DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 4 Maret 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam PERDA ini diatur mengenai Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Mamuju.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentag Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja. a c. e d. 4 Mengingat Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU Menetapkan dan BUPATI MAMUJU MEMUTUSKAN : - PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MAMUJU 2 BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 10. 11. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh -Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju, yakni Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Mumuju sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Mamuju; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Mamuju. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disigkat Perda, adalah Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju; Aparatur adalah Aparatur Pemerintah Daerah ; Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum / Ketentramana Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat; Polisi Pamong Praja adalah Anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan eratur; Perlidungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan; BABII. PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

Untuk membantu Bupati dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Mamuju dibentuk Satpol PP. 1. 2. ‘d 3. 2. 4. O 3. 4.oO 5. 5. 6. 7. 8.6. 9.7, 8. 9. OoO 3

Pasal 3

(1)Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah dibidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
(2)Satpo!l PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Satpol PP mempunyai tugas menegakan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat

Pasal 5

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Satpo! PP mempunyai fungsi :
1. a.penyusunan program dan_ pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
2. c.pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketegteraman masyarakat di daerah;
3. d.pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
4. e.pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan / atau aparatur lainnya;
5. f.pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan Peraturan Bupati; dan
6. g.pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.
(2)Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hutuf g meliputi :
1. a.mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebariluasan produk hukum daerah;
2. b.membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
3. c.pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan. perundang- undangan;
4. d.membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
5. e.membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
6. f.pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan. ~ BAB IIT ORGANISASI

Pasal 6

Satpo!l PP Kabupaten Mamuju ditetapkan dengan klasifikasi type A OQ Bagian Kedua Susunan Organisasi oO

Pasal 7

(1)Organisasi Satpol PP Kabupaten Mamuju terdiri atas :
1. a.Kepala Satuan
2. b.Sekretariat terdiri atas tiga Sub Bagian yakni :
  1. 1.Sub Bagian Program
  2. 2.Sub Bagian Keuangan
  3. 3.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. c.Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah terdiri dari :
  1. 1.Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
  2. 2.Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
4. d.Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat terdiri dari:
  1. 1.Seksi Operasi dan Pengendalian
  2. 2.Seksi Kerjasama ( O
5. e.Bidang Sumber Daya Aparatur terdiri dari :
  1. 1.Seksi Pelatihan Dasar
  2. 2.Seksi Tekhnis Fungsiona!
6. f.Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari
  1. 1.Seksi Satuan Linmas
  2. 2.Seksi Bida Potensi Masyarakat
7. g.Kelompok Jabatan Fungsionai
8. h.Unit Pelaksanan Satpol PP di Kecamatan oO
(2)Bagan struktur organisasi Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 4 Ss
(1)Pada Kecamatan dibentuk unit pelaksana Satpol PP Kabupaten. .(2) Unit pelaksana Satpol PP Kabupaten di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan.
(3)Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan.
(4)Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Camat dan. secara_ teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP Kabupaten.

BAB IV

- ~ ESELON

Pasal 9

(1)Kepala Setpol PP Kabupaten sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural eselon II b.
(2)Sekretaris dan Kepala Bidang Satpol PP Kabupaten sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) huruf b, c, d, e, f merupakan Jabatan Struktural III b.
(3)Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Satpol PP Kabupaten, serta Kepala unit pelaksana Satpol PP di Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVa

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat
(1)huruf g mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Kelompok jabatan fungsional terdiri atas :
1. a.Tenaga fungsional Polisi Pamong Praja, dan
2. b.Jabatan Fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya
(4)Jumiah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
(5)Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. O PENGANGRALAN VAN PEMBECKNENILAN

Pasal 11

(1)Kepala Satpol PP Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh. Bupati setelah berkonsultasi kepada Gubernur dengan pertimbangan Kepala Satpol PP Provinsi.
(2)Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi Satpol PP Kabupaten, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati avas usul Sekretaris Daerah.J

Pasal 12

Pejabat Struktural di lingkungan Satpol PP di prioritaskan diangkat _dari- pejabat fungsional dan / atau pejabat di lingkungan Satpo! PP. at

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…