Dihapus. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf a dan huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1)Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut :
a.Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi paling banyak 6 (enam) kali, kemampuan keuangan daerah sedang, paling banyak 4 (empat) kali, dan kemampuan keuangan daerah rendah paling banyak 2 (dua) kali dari uang representasi Ketua DPRD; dan
b.Wakil Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi paling banyak 4 (empat) kali, kemampuan keuangan daerah sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali, dan kemampuan keuangan daerah rendah paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali dari uang representasi wakil ketua DPRD.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa. Ditetapkan di Mamasa pada tanggal, 22 Februari 2023 BUPATI MAMASA, ttd. RAMLAN BADAWI Diundangkan di Mamasa pada tanggal, 22 Februari 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA, ttd. MUHAMMAD SYUKUR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2023 NOMOR 06 NOMOR REGISTER PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 10 TAHUN 2023 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA KABAG. HUKUM dan HAM, H. ABD. SAMAD, SH., MM Pangkat : Pembina Tk.I NIP. : 19690503 200701 1 044