DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Ditetapkan: 19 Mei 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam PERDA ini diatur mengenai Pemberian Bantuan Keuangan, Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik, Penggunaan dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Patai Politik.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memperjuangkan fungsi dan peranannya dalam mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi, Partai Politik yang memiliki kursi di lembaga Perwakilan Rakyat Daerah memerlukan pendanaan, sehingga perlu diberikan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4250);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 2
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 3
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
19.Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mamasa;
20.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah Kabupaten Mamasa (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2009 Nomor 91). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA dan BUPATI MAMASA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TENTANG BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA KEPADA PARTAI POLITIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Mamasa.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya diingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Mamasa.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
6.Peraturan Daerah adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD daerah Kabupaten dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
7.Partai Politik adalah Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disebut DPD atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik di Tingkat Kabupaten yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan Daerah.
9.Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

(1)Bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD diberikan oleh Pemerintah daerah setiap tahunnya. 4
(2)Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten.
(3)Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Pasal 3

Bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten/kota diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten.

Pasal 4

(1)Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten.
(2)Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara secara nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 5

(1)Penentuan besarnya nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) didasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD Kabupaten tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya.
(2)Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten periode berkenaan.

BAB III

PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 6

(1)Pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik tingkat Kabupaten ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa:
1. a.Surat Keputusan DPP partai politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC partai Politik tingkat kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya:
2. b.Foto copy surat keterangan NPWP;
3. c.Surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD tingkat kabupaten yang dilegalisir ketua atau sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten;
4. d.Rekening Kas Umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari Bank yang bersangkutan;
5. e.Rencana Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik ;
6. f.Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan Tahun Anggaran sebelumnya ; dan
7. g.Surat pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan Kop Surat Partai Politik. 5
(2)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2(dua).
(3)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan pada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Mamasa dan Kepala Kesatuan bangsa Politik dan perlindungan Masyarakat Kabupaten Mamasa.

BAB IV

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 9

(1)Verifikasi kelengkapan administrasi dilakukan oleh tim verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan Partai Politik tingkat Kabupaten.
(2)Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Mamasa.
(3)Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Daerah, Asisten 1 Pemerintahan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Bagian Hukum dan Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan perlindungan Masyarakat Kabupaten Mamasa.
(4)Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mamasa.
(5)Biaya Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamasa.

Pasal 10

(1)Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dibuat dalam berita acara
(2)Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat Kabupaten Mamasa disampaikan oleh tim verifikasi tingkat Kabupaten dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2002

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2002