DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 11 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam PERDA ini diatur mengenai tujuan penetapan RIPPARDA, ruang lingkup dan jangka waktu perencanaan, serta objek dan daya tarik wisata di daerah. Diatur mengenai strategi pengembangan pariwisata, pelaksanaan dan pengendalian.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan perlu

Menetapkan

menetapkan Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Mamasa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
2. 3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. 4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. 5.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
5. 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
9. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. 11.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. 12.Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor Kepariwisataan 012/KP/IV/2001 tentang Pemberian Perizinan Usaha Kepariwisataan;
12. 13.Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan kabupaten Mamasa Sebagai Destinasi Pariwisata Unggulan;
13. 14.Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2005-2025;
14. 15.Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Mamasa tahun 2015-2035;
15. 16.Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA Dan BUPATI MAMASA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN MAMASA TAHUN 2017-2025;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Mamasa;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamasa;
3.Bupati adalah Bupati Mamasa;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5.Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata;
6.Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata;
7.Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut;
8.Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata, Obyek dan Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disebut ODTW adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata;
9.Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau penyediaan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait dengan bidang tersebut;
10.Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah daerah yang dikembangkan sebagai tujuan wisata Kabupaten Mamasa;
11.Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah yang selanjutnya disingkat RIPPARDA adalah rumusan pokok-pokok kebijaksanaan perencanaan dan pemanfaatan pembangunan pariwisata di daerah yang didalamnya mencakup aspek ketataruangan, usaha pariwisata, faktor penunjang dan pengembangan kepariwisataan secara berlanjut dan berwawasan lingkungan;

BAB II

AZAS, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Asas RIPPARDA meliputi :

1.Manfaat pelestarian, yaitu melestarikan nilai sosial budaya daerah dan kekayaan alam yang berfungsi sebagai Obyek Daya Tarik Wisata serta pendukung pengembangan kepariwisataan itu sendiri;
2.Keterpaduan yaitu penciptaan pengaturan bagi semua sektor pembangunan terkait demi keselarasan, keserasian dan keseimbangan secara menyeluruh di daerah;
3.Berkelanjutan yaitu menegakkan prinsip secara ekonomis, lingkungan, sosial budaya dan sumber daya yang dimanfaatkan agar kepentingan kehidupan kepariwisataan dapat dilakukan dalam lingkup yang cukup memadai;
4.Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yaitu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat untuk dapat mendukung pembangunan kepariwisataan di daerah;

Pasal 3

Tujuan Penetapan RIPPARDA adalah :

1.Memberikaan gambaran secara komprehensif mengenai pengembangan potensi pariwisata daerah yang meliputi obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana wisata dan usaha jasa pariwisata;
2.Memberikan pedoman tentang perencanaan yang dibutuhkan dalam pembangunan kepariwisataan di daerah yang mengakomodasikan isu-isu strategis dan perkembangan aktual secara terintegrasi dan sinergis sehingga pariwisata dijadikan alat dalam mencapai kesejahteraan secara berkelanjutan;
3.Menyikapi peluang pembangunan kepariwisataan di daerah sejalan dengan perkembangan Pemerintah Daerah; dan
4.Memberikan arah kebijakan dalam membangun kepariwisataan yang didasari oleh kebijaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 4

Sasaran RIPPARDA adalah :

1.Tersusunnya suatu konsep pengembangan kepariwisataan daerah, yang dilandasi pendekatan perencanaan dan isu-isu strategis yang terkait dengan pengembangan pariwisata Mamasa;
2.Teridentifikasinya kawasan wisata unggulan daerah dan obyek wisata unggulan daerah sesuai kriteria yang ditetapkan; dan
3.Tersusunnya arah kebijakan dan strategi pengembangan kepariwisataan daerah serta indikasi program pengembangan kepariwisataan di setiap kawasan wisata unggulan daerah.

Pasal 5

Fungsi RIPPARDA adalah :

1.Sebagai pedoman pembinaan dan pengembangan kawasan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata, sarana dan prasarana wisata, pemasaran wisata, promosi, kelembagaan kepariwisataan, sumber daya manusia kepariwisataan, serta investasi pembangunan di bidang kepariwisataan;
2.Sebagai pedoman bagi pengawasan dan pengendalian pengembangan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata;
3.Sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan daerah sub sektor pariwisata; dan
4.Sebagai penjabaran pemanfaatan ruang sub sektor kepariwisataan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamasa.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN Ruang Lingkup

Pasal 6

(1)Ruang lingkup RIPPARDA terdiri atas :
1. a.Ruang lingkup wilayah;
2. b.Ruang lingkup pekerjaan; dan
3. c.Ruang lingkup substansi.
(2)Ruang lingkup wilayah RIPPARDA adalah daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah darat dan laut;
(3)Ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b memfokuskan pada perencanaan satu atau beberapa obyek wisata yang menjadi atau akan menjadi unggulan daerah;
(4)Ruang lingkup substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi :
1. a.kebijaksanaan makro dan mikro pariwisata daerah;
2. b.objek dan daya tarik wisata (ODTW);
3. c.sarana dan prasarana pendukung wisata;
4. d.karakteristik pasar wisatawan;
5. e.kawasan wisata unggulan dan prioritas pengembangan wisata; dan
6. f.kebijaksanaan, strategi dan program pengembangan kepariwisataan. Jangka Waktu

Pasal 7

Jangka waktu RIPPARDA adalah 10 (sepuluh) tahun.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA

Pasal 8

Kebijakan sektor pariwisata daerah, meliputi :

1.Peningkatan mutu sarana dan prasarana serta pelayanan jasa pariwisata dan jasa penunjang dengan tetap memelihara kebudayaan daerah;
2.Pembinaan pelestarian peninggalan sejarah dan promosi obyek-obyek pariwisata yang dilakukan sesuai dengan perkembangan kepariwisataan; dan
3.Kegiatan kepariwisataan diarahkan untuk penggalian obyek wisata baru.

Pasal 9

Sasaran pengembangan pariwisata daerah, adalah :

1.Terkelolanya seluruh potensi pariwisata secara lebih profesional dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan pengusaha yang sejalan dengan kepentingan penataan ruang, peningkatan pendapatan asli daerah, pengembangan seni dan budaya daerah serta pelestarian lingkungan;
2.Menjadikan Kabupaten Mamasa menjadi daerah tujuan wisata regional Sulawesi Barat;
3.Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong penggunaan produk lokal;
4.Menjadikan kegiatan pariwisata menjadi kegiatan masyarakat dan pemerintah; dan
5.Menjaga kelestarian serta memupuk rasa cinta alam dan budaya serta memperhatikan nilai-nilai agama.

Pasal 10

Strategi kebijakan dalam pengembangan pariwisata, adalah :

1.Pengembangan dan penataan obyek serta daya tarik wisata dan menggali obyek dan daya tarik wisata baru;
2.Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan;
3.Meningkatkan promosi kepariwisataan untuk mewujudkan daerah sebagai tujuan wisata;
4.Meningkatkan pendidikan dan latihan kepariwisataan guna lebih terampil dan mampu bagi tenaga usaha pariwisata dan aparat terkait;
5.Menggali, melestarikan dan mengembangkan seni budaya daerah serta memelihara dan melestarikan benda-benda purbakala sebagai peninggalan sejarah dan aset daerah;
6.Meningkatkan peranan sektor pariwisata sebagai lapangan kerja, sumber pendapatan daerah dan masyarakat;
7.Melestarikan dan menertibkan sarana transportasi berciri khas daerah yang berdimensi wisata.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009