DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamasa Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa yakni Ketentuan Pasal 3 huruf d angka 5, angka 6, angka 8, angka 10, angka 11, angka 14 dan angka 15 diubah, angka 17 dan angka 20 dihapus dan huruf e angka 2 diubah dan ditambahkan satu angka yakni angka 4 dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap struktur organisasi Perangkat Daerah terdapat perubahan beban kerja terhadap beberapa Perangkat Daerah;
c.bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan maka kelembagaan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa tersebut perlu dilakukan penyesuaian;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunanan Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabuspaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang SALINAN Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2016 Nomor 161) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2016 Nomor 09 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 09). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA dan BUPATI MAMASA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAMASA. Pasal I Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2016 Nomor 161) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 09 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 09, diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 3 huruf d angka 5, angka 6, angka 8, angka 10, angka 11, angka 14 dan angka 15 diubah, angka 17 dan angka 20 dihapus dan huruf e angka 2 diubah dan ditambahkan satu angka yakni angka 4 dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2016 Nomor 161) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 09 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 09, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah Kabupaten Mamasa, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
2. 2.Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi dan bidang Tenaga Kerja;
3. 3.Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. 4.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
5. 5.Dinas Pertanian Tipe A+ menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
6. 6.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. 7.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. 8.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran;
9. 9.Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan;
10. 10.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
11. 11.Dinas Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
12. 12.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan;
13. 13.Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
14. 14.Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
15. 15.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B+ menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
16. 16.Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika dan bidang Persandian;
17. 17.dihapus;
18. 18.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan;
19. 19.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
20. 20.dihapus;
21. 21.Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
22. 22.Dinas Perikanan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan.
e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang Keuangan Daerah;
2. 2.Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Riset dan Inovasi Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang Perencanaan Penelitian Riset dan Inovasi Daerah;
3. 3.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe B menyelenggarakan fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
4. 4.Badan Pendapatan Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi Penunjang Pendapatan Daerah.
f.Kecamatan terdiri dari :
1. 1.Kecamatan Aralle dengan Tipe A;
2. 2.Kecamatan Balla dengan Tipe A;
3. 3.Kecamatan Bambang dengan Tipe A;
4. 4.Kecamatan Buntumalangka Tipe A;
5. 5.Kecamatan Mamasa Tipe A;
6. 6.Kecamatan Mambi Tipe A;
7. 7.Kecamatan Mehalaan Tipe A;
8. 8.Kecamatan Messawa Tipe A;
9. 9.Kecamatan Nosu Tipe A;
10. 10.Kecamatan Pana Tipe A;
11. 11.Kecamatan Rantebulahan Timur Tipe A;
12. 12.Kecamatan Sesenapadang Tipe A;
13. 13.Kecamatan Sumarorong Tipe A;
14. 14.Kecamatan Tabang Tipe A;
15. 15.Kecamatan Tabulahan Tipe A;
16. 16.Kecamatan Tandukkalua Tipe A;
17. 17.Kecamatan Tawalian Tipe A. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa. Ditetapkan di Mamasa pada tanggal 14 Agustus 2025 BUPATI MAMASA, ttd WELEM SAMBOLANGI Diundangkan di Mamasa pada tanggal 14 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA, ttd MUHAMMAD SYUKUR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2025 NOMOR 03 NOMOR REGISTER PROVINSI SULAWESI BARAT 11-8 TAHUN 2025 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA Plt. KABAG. HUKUM dan HAM, YAURY, SH Pangkat : Penata Tk. I NIP. : 19780120 201101 1 002 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien. Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Bupati (strategic apex), Sekretaris Daerah (middle line), Dinas Daerah (operating core), Badan/Fungsi Penunjang (technostructure), dan Staf Pendukung (supportingstaff). Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah. Sehubungan dengan perkembangan dinamika kelembagaan Perangkat Daerah secara nasional baik yang berkaitan dengan efesiensi maupun efektivitas kelembagaan dan juga selaras dengan kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Mamasa, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa perlu diubah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA NOMOR 03

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamasa Nomor 3 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2002

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2002

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021