DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 terdiri atas: a. LRA Tahun Anggaran 2024; b. LP-SAL Tahun Anggaran 2024; c. Neraca Pemerintah Daerah per 31 Desember 2024; d. LO Tahun Anggaran 2024; e. LAK Tahun Anggaran 2024; f. LPE Tahun Anggaran 2024; dan g. catatan atas laporan keuangan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasioanal dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik SALINAN Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 335, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7086);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU dan BUPATI MAMUJU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.
3.Bupati adalah Bupati Mamuju.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya.
6.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LP-SAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
7.Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada periode tertentu.
8.Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
9.Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas Pemerintah Pusat/Daerah selama periode tertentu.
10.Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
11.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
12.Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
13.Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
14.Ekuitas adalah selisih antara total aset dengan total kewajiban.
15.Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat SAL adalah akumulasi sisa lebih perhitungan anggaran atau sisa kurang pembiayaan anggaran Tahun Anggaran yang lalu dan Tahun Anggaran yang bersangkutan setelah ditutup.

Pasal 2

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 tertuang dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024.
(2)Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.LRA Tahun Anggaran 2024;
2. b.LP-SAL Tahun Anggaran 2024;
3. c.Neraca Pemerintah Daerah per 31 Desember 2024;
4. d.LO Tahun Anggaran 2024;
5. e.LAK Tahun Anggaran 2024;
6. f.LPE Tahun Anggaran 2024; dan
7. g.catatan atas laporan keuangan.
(3)Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Pasal 3

LRA Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

a.realisasi pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp1.205.333.188.174,43 (satu triliun dua ratus lima miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah empat puluh tiga sen) atau sebesar 98,49% (sembilan puluh delapan koma empat sembilan perseratus) dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.223.867.879.901,00 (satu triliun dua ratus dua puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus satu rupiah), sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp18.534.691.726,57 (delapan belas miliar lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah lima puluh tujuh sen);
b.realisasi belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp1.251.460.711.045, 18 (satu triliun dua ratus lima puluh satu miliar empat ratus enam puluh juta tujuh ratus sebelas ribu empat puluh lima rupiah delapan belas sen) atau sebesar 95,61% (sembilan puluh lima koma enam satu perseratus) dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.308.955.994.347,00 (satu triliun tiga ratus delapan miliar sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp57.495.283.301,82 (lima puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus satu rupiah delapan puluh dua sen);
c.berdasarkan realisasi pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan realisasi belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat Defisit anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp46.127.522.870,75 (empat puluh enam miliar seratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah tujuh puluh lima sen) atau 54,21% (lima puluh empat koma dua satu perseratus) dari Defisit anggaran setelah perubahan sebesar Rp85.088.114.446,00 (delapan puluh lima miliar delapan puluh delapan juta seratus empat belas ribu empat ratus empat puluh enam rupiah);
d.jumlah pembiayaan untuk menambah Surplus anggaran Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf c, adalah sebesar Rp85.088.114.446,04 (delapan puluh lima miliar delapan puluh delapan juta seratus empat belas ribu empat ratus empat puluh enam rupiah empat sen); dan
e.berdasarkan Defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdapat SiLPA sebesar Rp38.960.591.575,29 (tiga puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah dua puluh sembilan sen).

Pasal 4

LP-SAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, menyajikan informasi saldo anggaran lebih awal sebesar Rp85.088.114.446,04 (delapan puluh lima miliar delapan puluh delapan juta seratus empat belas ribu empat ratus empat puluh enam rupiah empat sen) dan penggunaan SiLPA sebesar Rp85.088.114.446,04 (delapan puluh lima miliar delapan puluh delapan juta seratus empat belas ribu empat ratus empat puluh enam rupiah empat sen) sehingga saldo anggaran lebih akhir untuk tahun 2024 yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2024 terjadi penurunan saldo anggaran lebih sebesar Rp38.960.591.575,29 (tiga puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah dua puluh sembilan sen).

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c per 31 Desember Tahun 2024 memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

a.jumlah aset sebesar Rp2.419.852.912.824, 13 (dua triliun empat ratus sembilan belas miliar delapan ratus lima puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah tiga belas sen);
b.jumlah kewajiban sebesar Rp8.996.161.577,78 (delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah tujuh puluh delapan sen); dan
c.jumlah Ekuitas sebesar Rp2.410.856.751.246,35 (dua triliun empat ratus sepuluh miliar delapan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus empat puluh enam rupiah tiga puluh lima sen).

