DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 24 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Mamasa

regulasi_utama

Ringkasan

dalam PERDA ini diatur mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Mamasa.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa sesuai kedudukan, tugas dan fungsinya mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA dan BUPATI MAMASA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAMASA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Mamasa
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mamasa
3.Bupati adalah Bupati Mamasa
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa;
5.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa;
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa;
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa;
8.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa;
9.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Mamasa;
10.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Mamasa;
11.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Mamasa;
12.Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
13.Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
14.Staf Ahli adalah unsur pembantu Bupati sesuai dengan keahliannya;
15.Kecamatan adalah bagian dari wilayah daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas :

a.Unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
b.Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
c.Efisiensi;
d.Efektivitas;
e.Pembagian habis tugas;
f.Rentang kendali;
g.Tata kerja yang jelas; dan
h.Fleksibilitas.

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah Kabupaten Mamasa, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
2. 2.Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi dan bidang Tenaga Kerja;
3. 3.Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. 4.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
5. 5.Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
6. 6.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
7. 7.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan bidang energi dan sumber daya mineral;
8. 8.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub Pol PP) dan bidang (sub Kebakaran);
9. 9.Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan;
10. 10.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan;
11. 11.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
12. 12.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan;
13. 13.Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
14. 14.Dinas Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
15. 15.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
16. 16.Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika dan bidang Persandian;
17. 17.Dinas Pemuda dan Olah Raga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
18. 18.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan;
19. 19.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
20. 20.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
21. 21.Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
22. 22.Dinas Perikanan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan.
e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang Keuangan;
2. 2.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang Perencanaan Pembangunan dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
3. 3.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe B menyelenggarakan fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
f.Kecamatan terdiri dari :
1. 1.Kecamatan Aralle dengan Tipe A
2. 2.Kecamatan Balla dengan Tipe A
3. 3.Kecamatan Bambang dengan Tipe A
4. 4.Kecamatan Buntumalangka Tipe A
5. 5.Kecamatan Mamasa Tipe A
6. 6.Kecamatan Mambi Tipe A
7. 7.Kecamatan Mehalaan Tipe A
8. 8.Kecamatan Messawa Tipe A
9. 9.Kecamatan Nosu Tipe A
10. 10.Kecamatan Pana Tipe A
11. 11.Kecamatan Rantebulahan Timur Tipe A
12. 12.Kecamatan Sesenapadang Tipe A
13. 13.Kecamatan Sumarorong Tipe A
14. 14.Kecamatan Tabang Tipe A
15. 15.Kecamatan Tabulahan Tipe A
16. 16.Kecamatan Tandukkalua Tipe A
17. 17.Kecamatan Tawalian Tipe A.

Pasal 4

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 5

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT);
(2)UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 6

(1)Selain unit pelaksana teknis dinas daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdapat unit pelaksana teknis dinas daerah Kabupaten di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah kabupaten.
(2)Satuan pendidikan daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 7

(1)Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah kabupaten sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah sakit Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 8

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh staf ahli.
(2)Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.
(3)Staf ahli Bupati diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
(4)Kedudukan susunan organisasi dan fungsi serta tata kerja staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 9

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamasa Nomor 3 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamasa Nomor 3 Tahun 2025