DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dokumen RPJPD disusun dengan sistematika sebagai berikut: a. pendahuluan; b. gambaran umum kondisi Daerah; c. permasalahan dan isu strategis Daerah; d. Visi dan Misi Daerah; e. arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan f. penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti SALINAN 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU dan BUPATI MAMUJU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.
3.Bupati adalah Bupati Mamuju.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6.Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urusan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7.Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan visi Daerah.
8.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
9.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10.Pedoman adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah. 3

Pasal 2

(1)RPJPD bertujuan sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2045.
(2)RPJPD berfungsi sebagai:
1. a.pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun selama 4 (empat) periode;
2. b.pedoman dalam penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun; dan
3. c.instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Pasal 3

(1)Dokumen RPJPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.pendahuluan;
2. b.gambaran umum kondisi Daerah;
3. c.permasalahan dan isu strategis Daerah;
4. d.Visi dan Misi Daerah;
5. e.arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan
6. f.penutup.
(2)Dokumen RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:

a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana Pembangunan Daerah;
b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.terjadi perubahan yang mendasar; dan
d.dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi.

Pasal 5

(1)Bupati bertanggungjawab atas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD tahun 2025-2045. 4
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju. Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 28 Maret 2025 BUPATI MAMUJU, cap/ttd SITTI SUTINAH SUHARDI Diundangkan di Mamuju pada tanggal 28 Maret 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU, cap/ttd SUAIB LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2025 NOMOR 1 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2025 NOMOR 11-06 5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 I. UMUM Bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang menyatakan dokumen perencanaan pembangunan daerah antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah, selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2045 juga merupakan pedoman dalam upaya mewujudkan cita – cita pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan. Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 merupakan pondasi dasar bagi perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Mamuju untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan. Penggunaan pola baru dengan penetapan baseline dan target yang lebih terukur dalam dokumen perencanaan jangka panjang akan berdampak pada penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah baik dari sisi jangka menengah maupun jangka pendek menjadi jauh lebih terukur. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1) Cukup jelas. 6 Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…