Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan daerah dan organisasi;
Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan Kegiatan:
Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Lampiran III : Laporan Operasional;
Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
Lampiran V : Neraca;
Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir Dan Penyisihan Dana Bergulir;
Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) daerah;
Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
Lampiran XIII : Daftar Reakpitulasi Aset Tetap;
Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset lainnya;
Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan;
Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
10 Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Akhir Tahun Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.