Instansi adalah Kementerian Agama Kabupaten Mamasa.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Mamasa.
16.Prosesi pemberangkatan dan pemulangan Jamah Haji adalah rangkaian kegiatan dalam rangka mengantar Jamaah Haji Daerah Asal Ke Embarkasi dan menyambut kedatangan Jamaah Haji dari Debarkasi Ke Daerah Asal.
17.Pengawalan Jemaah Haji adalah rangkaian kegiatan pengamanan Jemaah Haji dan barang bawaan untuk menunjang kelancaran dan keamanan selama pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji.
18.Kartu Tanda Penduduk adalah Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP). 4

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Azas Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah adalah berdasarkan azas keadilan, profesional, akuntabel dan transparan.
(2)Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan bagi Jamaah Haji daerah agar dalam pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib, dan lancar.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1)Jamaah Haji adalah Jamaah Calon Haji yang berasal dari Kabupaten Mamasa.
(2)Jamaah haji yang berasal dari Kabupaten Mamasa sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diatas adalah Jamaah Calon Haji yang dapat menunjukkan persyaratan sebagai warga Kabupaten Mamasa.
(3)Persyaratan sebagaimana maksud ayat (2) diatas adalah memiliki Kartu Tanda Penduduk yang dibuat minimal 3 (tiga) tahun sebelum mendaftarkan diri sebagai Jamaah Calon Haji Kabupaten Mamasa.
(4)Dalam masa tenggang daftar tunggu calon jemaah haji Kabupaten Mamasa tidak lagi terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Mamasa maka haknya sebagai calon jemaah haji Kabupaten Mamasa gugur.

Pasal 4

(1)Untuk kelancaran penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah Bupati membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah (PPIHD) dengan melibatkan unsur dari SKPD dan/atau instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas merencanakan, melaksanakan mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah.

Pasal 5

(1)Bupati dapat mengangkat petugas yang menyertai Jamaah Haji, yang terdiri atas:
1. a.Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD); dan
2. b.Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD).
(2)Seleksi calon petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan direkomendasikan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diusulkan oleh Dinas Kesehatan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diusulkan kepada Gubernur untuk memperoleh kuota keberangkatan.
(5)Jumlah petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kuota Jamaah Haji. 5

Pasal 6

(1)Biaya Transportasi Jamaah Haji meliputi :
1. a.biaya transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal;
2. b.biaya transportasi Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah (PPIHD);
3. c.biaya transportasi Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD);
4. d.biaya pelayanan pengawalan jamaah haji dari embarkasi dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal;
(2)Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan data jamaah haji dari Kantor Kementerian Agama;
(3)Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali setiap tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 7

(1)Biaya transportasi haji sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dikelola oleh PPIHD.
(2)PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan Laporan pertanggungjawaban Biaya Transportasi Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, paling lama 3 (tiga) bulan setelah pemulangan Jamaah Haji.

BAB V

PERAN DAN TUGAS

Pasal 8

(1)Bupati selaku Pemerintah Daerah berperan sebagai Penanggung Jawab seluruh rangkaian Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah Kabupaten Mamasa.
(2)Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah (PPIHD) Kabupaten Mamasa bertugas untuk Mengkoordinir seluruh Petugas Haji Daerah serta seluruh rangkaian Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah Kabupaten Mamasa yang selanjutnya dipertanggung jawabkan kepada Bupati Mamasa.
(3)Tim Pemandu Haji Daerah atau TPHD adalah Tim yang dibentuk untuk memandu serta membimbing Jamaah Calon Haji sebelum penyelenggaraan pemberangkatan haji.
(4)Tim Kesehatan Haji Daerah atau TKHD adalah Tim yang dibentuk untuk melakukan Test Kesehatan terhadap Jamaah Calon Haji
(5)TPHD dan TKHD selanjutnya akan bertugas mengawal dan mendampingi pemberangkatan Jamaah Haji Dari Kabupaten Mamasa menuju Mekkah hingga kembali ke Kabupaten Mamasa. 6

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

PPIHD yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(2), dan TPHD dan TKHD yang tidak melaksanakan tugasnya sebagai pemandu haji dan sebagai petugas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) diberikan sanksi administrasi, yaitu :
1. a.Teguran lisan
2. b.Teguran tertulis atau
3. c.Pemberhentian dari keanggotaan PPIHD, TPHD, atau TKHD.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

Setiap orang yang memerintahkan dan atau memfasilitasi untuk mendaftarkan calon jemaah haji yang diketahui bukan penduduk Kabupaten Mamasa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2008