DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2026

Nomor: 1
Tahun: 2026
Ditetapkan: 23 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 69

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkhohol dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Klasifikasi Minuman Beralkohol, Pengawasan Peredaran Dan Penjualan, Kewajiban Dan Larangan, Pembinaan, Pelaporan, Peran Serta Masyarakat, Ketentuan Penyidikan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa minuman beralkohol dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan generasi bangsa, memicu timbulnya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum, mendorong adanya tindak kekerasan dan kriminalitas, serta tindakan tidak terpuji lainnya yang muncul dari efek konsumsi;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju No. 5 Tahun 2003 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Pengedaran Minuman Beralkohol harus menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia SALINAN Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 335, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7086);
4.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
5.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M- DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 341). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU dan BUPATI MAMUJU

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Mamuju.
2.Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
3.Bupati adalah Bupati Mamuju.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Mamuju.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah lingkup pemerintah daerah kabupaten Mamuju.
6.Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C2H50H) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
7.Minuman Beralkohol Tradisional yang selanjutnya disingkat MBT Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
8.Toko Bebas Bea (Duty Free Shop) yang selanjutnya disingkat TBB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/ atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu.
9.Hotel, Restoran, Bar adalah tempat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata.
10.Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKP-A adalah Surat Keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol golongan A.
11.Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKPL-A adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A.
12.Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah Perusahaan yang memiliki izin untuk mengimpor minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau impor dalam partai besar di Indonesia.

BAB II

KLASIFIKASI MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

(1)Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
1. a.Minuman Berakohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima per seratus);
2. b.Minuman Berakohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus); dan
3. c.Minuman Berakohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima per seratus).

Pasal 3

Penetapan jenis atau produk minuman beralkohol ke dalam golongan A, golongan B, dan golongan C berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

Minuman Beralkohol Tradisional

Pasal 4

(1)MBT adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu.
(2)Bupati melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan MBT untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan di wilayah kerja masing-masing.
(3)Pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan MBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pemerintah desa yang diatur lebih lanjut dengan peraturan desa.
(4)Pemerintah desa menyampaikan laporan hasil pengendalian dan pengawasan kepada Bupati melalui perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.
(5)Laporan hasil pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 5

(1)Masyarakat yang melakukan kegiatan usaha produksi MBT harus berbentuk perorangan, kelompok usaha atau koperasi.
(2)Setiap orang, kelompok usaha atau koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya boleh memproduksi MBT tidak lebih dari 35 (tiga puluh lima) liter per hari.
(3)Hasil produksi MBT oleh orang, kelompok usaha atau koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilarang diedarkan dan/atau dijual di luar wilayah Kabupaten Mamuju.

BAB IV

PENGAWASAN PEREDARAN DAN PENJUALAN

Pasal 6

(1)Setiap penjual langsung minuman beralkohol wajib memperoleh rekomendasi teknis PD yang membidangi perdagangan.
(2)Untuk memperoleh rekomendasi teknis izin usaha penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perdagangan dengan melampirkan syarat sebagai berikut:
1. a.rekomendasi lurah dan camat;
2. b.rekomendasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang kepariwisataan bagi pemohon SKPL-A;
3. c.fotocopy akta pendirian perusahaan;
4. d.surat penunjukan dari sub distributor sebagai penjualan langsung;
5. e.foto copy nomor induk berusaha (NIB) bagi perpanjangan izin usaha;
6. f.pas foto penanggung jawab perusahaan ukuran 3 x 4 berwarna 2 (dua) lembar;
7. g.foto copy Nomor pokok wajib pajak (NPWP); dan
8. h.Foto copy Kartu Tanda penduduk (KTP)
(3)Surat rekomendasi tekhnis hanya dapat diberikan kepada perusahaan yang berbadan hukum, perseorangan atau persekutuan.

Pasal 7

(1)Bupati membentuk tim terpadu dalam melakukan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol
(2)Tim Terpadu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur:
1. a.perangkat daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan;
2. b.perangkat daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian;
3. c.perangkat daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan;
4. d.perangkat daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pariwisata;
5. e.perangkat daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang keamanan dan ketertiban;
6. f.balai Pengawasan Obat dan Makanan sesuai wilayah kerjanya; dan
7. g.perangkat daerah terkait lainnya.
(3)Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala perangkat daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.
(4)Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Terpadu dapat mengikutsertakan aparat kepolisian sebagai unsur pendukung.
(5)Bupati mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh Tim Terpadu.
(6)Pembiayaan kegiatan Tim Terpadu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju.
(7)Uraian tugas Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.melakukan tugas penertiban sesuai dengan peraturan perudang undangan yang berlaku;
2. b.melakukan penertiban terhadap Agen/distributor, toko– toko, kios dan swalayan serta tempat hiburan yang menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat berwenang;
3. c.melakukan penyitaan terhadap minuman beralkohol yang dijual tanpa izin dari pejabat berwenang;
4. d.melakukan penggeledahan terhadap Agen/ distributor, toko–toko, kios dan swalayan serta tempat hiburan apabila tertangkap tangan adanya transaksi penjualan minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat berwenang; dan
5. e.melaporkan hasil kegiatan penertiban secara berkala maupun insidentil kepada Bupati.

Pasal 8

(1)Pendistribusian Minuman Beralkohol asal impor dan/atau produksi dalam negeri dilakukan sebagai berikut:
1. a.Produsen atau IT-MB hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Distributor yang ditunjuk;
2. b.Distributor sebagaimana dimaksud pada huruf a hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Sub Distributor yang ditunjuk;
3. c.Sub Distributor hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Pengecer dan/atau Penjual Langsung yang ditunjuk; dan
4. d.dalam hal Distributor sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak menunjuk Sub Distributor, Distributor dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Pengecer dan/atau Penjual Langsung yang ditunjuk.
(2)Pengecer dan Penjual Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat memperdagangkan Minuman Beralkohol yang berasal dari Distributor atau Sub Distributor.
(3)Khusus untuk penjualan Minuman Beralkohol golongan A, Distributor atau Sub Distributor wajib bertanggungjawab terhadap Pengecer atau Penjual Langsung yang ditunjuk.

Pasal 9

(1)Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di:
1. a.hotel, restoran, dan bar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan; dan
2. b.tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
(2)Penjualan Minuman Beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer, pada:
1. a.TBB; dan
2. b.tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
(3)Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Minuman Beralkohol golongan A juga dapat dijual di supermarket dan hypermarket.

Isi peraturan

Teks69PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju No. 5 Tahun 2003

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju No. 5 Tahun 2003