DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamuju Nomor 11 Tahun 2023

Nomor: 11
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Mamuju

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang APBD terdiri atas Pendapatan Daerah; Belanja Daerah; dan Pembiayaan Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Mamuju.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju;
5.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
8.Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten Mamuju yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja Pemerintah Daerah dan belanja transfer ke Desa.
9.Pembiayaan Daerah adalah Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus anggaran dalam APBD pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pasal 2

(1)APBD terdiri atas:
1. a.Pendapatan Daerah;
2. b.Belanja Daerah; dan
3. c.Pembiayaan Daerah.
(2)APBD Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.270.480.851.624,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh miliar empat ratus delapan puluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat dengan rincian sebagai berikut:
1. a.anggaran Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.217.479.709.901,00 (satu triliun dua ratus tujuh belas miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan ratus satu rupiah);
2. b.anggaran Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp1.270.480.851.624,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh miliar empat ratus delapan puluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh empat rupiah);
3. c.berdasarkan rencana anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat Defisit anggaran pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp53.001.141.723,00 (lima puluh tiga miliar satu juta seratus empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah);
4. d.anggaran Pembiayaan Daerah untuk menyeimbangkan defisit anggaran dari penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2024 sebesar Rp53.001.141.723,00 (lima puluh tiga miliar satu juta seratus empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah), dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga pembiayaan netto sebesar Rp53.001.141.723,00 (lima puluh tiga miliar satu juta seratus empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah).
5. e.defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c ditutupi oleh pembiayaan Netto sebagaimana dimaksud pada huruf d sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.217.479.709.901,00 (satu triliun dua ratus tujuh belas miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan ratus satu rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp94.903.880.661,00 (sembilan puluh empat miliar sembilan ratus tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu enam ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak daerah;
2. b.retribusi daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp35.607.705.306,00 (tiga puluh lima miliar enam ratus tujuh juta tujuh ratus lima ribu tiga ratus enam rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.945.744.856,00 (empat belas miliar sembilan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.042.087.993,00 (lima miliar empat puluh dua juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp39.308.342.506,00 (tiga puluh sembilan miliar tiga ratus delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus enam rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.103.575.829.240,00 (satu triliun seratus tiga miliar lima ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.056.968.304.000,00 (satu triliun lima puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus empat ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp46.607.525.240,00 (empat puluh enam miliar enam ratus tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu dua ratus empat puluh rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan hibah;
2. b.dana darurat;
3. c.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pendapatan hibah sebgaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(3)Dana darurat sebagiamana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(4)Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b digunakan untuk membiayai:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 8

(1)belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp886.265.889.412,00 (delapan ratus delapan puluh enam milyar dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja hibah; dan
4. d.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp499.650.358.748,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan milyar enam ratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp330.024.364.018,00 (tiga ratus tiga puluh milyar dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu delapan belas rupiah).
(4)Belanja hibah sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp55.991.166.646,00 (lima puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh enam rupiah).
(5)Belanja bantuan sosial sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 9

(1)belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp227.287.736.995,00 (dua ratus dua puluh tujuh milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
5. e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.belanja modal asset lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp655.380.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.551.351.803,00 (empat puluh milyar lima ratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp103.265.803.137,00 (seratus tiga milyar dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp81.315.827.055,00 (delapan puluh satu milyar tiga ratus lima belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima puluh lima rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.417.375.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
(7)Belanja modal asset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah).

Pasal 10

(1)belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), yang terdiri dari atas belanja tidak terduga.
(2)Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 11

(1)belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp154.927.225.217,00 (seratus lima puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil; dan
2. b.belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.015.345.017,00 (lima miliar lima belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu tujuh belas rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp149.911.880.200,00 (seratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus sebelas juta delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah).

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…