Pasal 6

LO Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, sampai dengan 31 Desember tahun 2024 sebagai berikut:

a.pendapatan sebesar Rp1.110.647.843.998,92 (satu triliun seratus sepuluh miliar enam ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah sembilan puluh dua sen);
b.beban operasi sebesar Rp1.183.782.830.709,90 (satu triliun seratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus sembilan rupiah sembilan puluh sen);
c.kegiatan non operasional mengalami Defisit sebesar Rp28.148.727.335,00 (dua puluh delapan miliar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);
d.pos luar biasa mengalami Defisit sebesar Rp175.006.800,00 (seratus tujuh puluh lima juta enam ribu delapan ratus rupiah); dan
e.berdasarkan pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, beban operasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, kegiatan non operasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan pos luar biasa sebagaimana dimaksud pada huruf d dapatkan Defisit LO sebesar Rp101.458.720.845,98 (seratus satu miliar empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah sembilan puluh delapan sen).

Pasal 7

LAK Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, sampai dengan 31 Desember tahun 2024 menyajikan informasi kas sebagai berikut:

a.saldo awal kas sebesar Rp85.122.284.926,04 (delapan puluh lima miliar seratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah empat sen);
b.arus kas dari aktifitas operasi yang merupakan perhitungan atau selisih antara penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi mengalami Surplus sebesar Rp157.631.957.894,25 (seratus lima puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah dua puluh lima sen);
c.arus kas dari aktifitas investasi merupakan perhitungan atau selisih antara penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas mengalami Defisit sebesar Rp203.759.480.765,00 (dua ratus tiga miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah);
d.arus kas dari aktifitas transitoris merupakan aktifitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktifitas operasi, investasi, dan pendanaan mengalami Surplus sebesar Rp164.696.105,00 (seratus enam puluh empat juta enam ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima rupiah); dan
e.berdasarkan informasi kas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, diperoleh saldo akhir kas sebesar Rp39.159.458.160,29 (tiga puluh sembilan miliar seratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah dua puluh sembilan sen).

Pasal 8

LPE Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, menyajikan informasi penurunan ekuitas sampai dengan 31 Desember tahun 2024 dibandingkan dengan ekuitas awal sebesar Rp2.505.190.275.256,73 (dua triliun lima ratus lima miliar seratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh enam rupiah tujuh puluh tiga sen) dari Defisit LO sebesar Rp101.458.720.845,98 (seratus satu miliar empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah sembilan puluh delapan sen) dan dari dampak komulatif perubahan Ekuitas sebesar Rp7.125.196.835,60 (tujuh miliar seratus dua puluh lima juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah enam puluh sen) sehingga diperoleh ekuitas akhir sebesar Rp2.410.856.751.246,35 (dua triliun empat ratus sepuluh miliar delapan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus empat puluh enam rupiah tiga puluh lima sen).

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, Tahun Anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 10

Dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

a.lampiran I (satu) LRA:
1. 1.lampiran I.1 (satu titik satu) ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
2. 2.lampiran I.2 (satu titik dua) ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
3. 3.lampiran I.3 (satu titik tiga) rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
4. 4.lampiran I.4 (satu titik empat) rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan.
b.lampiran II (dua) LP-SAL;
c.lampiran III (tiga) LO;
d.lampiran IV (empat) LPE;
e.lampiran V (lima) Neraca;
f.lampiran VI (enam) LAK;
g.lampiran VII (tujuh) catatan atas laporan keuangan;
h.lampiran VIII (delapan) daftar rekapitulasi piutang daerah;
i.lampiran IX (sembilan) daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
j.lampiran X (sepuluh) daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
k.lampiran XI (sebelas) daftar penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah;
l.lampiran XII (dua belas) daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
m.lampiran XIII (tiga belas) daftar rekapitulasi aset tetap;
n.lampiran XIV (empat belas) daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
o.lampiran XV (lima belas) daftar rekapitulasi aset lainnya;
p.lampiran XVI (enam belas) daftar dana cadangan Daerah;
q.lampiran XVII (tujuh belas) daftar kewajiban jangka pendek;
r.lampiran XVIII (delapan belas) daftar kewajiban jangka panjang;
s.lampiran XIX (sembilan belas) daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran 2024 dan dianggarkan kembali Tahun Anggaran berikutnya; dan
t.lampiran XX (dua puluh) ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…