DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 17 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat: a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); b. Neraca; c. Laporan Operasional (LO); d. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL); e. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); f. Laporan Arus Kas; dan g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Isi peraturan

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat: a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); b. Neraca; c. Laporan Operasional (LO); d. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL); e. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); f. Laporan Arus Kas; dan g. Catatan Atas Laporan Keuangan. (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. 6

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2019 sebagai berikut : a. Pendapatan Rp1.125.649.491.486,73 b. Belanja dan Transfer Rp1.127.451.706.789,00 Surplus/Defisit (Rp 1.802.215.302,27) c Pebiayaan - Penerimaan Pembiayaan Rp 13.395.756.003,42 - Pengeluaran Pembiayaan Rp 0,00 Pembiayaan Netto Rp 13.395.756.003,42 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp 11.593.540.701.15

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut: (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan Sejumlah Rp46.297.300.859,27 dengan rincian Sebagai berikut: a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp1.171.946.101.816,00 b. Realisasi Rp1.125.649.491.486,73 Selisih Lebih Rp 46.297.300.859,27 (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp57.890.841.560,00 dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran belanja dan transfer setelah Perubahan Rp1.185.342.548.349,00 b. Realisasi Rp1.127.451.706.789,00 Selisih Lebih Rp 57.890.841.560,00 (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp11.593.540.700,73) dengan rincian sebagai berikut : a. Surplus/defisit setelah perubahan (Rp 13.395.756.003,00) b. Realisasi (Rp 1.802.215.302,27) Selisih Kurang (Rp 11.593.540.700,73) 7 (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp0,42) dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 13.395.756.003,00 b. Realisasi Rp 13.395.756.003,42 Selisih Kurang (Rp 0,42) (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan Rp 0,00 b. Realisasi Rp 0,00 Selisih Nol Rp 0,00

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2019 Sebagai berikut : a. Jumlah asset Rp2.195.520.018.348,41 b Jumlah kewajiban Rp 6.555.928.358,16 c. Jumlah ekuitas dana Rp2.188.964.089.990,25

Pasal 5

Laporan Operasional (LO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2019 sebagai berikut : a. Pendapatan Rp1.163.741.885.321,22 b. Beban Operasi Rp1.049.647.602.783,79 c. Kegiatan Non Operasional (Rp 19.821.574.448,31) d. Pos Luar Biasa (Rp 235.259.000,00) e. Surplus/Defisit-LO Rp 94.037.449.089,12 8

Pasal 6

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2019 sebagai berikut : a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 13.395.756.003,42 b. Penggunaan SAL Rp 13.395.756.003,42 c. SILPA Rp 11.593.540.701,15 d. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 11.593.540.701,15

Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2019 sebagai berikut : a. Ekuitas Awal Rp2.095.337.317.632,53 b. Surplus/Defisit-LO Rp 94.037.449.089,12 c. Dampak Komulatif Perubahan Kebijakan/kesalahan mendasar (Rp 410.676.731,40) d. Ekuitas Akhir Rp2.188.964.089.990,25

Pasal 8

Laporan Arus Kas (LAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2019 sebagai berikut : a. Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan Rp 13.610.298.394,42 b. Arus kas dari aktifitas operasi Rp 232.357.135.303,73 c. Arus kas dari aktifitas investasi (Rp 234.159.350.606,00) d. Arus kas dari aktifitas pendanaan Rp - e. Arus kas dari aktifitas transitoris (Rp 214.542.361,00) f. Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan Rp 11.593.540.701,15 g. Saldo Akhir Kas Rp 11.593.540.701,15 9

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari : Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan daerah dan organisasi; Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan Pembiayaan; Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan Kegiatan: Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara; Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Lampiran III : Laporan Operasional; Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas; Lampiran V : Neraca; Lampiran VI : Laporan Arus Kas; Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan; Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir Dan Penyisihan Dana Bergulir; Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) daerah; Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Lampiran XIII : Daftar Reakpitulasi Aset Tetap; Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan; Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset lainnya; Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan; Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek; Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang; 10 Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Akhir Tahun Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 sebagai rincian lebih lanjut dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju. Ditetapkan di Mamuju Pada Tanggal, 17 September 2020 BUPATI MAMUJU H. HABSI WAHID Diundangkan di Mamuju Pada Tanggal 17 September 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN cap/ttd SUAIB LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2020 NOMOR 3

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…