DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 19 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dikhususkan dalam pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Dan Penjabat Kepala Desa perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU dan BUPATI MAMUJU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENJABAT KEPALA DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2017 Nomor 82, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 54) diubah sebagai berikut:
1.Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) dan setelah ayat (2) Pasal 7 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
(1a)Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.unsur forum koordinasi pimpinan di Daerah, meliputi:
  1. 1.Bupati;
  2. 2.pimpinan DPRD;
  3. 3.polisi resor kota;
  4. 4.komando distrik militer 1418; dan
  5. 5.kepala kejaksaan negeri;
2. b.inspektorat Daerah;
3. c.badan kesatuan bangsa dan politik; dan
4. d.dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa.
(2)Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
1. a.merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan;
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
5. e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
6. f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
7. g.melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten; dan
8. h.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
(3)Ketentuan mengenai tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati.

2.Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

(1)Dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019, Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1a) ditambahkan unsur satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Kabupaten.
(2)Selain penambahan unsur pada Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 Bupati juga membentuk sub kepanitiaan di kecamatan pada Panitia Pemilihan Kabupaten.
(3)sub kepanitiaan di kecamatan pada Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan, meliputi:
  1. 1.Camat;
  2. 2.polisi sektor; dan
  3. 3.komando rayon militer.
2. b.satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Kecamatan; dan
3. c.Instansi lain di tingkat kecamatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
(4)Tugas sub kepanitiaan di kecamatan pada Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi:
1. a.melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada:
  1. 1.Panitia Pemilihan di Desa;
  2. 2.calon Kepala Desa;
  3. 3.masyarakat Desa;
  4. 4.satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa; dan
  5. 5.unsur terkait lainnya.
2. b.mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam Pemilihan Kepala Desa; dan
3. c.menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam Pemilihan Kepala Desa kepada ketua Panitia Pemilihan di Kabupaten.
  1. 3.Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IIIA PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
  2. 4.Diantara Pasal 49 dan Pasal 50 disisipkan 8 (delapan) Pasal baru yakni Pasal 49A, Pasal 49B, Pasal 49C, Pasal 49D, Pasal 49E, Pasal 49F, Pasal 49G dan Pasal 49H sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49A

(1)Pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan.
(2)Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
1. a.melakukan pengukuran suhu tubuh paling tinggi 37,30C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) bagi seluruh unsur pelaksana;
2. b.penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi Panitia Pemilihan;
3. c.penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
4. d.tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
5. e.menghindari terjadinya kerumunan baik didalam maupun diluar ruangan;
6. f.penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta Hand sanitizer ditempat penyelenggaraan;
7. g.panitia dan pemilih membawa alat tulis masing- masing;
8. h.melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
9. i.penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
10. j.penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan dibidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa; dan
11. k.protokol kesehatan pencegahan Corona Virus Disease 2019 sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

Pasal 49B

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dikhususkan dalam pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD.

Pasal 49C

(1)Selain ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 49A, untuk kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye dalam Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, wajib melaksanakan protokol kesehatan tambahan.
(2)Protokol kesehatan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik didalam maupun diluar ruangan.
(3)Kegiatan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dihadiri oleh:
1. a.Calon Kepala Desa; dan
2. b.pendamping calon kepala Desa paling banyak 2 (dua) orang.
(4)Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:
1. a.Calon Kepala Desa;
2. b.Panitia pemilihan yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
3. c.1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten/kota;
4. d.1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
5. e.1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa; dan
6. f.1 (satu) orang perwakilan dari Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
7. g.1 (satu) orang perwakilan dari Lembaga Adat Desa.
(5)Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.
(6)Kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), melakukan ketentuan meliputi:
1. a.dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
2. b.pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
3. c.dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
4. d.pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
5. e.bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair,hand sanitizer, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
6. f.Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar Corona Virus Disease 2019 dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
7. g.menyampaikan materi mengenai penanganan Corona Virus Disease 2019 dan dampak sosial ekonomi di Desa.

Pasal 49D

(1)Selain ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 49A, untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, wajib melaksanakan protokol kesehatan tambahan:
1. a.melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
2. b.tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
3. c.menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
4. d.pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran Corona Virus Disease 2019 serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
5. e.bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
6. f.berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
(2)Proses perhitungan suara dihadiri oleh:
1. a.Calon Kepala Desa didampingi 1 (satu) orang saksi;
2. b.Panitia Pemilihan;
3. c.BPD yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
4. d.1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan di Kabupaten;
5. e.1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di Kecamatan; dan
6. f.1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa;
7. g.1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
(3)Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.

Pasal 49E

(1)Pelantikan Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dapat dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
(2)Pelantikan Kepala Desa terpilih yang dilaksanakan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses pelantikan dihadiri oleh:
1. a.Calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
2. b.forum komunikasi pimpinan Daerah Kabupaten;
3. c.Camat;
4. d.perangkat acara; dan
5. e.undangan lainnya.
(3)Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen). Pasal 49F
(1)Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49A sampai dengan Pasal 49E dikenai sanksi.
(2)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis I;
3. c.teguran tertulis II; dan
4. d.diskualifikasi.
(3)Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan pada calon Kepala Desa, pendukung dan unsur lain yang terlibat oleh Panitia Pemilihan di Desa.
(4)Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a dikenakan pada Panitia Pemilihan oleh sub kepanitian di Kecamatan.
(5)Sanksi teguran tertilis I sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh sub kepanitiaan di Kecamatan berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan.
(6)Sanksi teguran tertilis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan di Kabupaten atas laporan dari Panitia di Kecamatan.
(7)Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan di Kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di Kecamatan dan satuan tugas Corona Virus Disease 2019. Pasal 49G Bupati dapat menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 tidak dapat dikendalikan berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan di Kabupaten. Pasal 49H
(1)Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
2. b.laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.
  1. 5.Ketentuan Pasal 68 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

(1)Biaya Pemilihan Kepala Desa dan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten.
(2)Dana bantuan dari anggaran pendapatan dan belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
(3)Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Desa.
(4)Biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi Corona Virus Disease 2019 dapat didukung anggaran pendapatan dan belanja Desa sesuai kemampuan keuangan Desa.

6.Diantara Pasal 70 dan Pasal Pasal 71 disipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 70A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70A

Ketentuan mengenai Pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju. Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 19 Agustus 2021 BUPATI MAMUJU, ttd SITTI SUTINAH SUHARDI Diundangkan di Mamuju pada tanggal 31 Agustus 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU, ttd SUAIB LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2021 NOMOR 4

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…