DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 6 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 192

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Manakarra Keren yang secara umum mengatur modal, organ perusahaan dan operasional perusahaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat sehingga mendorong Pemerintah Daerah untuk mengembangkan berbagai jenis usaha yang bermanfaat bagi masyarakat dan berperan penting dalam peningkatan dan pengembangan perekonomian masyarakat;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah mengenai perubahan bentuk hukum perusahaan serta untuk menyesuaikan materi muatan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Mamuju yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan sehingga perlu dicabut;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Manakarra Keren; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 3 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU dan BUPATI MAMUJU

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANAKARRA KEREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.
3.Bupati adalah Bupati Mamuju.
4.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5.Perusahaan Umum Daerah Manakarra Keren yang selanjutnya disebut Perumda Manakarra Keren Manakarra Keren adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
6.Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7.Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Manakarra Keren yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8.Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
9.Pegawai adalah pegawai Perusahaan Umum Daerah Manakarra Keren Kabupaten Mamuju. 4
10.Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.
11.Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
12.Penyertaan Modal adalah suatu usaha untuk memiliki perusahaan yang baru atau yang sudah berjalan dengan melakukan setoran modal ke perusahaan tersebut.
13.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan Kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Daerah.
14.Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP merupakan pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan Perusahaan Umum Daerah.

BAB II

BENTUK HUKUM, NAMA, LAMBANG DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Mamuju diubah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah.
(2)Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama Perusahaan Umum Daerah Manakarra Keren.
(3)Peralihan status badan hukum menjadi Perumda Manakarra Keren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pula kepemilikan atas aset dan/atau hubungan hukum yang terjadi atas Perumda Manakarra Keren.

Pasal 3

Lambang Perusahaan Umum Daerah Manakarra Keren ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Perusahaan Umum Daerah Manakarra Keren berkedudukan dan berkantor pusat di Mamuju. 5

BAB III

MAKSUD, TUJUAN, DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 5

(1)Maksud dan tujuan didirikannya Perumda Manakarra Keren, yakni:
1. a.ikut berperan serta dalam melaksanakan pembangunan dan mendorong pertumbuhan perekonomian yang berorientasi pada asas ekonomi perusahaan yang mengarah kepada kepentingan rakyat dengan memperhatikan usaha dan lapangan kerja;
2. b.menggali potensi perekonomian Daerah untuk pengembangan usaha guna mendapatkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
(2)Dalam melaksanakan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Manakarra Keren memiliki kewenangan dan bertanggung jawab:
1. a.melakukan pengkajian dan analisa investasi terhadap pelaku bisnis yang melaksanakan usahanya baik dalam rangka kerja sama atau kemitraan, maupun investasi sendiri sebagai syarat pertimbangan kelayakan untuk diterbitkannya izin oleh Pemerintah Daerah;
2. b.sebagai pelayanan satu pintu dalam pemberdayaan dan pengelolaan potensi sumber daya alam yang strategis menurut kompetensi bisnis yang sehat untuk kesejahteraan rakyat; dan
3. c.menyediakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi bisnis dan profesionalisme yang memadai bagi perusahaan menurut usaha yang dikembangkan.
(3)Pemberdayaan dan pengembangan pengelolaan sumber daya alam yang strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan secara bertahap dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1)Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Perumda Manakarra Keren melaksanakan kegiatan usaha, yakni:
1. a.jasa;
2. b.pertanian;
3. c.perikanan dan kelautan;
4. d.kehutanan dan perkebunan;
5. e.perindustrian; 6
6. f.perdagangan;
7. g.pertambangan; dan/atau
8. h.energi, minyak dan gas.
(2)Perumda Manakarra Keren dapat membentuk beberapa unit usaha yang disesuaikan dengan potensi dan peluang yang ada sesuai kepentingan Daerah bersama masyarakat.
(3)Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah unit usaha yang dikelola atau didirikan sendiri Perumda Manakarra Keren dan/atau unit usaha yang didirikan dengan badan usaha atau badan hukum lainnya.
(4)Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang pimpinan unit dan atau direktur yang bertanggung jawab kepada Direksi.

BAB IV

JANGKA WAKTU PENDIRIAN

Pasal 7

Jangka waktu pendirian perusahaan yakni sampai dengan dibubarkan.

BAB V

MODAL

Pasal 8

(1)Modal Perumda Manakarra Keren merupakan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
(2)Modal Perumda Manakarra Keren ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
(3)Pemenuhan Modal Perumda Manakarra Keren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Penyertaan Modal Daerah secara bertahap yang mekanismenya dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
(4)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(5)Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

(1)Modal dasar Perumda Manakarra Keren, berasal dari: 7
1. a.Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
2. b.neraca permulaan yang berasal dari semua aktiva dan passiva Perumda Manakarra Keren.
(2)Selain modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sumber modal Perumda Manakarra Keren, terdiri dari:
1. a.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya yang didapatkan sesuai peraturan perundang-undangan.
(3)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat bersumber dari:
1. a.APBD; dan/atau
2. b.konversi dari pinjaman.
(4)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat bersumber dari:
1. a.Daerah;
2. b.BUMD lainnya; dan/atau
3. c.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat bersumber dari:
1. a.pemerintah pusat;
2. b.Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun Kabupaten;
3. c.BUMD lainnya; dan/atau
4. d.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan; dan
2. b.keuntungan reveluasi asset.

Isi peraturan

Teks192PDFHirarki

Memuat teks peraturan…