DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2002

Nomor: 11
Tahun: 2002
Ditetapkan: 10 April 2002
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan perkembangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu membentuk Kabupaten Mamasa sebagai pemekaran Kabupaten Polewali Mamasa, dan meningkatkan status Kota Administratif Palopo menjadi Kota Palopo;
c.bahwa pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu membentuk undang-undang tentang pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18 A, Pasal 18 B, dan Pasal 20

Mengingat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
4.Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5.Undang-undang…
5.Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3810) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3959);
6.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
7.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPA-TEN MAMASA DAN KOTA PALOPO DI PROVINSI SULAWESI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan:

1.Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2.Provinsi Sulawesi Selatan adalah Daerah Otonom, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-undang.
3.Kabupaten…
3.Kabupaten Polewali Mamasa adalah Daerah Otonom, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi.
4.Kota Administratif Palopo adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kota Administratif Palopo.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

Pasal 2

Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Negara Kesatuan

Pasal 3

Kabupaten Mamasa berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Polewali Mamasa yang terdiri atas:

a.Kecamatan Tabulahan;
b.Kecamatan Mamasa;
c.Kecamatan Tabang;
d.Kecamatan Pana;
e.Kecamatan Messawa;
f.Kecamatan Sumarorong;
g.Kecamatan Sesenapadang;
h.Kecamatan Tanduk Kalua;
i.Kecamatan Mambi; dan
j.Kecamatan Aralle.

Pasal 4

Kota Palopo berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Luwu yang terdiri atas:

a.Kecamatan Wara Utara;
b.Kecamatan Telluwanua;
c.Kecamatan Wara; dan
d.Kecamatan Wara Selatan.

Pasal 5

Dengan terbentuknya Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Polewali Mamasa dikurangi dengan wilayah Kabupaten Mamasa dan wilayah Kabupaten Luwu dikurangi wilayah Kota Palopo, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4. Pasal 6…

Pasal 6

(1)Kabupaten Mamasa mempunyai batas-batas wilayah:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kalumpang dan Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Salaputti dan Kecamatan Bonggakaradeng Kabupaten Tanatoraja, serta Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang;
3. c.sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Polewali, Kecamatan Matangnga, Kecamatan Wonomulyo dan Kecamatan Tutallu Kabupaten Pol-Mas;
4. d.sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Mamuju dan Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju, serta Kecamatan Malunda Kabupaten Majene.
(2)Kota Palopo mempunyai batas-batas wilayah:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone;
3. c.sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, Kecamatan Bassesangtempe Kabupaten Luwu; dan
4. d.sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bassesangtempe Kabupaten Luwu dan Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu.
(3)Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.
(4)Penentuan batas wilayah Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 7

(1)Dengan terbentuknya Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo, Pemerintah Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Provinsi serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.

Pasal 8

Ibu kota Kabupaten Mamasa berkedudukan di Mamasa.

BAB III

KEWENANGAN DAERAH

Pasal 9

Kewenangan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (10)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1964

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 1964

Peraturan turunan (18)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 13 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 11 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 10 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamasa Nomor 2 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamasa Nomor 3 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 13 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamasa Nomor 4 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 9 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa No. 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 7 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (10)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1964

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 1964

Peraturan turunan (18)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 13 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 11 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 10 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamasa Nomor 2 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamasa Nomor 3 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 13 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 1 Tahun 2019